Perjuangan Gubernur Iqbal di KKP: Dorong Blue Economy, Atasi Krisis Air Gili, hingga Hilirisasi Industri Perikanan NTB

Avatar

- Jurnalis

Sabtu, 27 September 2025 - 15:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram-Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhammad Iqbal, terus mengibarkan bendera perjuangan untuk kemajuan sektor kelautan dan perikanan daerah. Jumat (26/9), didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim, ST, M.Si, Iqbal menyambangi Menteri Kelautan dan Perikanan RI bersama Wakil Menteri dan jajaran eselon I di Gedung Mina Bahari I, Jakarta Pusat.

Dalam forum strategis tersebut, Iqbal memaparkan berbagai isu krusial. Program Blue Economy menjadi pintu masuk utama, dengan fokus pada perikanan tangkap, budidaya, diversifikasi produk olahan ikan, hingga pengelolaan kawasan konservasi perairan. Semua itu ditegaskan sebagai fondasi NTB untuk menjadi provinsi bahari yang berdaya saing nasional maupun global.

Iqbal juga menugaskan Kadis Kelautan dan Perikanan NTB untuk membeberkan progres program prioritas di sektor ini. Langkah tersebut sekaligus mempertegas bahwa pembangunan kelautan NTB membutuhkan sinergi erat dengan KKP agar lebih cepat, terarah, dan berkelanjutan.

Baca Juga :  PB HMI Desak DPRD NTB Panggil Petinggi AMNT dan Inspeksi Ke Sekotong

Tak hanya soal visi besar, Iqbal juga menyoroti masalah nyata di lapangan. Krisis air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno ia angkat sebagai alarm darurat yang harus segera diatasi. Ia pun mendorong percepatan program Kampung Nelayan Merah Putih yang tahun ini dialokasikan di Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Sumbawa.

Selain itu, sejumlah problem klasik turut diulas, mulai dari perizinan kapal nelayan yang berbelit, keterbatasan BBM bersubsidi, hingga keberlanjutan budidaya lobster yang kerap terhambat harga pakan mahal, kelangkaan benih, serta anjloknya harga jual di tingkat pembudidaya.

Baca Juga :  NTB Pertahankan Status Sentra Padi Nasional, Produksi Melonjak 16,65% di Tahun 2025

Di ujung pertemuan, Iqbal menekankan pentingnya hilirisasi industri perikanan di NTB, khususnya melalui pembangunan cold storage dan pabrik pengolahan udang di Bima, Sumbawa, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Menurutnya, tanpa hilirisasi, nelayan dan pembudidaya NTB akan selalu terjebak dalam rantai nilai rendah.

Mendengar pemaparan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan RI menyatakan apresiasi atas langkah-langkah konkret Pemprov NTB. Ia berjanji menggerakkan jajaran eselon I KKP untuk mempercepat realisasi program jangka pendek maupun menengah, selaras dengan prioritas nasional dan kebutuhan daerah.

“Komitmen NTB akan kami dorong, agar sektor kelautan dan perikanan benar-benar menjadi motor ekonomi biru Indonesia,” tegas Menteri.

 

Berita Terkait

Dompu Dapat Rapor Merah KPK, Tata Kelola Pemerintahan Era Bambang Firdaus Dipertanyakan
HMI Dompu Resmi Laporkan Rekomendasi Fraksi DPRD, BK Diminta Bertindak
Gubernur NTB Iqbal Ungkap Banyak Aset Provinsi Tak Tercatat dan Belum Bersurat
Gubernur Iqbal Bongkar Sistem Pendapatan NTB: Buruknya Secara Sistemik
Kader Jaelani-Marga Harun Mulai Disandingkan untuk 2029, Peta Politik Dompu Kembali Jadi Sorotan
Maluku Utara ‘Berguru’ ke NTB, Belajar Jurus Kelola Laut
Mori Hanafi Tagih Janji Pemerintah, Desak Kepastian Dana Gedung DPRD NTB 2027
ASN Dinas Pertanian NTB Disorot, Ada yang Tak Masuk Kerja hingga 93 Hari
Berita ini 76 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 4 September 2026 - 17:54 WIB

Dompu Dapat Rapor Merah KPK, Tata Kelola Pemerintahan Era Bambang Firdaus Dipertanyakan

Jumat, 4 September 2026 - 15:05 WIB

HMI Dompu Resmi Laporkan Rekomendasi Fraksi DPRD, BK Diminta Bertindak

Jumat, 4 September 2026 - 11:26 WIB

Gubernur NTB Iqbal Ungkap Banyak Aset Provinsi Tak Tercatat dan Belum Bersurat

Jumat, 4 September 2026 - 10:00 WIB

Gubernur Iqbal Bongkar Sistem Pendapatan NTB: Buruknya Secara Sistemik

Jumat, 4 September 2026 - 01:10 WIB

Kader Jaelani-Marga Harun Mulai Disandingkan untuk 2029, Peta Politik Dompu Kembali Jadi Sorotan

Berita Terbaru