SUMBAWAPOST.com, Mataram – Rencana besar Gubernur NTB Lalu Muhammad untuk merampingkan dan merombak struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini menuai kritik tajam dari DPRD NTB. Anggota Fraksi PAN, Muhammad Aminurlah, dengan lantang menantang gubernur agar tak setengah-setengah dalam melakukan reformasi birokrasi.
“Kalau mau serius benahi OPD, mulai dari atas. Plt-kan Sekda NTB dulu, baru bicara soal OPD lain,” tegas Aminurlah, Sabtu 15 Maret 2025 dalam keterangan yang diterima media ini di Mataram.
Menurut mantan pimpinan DPRD Kabupaten Bima ini, langkah gubernur harus top-down, bukan sekadar perombakan di level bawah. Dengan Sekda NTB yang akan pensiun pada 2025, ia menilai jabatan ini harus segera diisi oleh pelaksana tugas (Plt) agar roda pemerintahan tidak pincang.
“Kalau Sekda dibiarkan kosong di tengah jalan, bagaimana bisa kepala daerah bekerja efektif? Jangan tunggu sampai terjadi kekosongan yang menghambat kinerja,” cetusnya.
Aminurlah menekankan, tanpa kepemimpinan yang kuat di level tertinggi birokrasi, reformasi OPD tidak akan berjalan maksimal. Ia mendesak gubernur untuk segera membentuk panitia seleksi (pansel) guna memastikan pemilihan pejabat yang kompeten.
“Jangan hanya sibuk bongkar pasang OPD di bawah, tapi biarkan posisi strategis kosong. Itu sama saja seperti membangun rumah tanpa pondasi,” sindirnya tajam.
