SUMBAWAPOST.com| Mataram- Proses perampingan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat sorotan dari DPRD. Anggota DPRD NTB, Ali Usman Ahim, menilai penataan birokrasi tersebut merupakan bagian dari konsekuensi kebijakan yang memiliki dasar hukum jelas.
Menurutnya, perampingan OPD berdampak pada penyesuaian jabatan di berbagai level, termasuk eselon II dan eselon III, yang dalam beberapa kasus memicu penurunan posisi jabatan.
“Apakah setiap orang yang memiliki kemampuan kapasitas kapabilitas mempuni sesuai bidangnya. Perampingan OPD ini dengan dasar hukum ini memang mengharuskan ada beberapa pejabat yang sebelumnya berada di eselon II, eselon III yang memang turun atau yang sering disebut sebagai konsekuensinya,” ujar Ali Usman Ahim usai mengikuti rapat paripurna DPRD NTB terkait LKPJ Gubernur 2025.
Ia menilai, hingga saat ini masih terdapat struktur organisasi yang belum sepenuhnya rampung, sehingga proses penataan sumber daya manusia (SDM) masih terus berjalan.
Ali Usman melihat kondisi tersebut sebagai indikasi bahwa Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Wakil Gubernur Indah Dhamanyati Putri tidak tergesa-gesa dalam mengisi jabatan yang masih kosong, khususnya pada level eselon III.
“Ini menunjukkan bahwa Iqbal Dinda itu tidak ingin terburu-buru juga dalam melakukan penempatan-penempatan terhadap beberapa jabatan, terutama eselon III karena prosesnya masih berjalan, penilaiannya masih berjalan,” jelasnya.
Ia menegaskan, pejabat yang ditempatkan seharusnya merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki kapasitas moral, mental, serta kemampuan dalam menjalankan visi dan misi kepala daerah.
Di sisi lain, ia juga menyoroti masih adanya penempatan jabatan yang belum sepenuhnya selaras dengan latar belakang keilmuan. Meski demikian, ia menilai dalam sistem birokrasi modern, aspek manajerial dan pengalaman tetap menjadi faktor penting.
“Seorang kepala OPD itu kan manajer, tidak harus selalu linear dengan latar belakang pendidikan. Yang penting adalah kemampuan mengelola dan menggerakkan sumber daya hingga mencapai target,” ungkapnya.
Ali Usman juga menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja birokrasi, terutama dalam hal penyerapan program pembangunan yang sebelumnya sempat mengalami keterlambatan.
“Tahun kemarin ada keterlambatan, tahun ini akhir tahun sudah mulai baik, awal tahun ini sudah kelihatan kinerja,” katanya.
Ia berharap, dengan pengalaman kepemimpinan dan jejaring yang dimiliki pasangan Iqbal-Dinda, kinerja pemerintahan NTB ke depan dapat semakin optimal.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan bahwa masukan dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kinerja pemerintahan ke depan.
“Semoga dari sidang ini pelajaran dan catatan yang disampaikan DPRD akan membuat kerja dan hubungan kami pimpinan gubernur dan wakil gubernur akan membangun hubungan yang lebih baik pada tahun yang akan datang,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mendorong pembangunan daerah. “NTB Makmur Mendunia membutuhkan keberanian dan kerja keras kita semua. Saatnya terus bergandengan tangan sambil melengkapi dan menyatukan semangat agar daerah kita yang kecil ini tetap memiliki mimpi-mimpi yang besar untuk memetik buah manis di hari esok,” ucapnya.
Di akhir penyampaiannya, Gubernur NTB menyampaikan apresiasi kepada DPRD, pemerintah Kabupaten/Kota, serta seluruh elemen masyarakat yang dinilai menjadi mitra strategis dalam Pembangunan Daerah
Penulis : SUMBAWAPOST.com
