SUMBAWAPOST.com, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus tancap gas memperkuat komitmen pencegahan korupsi dengan mempercepat pemenuhan data Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP). Berdasarkan laporan per 27 Agustus 2025, capaian keterpenuhan data dukung di NTB baru menyentuh 49,26 persen.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, saat membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah NTB 2025, Senin (1/9), di Hotel Lombok Raya, Mataram.
Menurutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan catatan penting bagi Pemprov NTB. Dari hasil penilaian sementara, capaian rata-rata NTB masih berada di angka 38,19 persen.
“Angka ini tentu menjadi catatan penting bagi kami untuk segera memperbaiki kualitas dan kelengkapan data dukung,” ujar Indah.
Untuk mengejar target, Pemprov NTB mendorong seluruh perangkat daerah penanggung jawab area intervensi agar meningkatkan koordinasi dengan inspektorat. Setiap indikator yang belum terpenuhi tahun ini dipetakan sebagai PR besar dan menjadi fokus utama tahun berikutnya.
Wagub juga mengingatkan para bupati dan wali kota se-NTB agar segera menyiapkan langkah strategis untuk mengurai berbagai kendala, sekaligus menegaskan pentingnya Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai tolok ukur pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Integritas birokrasi tidak hanya diukur dari dokumen, tetapi juga dari persepsi dan pengalaman masyarakat dalam menerima layanan. Mari kita rawat integritas ini dengan tindakan nyata, bukan sekadar janji,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Wagub menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan korupsi bukan sekadar soal angka, tetapi tentang kepercayaan publik.
“Untuk itu, mari kita wujudkan NTB yang bersih dari korupsi, sehingga setiap kebijakan dan program benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
