SUMBAWAPOST.com | Bima- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Pemerintah Kabupaten Bima memperkuat sinergi untuk mendorong percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Hal ini ditandai dengan pertemuan koordinasi strategis yang dihadiri Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi NTB, Muslim, S.T., M.Si., di ruang kerja Wakil Bupati Bima. Selasa (13/1/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Bima, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bima, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, serta seluruh pejabat eselon III lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan terkait.
Fokus utama pertemuan diarahkan pada percepatan dan penguatan tata kelola bangunan serta fasilitas pabrik garam di Kabupaten Bima sebagai bagian dari strategi peningkatan nilai tambah sektor kelautan dan perikanan daerah. Selain itu, dibahas pula percepatan finalisasi usulan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang berlokasi di Desa Kore, Kecamatan Sanggar.
Kepala Dislutkan NTB, Muslim, menegaskan pentingnya pengelolaan pabrik garam yang terencana dan terukur agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah.
“Pengelolaan pabrik garam harus memiliki arah yang jelas, mulai dari business plan hingga mitigasi risiko. Tanpa itu, sulit memastikan keberlanjutan dan target capaian ke depan,” ujar Muslim dalam pertemuan tersebut.
Ia menambahkan, Kabupaten Bima memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar, terutama di wilayah Sanggar yang dikenal sebagai sentra hasil tangkapan ikan unggulan.
“Desa Kore memiliki potensi perikanan yang kuat, seperti tuna, marlin, dan komoditas strategis lainnya. Ini sangat mendukung pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih berbasis hilirisasi dan industri perikanan rakyat,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, para pihak juga membahas peta jalan peningkatan nilai tambah pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Fokus diarahkan pada optimalisasi fungsi Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta dorongan penyusunan Peraturan Bupati terkait pembinaan kegiatan usaha di daerah, termasuk penguatan penegakan hukum melalui sanksi administratif berupa denda sesuai kewenangan pemerintah kabupaten.
Wakil Bupati Bima menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan pengelolaan pabrik garam sebagai agenda prioritas pada tahun 2026.
“Kami berkomitmen mendorong agar pengelolaan pabrik garam dapat dioptimalkan dan menjadi prioritas. Ini akan kami atensi secara serius agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Wakil Bupati Bima.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemkab Bima siap menindaklanjuti catatan dari Pemprov NTB, khususnya terkait belum dimilikinya dokumen business plan dan mitigasi risiko oleh koperasi pengelola pabrik garam.
Melalui koordinasi lintas pemerintah daerah ini, Pemprov NTB dan Pemkab Bima berharap dapat mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang terintegrasi, berdaya saing, serta mendorong hilirisasi industri agrokemaritiman secara berkelanjutan di Provinsi NTB.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
