Oleh: Aditia, Aktivis Mahasiswa NTB
Satu tahun kepemimpinan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, semestinya menjadi fase awal untuk memperlihatkan arah pembangunan yang lebih terukur. Namun, realitas yang tampak di lapangan menunjukkan adanya jarak antara narasi kebijakan dan implementasi.
Di satu sisi, jargon ‘NTB Makmur Mendunia’ terus dikonstruksi sebagai visi besar pembangunan daerah. Di sisi lain, masyarakat masih dihadapkan pada persoalan klasik yakni infrastruktur jalan yang rusak, keterbatasan akses, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Di Pulau Sumbawa, tingkat kerusakan jalan masih relatif tinggi. Sementara di Pulau Lombok, capaian jalan mantap belum sepenuhnya merata. Ini bukan sekadar angka statistik, melainkan realitas sehari-hari yang dialami masyarakat.
Persoalan ini pada dasarnya bukan terletak pada kurangnya wacana, melainkan lemahnya eksekusi kebijakan.
Jika ditarik dalam kerangka empiris, problem infrastruktur jalan di NTB merupakan persoalan struktural yang berulang.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ketimpangan kualitas infrastruktur masih menjadi isu nasional, terutama antara wilayah pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan pinggiran. Pola ini juga tercermin di NTB, di mana Pulau Lombok relatif lebih berkembang dibandingkan Pulau Sumbawa dalam hal kualitas infrastruktur dasar.
Lebih spesifik, persoalan terbesar justru berada pada jalan provinsi dan kabupaten/kota, khususnya di Pulau Sumbawa, termasuk di Kabupaten Bima. Padahal, ruas jalan ini merupakan akses utama mobilitas masyarakat. Banyak jalan yang masih berada dalam kondisi rusak ringan hingga rusak berat, sementara kapasitas fiskal daerah untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh masih terbatas.
Dampaknya tidak sederhana. Kerusakan jalan meningkatkan biaya logistik, menghambat distribusi barang, serta menurunkan akses masyarakat terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, persoalan jalan rusak tidak lagi sekadar teknis, melainkan berkaitan langsung dengan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat.
Dalam konteks kebijakan, pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) kerap diposisikan sebagai solusi responsif. Secara konseptual, langkah ini terlihat progresif. Namun dalam perspektif kebijakan publik, efektivitas program tidak diukur dari kecepatan respons semata, melainkan dari keberlanjutan hasil.
Tanpa indikator kinerja yang jelas seperti target panjang jalan yang diperbaiki, standar kualitas, serta waktu penanganan program semacam ini berpotensi menjadi solusi jangka pendek yang tidak menyentuh akar persoalan.
Di sisi lain, pemerintah juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran. Namun, efisiensi tanpa kejelasan prioritas berisiko menjadi penghematan yang kehilangan arah.
Dalam kondisi fiskal terbatas, pemerintah daerah dituntut untuk menetapkan skala prioritas secara tegas. Infrastruktur dasar seperti jalan seharusnya menjadi prioritas utama, mengingat efek penggandanya terhadap sektor lain seperti perdagangan, pariwisata, dan investasi. Ketika prioritas ini tidak terlihat secara eksplisit, maka kebijakan efisiensi justru berpotensi memperlambat penyelesaian masalah mendasar.
Dalam perspektif teori politik, Ernesto Laclau menjelaskan bahwa populisme sering bertumpu pada kekuatan narasi untuk membangun kedekatan simbolik dengan masyarakat. Narasi besar seperti ‘NTB Makmur Mendunia’ pada dasarnya bukan sesuatu yang keliru, bahkan dapat menjadi energi kolektif untuk mendorong optimisme publik.
Namun, persoalan muncul ketika narasi tersebut tidak diiringi dengan perubahan struktural yang nyata. Ketika simbol lebih dominan dibanding substansi, maka yang muncul adalah ilusi pembangunan sebuah kondisi ketika masyarakat terus mendengar kemajuan, tetapi tidak sepenuhnya merasakannya. Dalam konteks ini, arah kebijakan seharusnya mulai ditunjukkan secara konkret melalui capaian yang terukur dan terbuka untuk dievaluasi publik.
Transparansi data menjadi elemen kunci agar masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga bagian dari mekanisme pengawasan. Pada akhirnya, publik tidak kekurangan janji. Yang dibutuhkan adalah bukti.
Selama jalan rusak masih menjadi keluhan utama, ketimpangan wilayah masih terasa, dan prioritas pembangunan belum tergambar jelas, maka narasi besar berisiko menjadi sekadar penutup dari persoalan yang belum terselesaikan.
NTB tidak membutuhkan kepemimpinan yang berhenti pada konstruksi wacana. NTB membutuhkan keberanian dalam mengambil keputusan, menetapkan prioritas, dan memastikan implementasi kebijakan berjalan hingga tuntas. Sebab, legitimasi kepemimpinan pada akhirnya tidak ditentukan oleh seberapa kuat narasi dibangun, melainkan oleh seberapa nyata perubahan yang dirasakan masyarakat. Dan hingga hari ini, yang ditunggu publik bukanlah janji berikutnya, melainkan bukti pertama.
Penulis : Aditia, Aktivis Mahasiswa NTB
Editor : SUMBAWAPOST.com
