Budidaya Puyuh Petelur Jadi Senjata Lawan Kemiskinan, Skema Bagi Hasil Angkat Pendapatan Peternak NTB

Avatar

- Jurnalis

Jumat, 16 Januari 2026 - 16:08 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Muhamad Riadi, saat melakukan monitoring dan evaluasi program budidaya puyuh petelur berbasis kemitraan di Kelompok Tani Ternak Maju Jaya, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Muhamad Riadi, saat melakukan monitoring dan evaluasi program budidaya puyuh petelur berbasis kemitraan di Kelompok Tani Ternak Maju Jaya, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur.

SUMBAWAPOST.com| Lombok Timur- Program budidaya puyuh petelur berbasis kemitraan yang dijalankan di Nusa Tenggara Barat terus menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat peternak. Melalui skema bagi hasil yang terencana, program ini dinilai efektif sebagai upaya nyata mengentaskan kemiskinan di sektor peternakan rakyat.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Muhamad Riadi, S.P, M.Ec.Dev, didampingi Fungsional Pengawas Bibit Ternak, melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan peternakan tahun 2025 di Kelompok Tani Ternak Maju Jaya, Desa Beriri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Rabu (14/1/2026).

Kelompok ternak tersebut saat ini mengelola 3.990 ekor puyuh petelur dengan produksi harian mencapai 35 tray telur. Pada saat pencatatan, harga telur berada pada kisaran Rp31.000 per tray, sehingga pendapatan kotor harian mencapai Rp1.085.000. Setelah dikurangi biaya produksi sebesar Rp800.000 per hari, kelompok memperoleh keuntungan bersih sekitar Rp285.000 per hari, atau setara Rp8.550.000 per bulan.

Baca Juga :  Pemprov NTB Gandeng Unram Perkuat Desa Berdaya, Peternakan Ditarget Atasi Kemiskinan Ekstrem

Pendapatan bersih tersebut selanjutnya dibagikan kepada anggota kelompok melalui skema kemitraan dan bagi hasil yang telah disepakati bersama.

Dalam pola kemitraan ini, setiap dua bulan satu anggota kelompok menerima 1.000 ekor puyuh siap produksi, sehingga dalam jangka waktu 20 bulan seluruh anggota kelompok akan memiliki masing-masing 1.000 ekor puyuh petelur secara mandiri.

Puncak produksi puyuh terjadi pada usia 8 bulan, dengan potensi produksi mencapai 40 tray per hari. Pada kondisi ini, pendapatan kotor harian dapat mencapai Rp1.240.000, dengan keuntungan bersih sebesar Rp440.000 per hari. Dengan skema tersebut, setiap anggota kelompok peternak puyuh berpotensi memperoleh pendapatan bersih sekitar Rp110.000 per hari.

Baca Juga :  Gubernur NTB Terbitkan Pergub Baru, Disnakkeswan: Akses Layanan Ternak Kini Lebih Cepat dan Mudah

“Skema kemitraan dan bagi hasil ini kami rancang agar peternak memiliki usaha yang berkelanjutan. Tidak hanya memperoleh pendapatan harian, tetapi juga kepemilikan ternak secara bertahap, sehingga mereka bisa mandiri dan keluar dari jerat kemiskinan,” ujar Muhamad Riadi, dalam keterangan yang diterima media ini. Jum’at (16/1/2026).

Menurutnya, pola kemitraan seperti ini mampu meningkatkan pendapatan peternak secara berkesinambungan dan menjadi contoh bahwa pengelolaan peternakan unggas yang terencana, produktif, dan berbasis kebersamaan dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat pedesaan.

Program budidaya puyuh petelur ini sekaligus membuktikan bahwa sektor peternakan rakyat memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi dan instrumen pengentasan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Ketua DPW PBB NTB Nadirah: Wapres Harus Berpengalaman, Paham Ketatanegaraan, dan Jadi Perekat Bangsa
Mengapa Iqbal Sebut Persatuan NTB dan NTT sebagai Takdir? Ini Alasannya
Bali-NTB-NTT Siapkan Gebrakan Besar di Lima Sektor Ini
Gubernur NTB Sisir Rumah Warga Miskin Ekstrem di Mataram, Serahkan Buku Tabungan Bantuan Modal Usaha Rp7 Juta
HMI Sumbawa Dukung Tes Urine Pejabat Segera Digelar, Hasilnya Harus Dibuka ke Publik
Foto Gibran Dicopot dari Ruang Paripurna DPRD Kota Bima, IMM: Bentuk Perlawanan
IMM Bima Kepung Dua Kantor DPRD Bawa 13 Tuntutan, Soroti Penyadapan, Polemik Gibran hingga Krisis Air Bersih
Badai NTB Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum, Tim Advokat Sentil Jaksa: Kejar Bandar Narkoba, Bukan Aktivis!
Berita ini 76 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 18:57 WIB

Ketua DPW PBB NTB Nadirah: Wapres Harus Berpengalaman, Paham Ketatanegaraan, dan Jadi Perekat Bangsa

Sabtu, 14 November 2026 - 08:55 WIB

Mengapa Iqbal Sebut Persatuan NTB dan NTT sebagai Takdir? Ini Alasannya

Sabtu, 14 November 2026 - 07:46 WIB

Bali-NTB-NTT Siapkan Gebrakan Besar di Lima Sektor Ini

Jumat, 13 November 2026 - 17:14 WIB

Gubernur NTB Sisir Rumah Warga Miskin Ekstrem di Mataram, Serahkan Buku Tabungan Bantuan Modal Usaha Rp7 Juta

Jumat, 13 November 2026 - 16:06 WIB

HMI Sumbawa Dukung Tes Urine Pejabat Segera Digelar, Hasilnya Harus Dibuka ke Publik

Berita Terbaru

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Gubernur Bali I Wayan Koster dan perwakilan Pemprov NTT dalam penandatanganan lima Rencana Aksi KRBNN di Denpasar, Bali

Pemerintahan

Bali-NTB-NTT Siapkan Gebrakan Besar di Lima Sektor Ini

Sabtu, 14 Nov 2026 - 07:46 WIB