SUMBAWAPOST.com | Mataram- Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Fakhruddin, menegaskan bahwa pembangunan di Pulau Sumbawa hingga saat ini dinilai belum maksimal, terutama pada sektor infrastruktur jalan.
Pernyataan tersebut disampaikannya pada Kamis (12/2/2025), usai resmi dilantik sebagai Anggota DPRD NTB melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) periode 2024-2029 dalam Rapat Paripurna DPRD NTB di Ruang Paripurna DPRD Kantor Gubernur NTB.
Menurut Fakhruddin, pembangunan di wilayah Sumbawa tidak bisa dipisahkan dari daerah lain seperti Bima dan Dompu karena memiliki keterkaitan konektivitas antarwilayah.
“Pembagunan di Sumbawa belum maksimal. Belum maksimal, terutama infrastruktur jalan. Begitu juga di Bima Dompu, karena daerah ini sambung. Gak bisa dipisahkan. Ketika terputus dari Sumbawa gimana Bima Dompu. Begitu juga dengan yang lain-lain,” tegas Fakhruddin saat dimintai tanggapannya.
Ia menekankan pentingnya dukungan dan kolaborasi antarwakil rakyat, khususnya dari Daerah Pemilihan (Dapil) Pulau Sumbawa, guna mendorong percepatan pembangunan.
“Kita saling mensuport yah terutama teman-teman dari Dapil Pulau Sumbawa,” ujarnya.
Politisi Partai NasDem itu juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.
“Terkait Bupati di Kabupaten Kota memang harus bersinergi. Kalau tidak bersinergi dengan pemerintah omong kosong pembangunan itu. Ngapin bernegara kalau tidak bersinergi kan. Harus duduk bersama berdamai dengan kondisi, terutama dengan Pulau Sumbawa,” katanya.
Selain itu, Fakhruddin mengaku merasa bangga dan terharu atas dukungan yang diberikan keluarga almarhum pendahulunya.
“Istri dan anak-anaknya almarhum datang, ya saya bangga haru. Jadi saya pikir itu yang pertama,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa amanah yang diberikan kepadanya sebagai wakil rakyat Dapil V Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab, terutama dalam mengawal pembangunan di Pulau Sumbawa.
“Prosesnya berjalan dengan lancar dan amanah yang diberikan kepada saya khususnya Dapil 5 Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat untuk terus mengontrol perjalanan pembangunan yang ada di Pulau Sumbawa, terutama infrastrukturnya, lingkungannya, perhubungannya, yang sesuai dengan Komisi 4,” jelasnya.
Fakhruddin juga menyinggung pentingnya pengawasan terhadap sektor tenaga kerja dan pertambangan agar berjalan sesuai aturan dan tidak terjadi penyimpangan. “Melalui peraturan tenaga kerja pertambangan jangan sampai jual beli,” tegasnya.
Sebagai anggota DPRD NTB yang duduk di Komisi IV, ia berkomitmen mengawal kebijakan terkait infrastruktur, lingkungan hidup, serta sektor strategis lainnya demi kemajuan Pulau Sumbawa secara menyeluruh.
