Sumbawa Masuk Zona Hitam Adipura, Wabup Ansori Soroti Maraknya TPS Liar dan Lemahnya Penanganan Sampah

Avatar

- Jurnalis

Rabu, 1 April 2026 - 16:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Bupati Sumbawa H. Mohamad Ansori saat memimpin rapat koordinasi penanganan sampah di Aula Hasan Usman, Kantor Bupati Sumbawa.

Wakil Bupati Sumbawa H. Mohamad Ansori saat memimpin rapat koordinasi penanganan sampah di Aula Hasan Usman, Kantor Bupati Sumbawa.

SUMBAWAPOST.com | Sumbawa- Persoalan sampah di Kabupaten Sumbawa kian menjadi sorotan serius. Maraknya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar di berbagai wilayah dinilai menjadi salah satu penyebab utama anjloknya penilaian Adipura hingga membawa Sumbawa masuk kategori zona hitam.

Kondisi tersebut mendorong Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, mengambil langkah cepat dengan memimpin langsung rapat koordinasi penanganan sampah yang digelar di Aula Hasan Usman, Kantor Bupati Sumbawa, Rabu pagi.

Rapat strategis itu dihadiri para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta seluruh camat se-Kabupaten Sumbawa. Fokus utama pembahasan mengerucut pada meningkatnya jumlah TPS liar yang tersebar di sejumlah titik dan dinilai semakin mengkhawatirkan.

Berdasarkan data yang dihimpun, TPS liar banyak ditemukan di area jalan dan fasilitas umum, bantaran sungai, hingga lahan kosong. Keberadaan titik-titik pembuangan ilegal ini tidak hanya merusak estetika lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat serta memengaruhi penilaian kebersihan daerah.

Baca Juga :  Polisi Ungkap Kasus Jambret di Depan Epicentrum Mall, Pelaku dan Dua Penadah Diringkus

Wakil Bupati H. Ansori mengungkapkan bahwa persoalan sampah menjadi salah satu faktor utama belum optimalnya hasil penilaian Adipura. Kabupaten Sumbawa tercatat hanya meraih nilai 28,50 dan masuk dalam kategori zona hitam.

Menurutnya, persoalan ini tidak berdiri sendiri. Kompleksitasnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari luasnya sebaran TPS liar, keterbatasan armada pengangkut, hingga minimnya sumber daya manusia di sektor persampahan. Selain itu, perilaku masyarakat serta belum maksimalnya peran kecamatan dan desa turut memperparah kondisi tersebut.

“Penanganan harus dilakukan sesegera mungkin. Kita harus fokus pada hasil nyata di lapangan, bukan hanya dibersihkan, tetapi juga dipastikan agar sampah tidak muncul kembali,” tegas Wabup Sumbawa dalam keterangan yang diterima media ini, Rabu (1/4/2026).

Baca Juga :  Aksi Heroik Ditpolairud Polda NTB, 5 Nelayan Selamat dari Maut Kapal Terbalik di Selat Alas

Ia juga menekankan pentingnya peran aktif camat dan kepala desa dalam menangani persoalan sampah di wilayah masing-masing. Seluruh sumber daya yang tersedia diminta untuk dimaksimalkan guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

“Ini bukan hanya untuk kepentingan penilaian Adipura, tetapi untuk kebersihan lingkungan kita dalam jangka panjang,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wabup Ansori mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia menegaskan bahwa upaya penanganan sampah tidak cukup hanya melalui imbauan, tetapi harus disertai dengan aksi nyata dan kesadaran bersama.

Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, diharapkan persoalan sampah di Kabupaten Sumbawa dapat segera teratasi, sehingga kualitas lingkungan hidup dapat meningkat dan ke depan mampu keluar dari zona hitam Adipura.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Dompu Dapat Rapor Merah KPK, Tata Kelola Pemerintahan Era Bambang Firdaus Dipertanyakan
HMI Dompu Resmi Laporkan Rekomendasi Fraksi DPRD, BK Diminta Bertindak
Gubernur NTB Iqbal Ungkap Banyak Aset Provinsi Tak Tercatat dan Belum Bersurat
Gubernur Iqbal Bongkar Sistem Pendapatan NTB: Buruknya Secara Sistemik
Kader Jaelani-Marga Harun Mulai Disandingkan untuk 2029, Peta Politik Dompu Kembali Jadi Sorotan
Maluku Utara ‘Berguru’ ke NTB, Belajar Jurus Kelola Laut
Mori Hanafi Tagih Janji Pemerintah, Desak Kepastian Dana Gedung DPRD NTB 2027
ASN Dinas Pertanian NTB Disorot, Ada yang Tak Masuk Kerja hingga 93 Hari
Berita ini 35 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 4 September 2026 - 17:54 WIB

Dompu Dapat Rapor Merah KPK, Tata Kelola Pemerintahan Era Bambang Firdaus Dipertanyakan

Jumat, 4 September 2026 - 15:05 WIB

HMI Dompu Resmi Laporkan Rekomendasi Fraksi DPRD, BK Diminta Bertindak

Jumat, 4 September 2026 - 11:26 WIB

Gubernur NTB Iqbal Ungkap Banyak Aset Provinsi Tak Tercatat dan Belum Bersurat

Jumat, 4 September 2026 - 10:00 WIB

Gubernur Iqbal Bongkar Sistem Pendapatan NTB: Buruknya Secara Sistemik

Jumat, 4 September 2026 - 01:10 WIB

Kader Jaelani-Marga Harun Mulai Disandingkan untuk 2029, Peta Politik Dompu Kembali Jadi Sorotan

Berita Terbaru