Perampingan OPD NTB Disorot DPRD, Ali Usman Ahim Nilai Iqbal–Dinda Tak Tergesa Menempatkan ASN

Avatar

- Jurnalis

Senin, 30 Maret 2026 - 21:49 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD NTB Ali Usman Ahim saat menyampaikan pandangan terkait perampingan OPD dan penataan ASN usai mengikuti rapat Paripurna Laporan LKPJ Gubernur NTB 2025

Anggota DPRD NTB Ali Usman Ahim saat menyampaikan pandangan terkait perampingan OPD dan penataan ASN usai mengikuti rapat Paripurna Laporan LKPJ Gubernur NTB 2025

SUMBAWAPOST.com| Mataram- Proses perampingan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat sorotan dari DPRD. Anggota DPRD NTB, Ali Usman Ahim, menilai penataan birokrasi tersebut merupakan bagian dari konsekuensi kebijakan yang memiliki dasar hukum jelas.

Menurutnya, perampingan OPD berdampak pada penyesuaian jabatan di berbagai level, termasuk eselon II dan eselon III, yang dalam beberapa kasus memicu penurunan posisi jabatan.

“Apakah setiap orang yang memiliki kemampuan kapasitas kapabilitas mempuni sesuai bidangnya. Perampingan OPD ini dengan dasar hukum ini memang mengharuskan ada beberapa pejabat yang sebelumnya berada di eselon II, eselon III yang memang turun atau yang sering disebut sebagai konsekuensinya,” ujar Ali Usman Ahim usai mengikuti rapat paripurna DPRD NTB terkait LKPJ Gubernur 2025.

Ia menilai, hingga saat ini masih terdapat struktur organisasi yang belum sepenuhnya rampung, sehingga proses penataan sumber daya manusia (SDM) masih terus berjalan.

Ali Usman melihat kondisi tersebut sebagai indikasi bahwa Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Wakil Gubernur Indah Dhamanyati Putri tidak tergesa-gesa dalam mengisi jabatan yang masih kosong, khususnya pada level eselon III.

“Ini menunjukkan bahwa Iqbal Dinda itu tidak ingin terburu-buru juga dalam melakukan penempatan-penempatan terhadap beberapa jabatan, terutama eselon III karena prosesnya masih berjalan, penilaiannya masih berjalan,” jelasnya.

Ia menegaskan, pejabat yang ditempatkan seharusnya merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki kapasitas moral, mental, serta kemampuan dalam menjalankan visi dan misi kepala daerah.

Di sisi lain, ia juga menyoroti masih adanya penempatan jabatan yang belum sepenuhnya selaras dengan latar belakang keilmuan. Meski demikian, ia menilai dalam sistem birokrasi modern, aspek manajerial dan pengalaman tetap menjadi faktor penting.

“Seorang kepala OPD itu kan manajer, tidak harus selalu linear dengan latar belakang pendidikan. Yang penting adalah kemampuan mengelola dan menggerakkan sumber daya hingga mencapai target,” ungkapnya.

Ali Usman juga menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja birokrasi, terutama dalam hal penyerapan program pembangunan yang sebelumnya sempat mengalami keterlambatan.

“Tahun kemarin ada keterlambatan, tahun ini akhir tahun sudah mulai baik, awal tahun ini sudah kelihatan kinerja,” katanya.

Ia berharap, dengan pengalaman kepemimpinan dan jejaring yang dimiliki pasangan Iqbal-Dinda, kinerja pemerintahan NTB ke depan dapat semakin optimal.

Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan bahwa masukan dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kinerja pemerintahan ke depan.

“Semoga dari sidang ini pelajaran dan catatan yang disampaikan DPRD akan membuat kerja dan hubungan kami pimpinan gubernur dan wakil gubernur akan membangun hubungan yang lebih baik pada tahun yang akan datang,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mendorong pembangunan daerah. “NTB Makmur Mendunia membutuhkan keberanian dan kerja keras kita semua. Saatnya terus bergandengan tangan sambil melengkapi dan menyatukan semangat agar daerah kita yang kecil ini tetap memiliki mimpi-mimpi yang besar untuk memetik buah manis di hari esok,” ucapnya.

Di akhir penyampaiannya, Gubernur NTB menyampaikan apresiasi kepada DPRD, pemerintah Kabupaten/Kota, serta seluruh elemen masyarakat yang dinilai menjadi mitra strategis dalam Pembangunan Daerah

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya
700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?
UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari
Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita
Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya
Gubernur NTB Minta Desa Berdaya dan Kartu Sumbawa Barat Maju Disinkronkan, Ini Alasannya
Wagub NTB Minta Pelayanan 67 Lansia di PPSLU Mandalika Ditingkatkan, Klinik Segera Diaktifkan
Surplus Telur NTB Capai 5.890 Ton, Gubernur Iqbal Kirim 20,7 Ton ke NTT
Berita ini 84 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:36 WIB

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya

Minggu, 22 November 2026 - 07:52 WIB

700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?

Sabtu, 21 November 2026 - 19:15 WIB

UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari

Sabtu, 21 November 2026 - 05:32 WIB

Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita

Jumat, 20 November 2026 - 17:13 WIB

Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya

Berita Terbaru