Dispar NTB Satukan Data Ekraf, 10 Kabupaten Kota Resmi Kompak Bangun Ekonomi Kreatif Terpadu

Avatar

- Jurnalis

Kamis, 23 Oktober 2025 - 03:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dalam upaya memperkuat fondasi ekonomi kreatif, Dispar NTB menggandeng 10 Dinas Pariwisata kabupaten/kota se-NTB untuk menyatukan data pelaku ekonomi kreatif (Ekraf) dalam satu sistem terpadu. Komitmen kolaboratif itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung hangat di Natura Café dan Resto, Mataram.

SUMBAWAPOST.com, Mataram- Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Kepala Dinas Pariwisata dari 10 kabupaten/kota se-NTB. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi dan menyatukan langkah dalam sinkronisasi data pelaku ekonomi kreatif (Ekraf) di daerah. Rabu (22/10/2025).

Baca Juga :  Suami Banting Tulang Di Malaysia Cari Uang, Istri di Lombok Pergi Dengan Pria Lain

Acara yang berlangsung di Natura Cafe dan Resto tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Dinas Pariwisata Provinsi NTB dan seluruh Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota terkait pengumpulan, pembaruan, serta integrasi data pelaku Ekraf.

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, yang diwakili oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif, Sabarudin, bersama para Kepala Dinas Pariwisata kabupaten/kota se-NTB.

Dalam keterangannya, Sabarudin menyebut kegiatan ini sebagai langkah awal untuk menyatukan persepsi dan membangun sistem data yang lebih terintegrasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Baca Juga :  Di Tengah Duka Sumatera, Polda NTB Kirim Doa dan Solidaritas

“Kami berharap melalui kegiatan ini, kita dapat melakukan sinkronisasi data sekaligus menetapkan indikator-indikator pengembangan ekonomi kreatif di NTB secara lebih akurat dan terukur,” ujar Sabarudin, dalam keterangan yang diterima media ini. Kamis (23/10)

FGD tersebut juga menjadi ajang diskusi strategis dalam merumuskan arah kebijakan dan mekanisme pendataan pelaku ekonomi kreatif, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan di NTB.

Berita Terkait

Dompu Dapat Rapor Merah KPK, Tata Kelola Pemerintahan Era Bambang Firdaus Dipertanyakan
HMI Dompu Resmi Laporkan Rekomendasi Fraksi DPRD, BK Diminta Bertindak
Gubernur NTB Iqbal Ungkap Banyak Aset Provinsi Tak Tercatat dan Belum Bersurat
Gubernur Iqbal Bongkar Sistem Pendapatan NTB: Buruknya Secara Sistemik
Kader Jaelani-Marga Harun Mulai Disandingkan untuk 2029, Peta Politik Dompu Kembali Jadi Sorotan
Maluku Utara ‘Berguru’ ke NTB, Belajar Jurus Kelola Laut
Mori Hanafi Tagih Janji Pemerintah, Desak Kepastian Dana Gedung DPRD NTB 2027
ASN Dinas Pertanian NTB Disorot, Ada yang Tak Masuk Kerja hingga 93 Hari
Berita ini 39 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 4 September 2026 - 17:54 WIB

Dompu Dapat Rapor Merah KPK, Tata Kelola Pemerintahan Era Bambang Firdaus Dipertanyakan

Jumat, 4 September 2026 - 15:05 WIB

HMI Dompu Resmi Laporkan Rekomendasi Fraksi DPRD, BK Diminta Bertindak

Jumat, 4 September 2026 - 11:26 WIB

Gubernur NTB Iqbal Ungkap Banyak Aset Provinsi Tak Tercatat dan Belum Bersurat

Jumat, 4 September 2026 - 10:00 WIB

Gubernur Iqbal Bongkar Sistem Pendapatan NTB: Buruknya Secara Sistemik

Jumat, 4 September 2026 - 01:10 WIB

Kader Jaelani-Marga Harun Mulai Disandingkan untuk 2029, Peta Politik Dompu Kembali Jadi Sorotan

Berita Terbaru