Pernikahan Anak Usia Dini Bukan Solusi, Itu Masalah! DPRD NTB Nadirah: Sekolahkan, Jangan Seret ke Pelaminan

Avatar

- Jurnalis

Senin, 26 Mei 2025 - 15:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram– Anggota DPRD NTB, Nadirah Al Habsyi, menegaskan pentingnya pendidikan seksual sebagai langkah strategis untuk mencegah pernikahan anak dan kekerasan seksual di Nusa Tenggara Barat.

“Pencegahan kekerasan seksual harus dimulai dari pendidikan seksual yang menyeluruh,” ujar Nadirah saat diwawancarai sejumlah wartawan, Senin (26/5) di gedung DPRD NTB di Jalan Udayana Kota Mataram.

Nadirah yang juga Ketua DPW PBB NTB tersebut menekankan bahwa kurikulum pendidikan seksual tak hanya ditujukan untuk perempuan, tetapi juga untuk laki-laki agar memahami dampak buruk dari pernikahan dini dan tindakan kekerasan seksual.

“Laki-laki juga harus paham betul bahaya dan konsekuensi dari pernikahan anak dan kekerasan seksual,” tegasnya.

Baca Juga :  Jembatan Doro O’o Ambruk, Gubernur NTB ‘Balas’ dengan Jembatan Baru Rp6,1 Miliar

Menurut Nadirah Anggota DPRD NTB Dapil NTB VI (Bima, Dompu dan Kota Bima), masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa kekerasan seksual tidak selalu bersifat fisik.

“Kekerasan seksual itu macam-macam, termasuk kekerasan verbal. Ini yang sering luput dari perhatian,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan berbagai pihak untuk menekan angka pernikahan anak yang masih tinggi di NTB.

“Pemerintah desa punya peran besar. Harus ada kerja sama lintas sektor untuk mencegah praktik pernikahan anak,” ucapnya.

Terkait laporan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram ke Polres Lombok Tengah yang menyeret penghulu dan orang tua karena terlibat dalam pernikahan anak, Nadirah menyatakan dukungannya.

Baca Juga :  Resmi dan Sah! Ketua DPW Nadirah Bagikan SK Baru PBB NTB, Ajak Kader Bersatu dan Rapatkan Barisan

“Bagus saja dilaporkan. Ini bisa menjadi efek jera. Supaya tidak semudah itu orang tua atau siapa pun menikahkan anak di bawah umur,” ungkapnya.

Ia juga mendorong agar pendidikan seksual dimasukkan dalam kurikulum formal sejak dini.

“Pendidikan seksual harus diberikan sejak tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Ini sangat penting,” tegasnya.

Nadirah menutup pernyataannya dengan mengajak semua pihak bergandengan tangan dalam mencegah pernikahan anak dan kekerasan seksual.

“Ini tanggung jawab kita bersama. Semua pihak harus berkolaborasi,” pungkasnya.

Ia juga menegaskan agar anak didorong untuk fokus sekolah. “Bukan sebaliknya. Sekolahkan, Jangan Seret ke Pelaminan,”tegasnya Mantan Anggota DPRD Dompu Dua Periode ini.

 

Berita Terkait

Program Kampung Nelayan Merah Putih NTB Dikebut, SPBN Jadi Kebutuhan Mendesak Nelayan
Investasi Rp1,6 Triliun Masuk NTB, Gubernur Miq Iqbal Fokus Bangun Wisata Lombok Selatan
Investasi NTB Tembus Rp33,73 Triliun di Semester I 2026, UMKM Jadi Motor Utama Pertumbuhan
Wagub Umi Dinda Pimpin Puluhan Ribu Warga, Lautan Merah Putih Jadi Simbol Persatuan NTB Sambut HUT RI Ke-81
DPMPTSP NTB Ungkap Dugaan Investasi Fiktif dan Penguasaan Lahan di Gili Air, Desak APH Bertindak
DPRD NTB PDIP Tantang Demokrat, Audit Dana BTT Rp484 Miliar Tak Perlu Ditolak Jika Tak Ada Masalah
Empat Rapergub NTB Dibedah Kementerian Hukum, Apa Saja? Ini Daftarnya
KSB Siapkan Pilkades Digital, Bupati Amar Uji E-Voting BRIN
Berita ini 62 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 7 Agustus 2026 - 17:07 WIB

Program Kampung Nelayan Merah Putih NTB Dikebut, SPBN Jadi Kebutuhan Mendesak Nelayan

Jumat, 7 Agustus 2026 - 16:53 WIB

Investasi Rp1,6 Triliun Masuk NTB, Gubernur Miq Iqbal Fokus Bangun Wisata Lombok Selatan

Jumat, 7 Agustus 2026 - 10:53 WIB

Investasi NTB Tembus Rp33,73 Triliun di Semester I 2026, UMKM Jadi Motor Utama Pertumbuhan

Jumat, 7 Agustus 2026 - 09:26 WIB

Wagub Umi Dinda Pimpin Puluhan Ribu Warga, Lautan Merah Putih Jadi Simbol Persatuan NTB Sambut HUT RI Ke-81

Jumat, 7 Agustus 2026 - 08:12 WIB

DPMPTSP NTB Ungkap Dugaan Investasi Fiktif dan Penguasaan Lahan di Gili Air, Desak APH Bertindak

Berita Terbaru