SUMBAWAPOST.com, Mataram- Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Bali Nusa Tenggara (Badko HMI Bali Nusra) Caca Handika menyoroti masalah Pembangunan bendungan dan praktik politik di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) NTB.
Menurutnya, soal pembagunan bendungan yang menghabiskan anggaran triliuan Rupiah, hingga kini keberadaannya belum memberikan evektifitas yang baik.
“Pasalnya kedua bendungan tersebut yakni Bendungan Meninting di Lombok Barat dan Bendungan Beringin Sila di Sumbawa tidak memberikan efektivitas yang diharapkan untuk meningkatkan produksi pertanian,”sebut Caca Handika, kepada media ini, Jum’at 6 Desember 2024.
Contohnya Beringin Sila Sumbawa, Caca Handika menilai, tidak memenuhi kriteria dan spesifikasi proyek mutu, akibatnya 3500 hektar sawah milik petani setempat tidak bisa digarap karena mengalami kekeringan, “hal tersebut dikarenakan kurangnya suplai air dari bendungan tersebut,”terangnya.
Selain itu, kata Caca Handika, melalui identifikasi kami dilapangan bahwasanya perusahaan pemenang tender proyek tersebut diduga banyak melakukan mark-up anggaran proyek, serta terindikasi menjurus pada korupsi dan nepotisme.
Padahal, melalui penjelasan BP2JK di kegiatan yang kami hadiri tadi pagi. Kamis, 5 Desember 2024. Bahwasanya BP2JK ingin memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan, bendungan, jembatan atau pengadaan barang dan jasa dan lain-lain. Harus berjalan dengan baik, transparansi, efisien, akuntabel serta berkeadilan demi melahirkan BP2JK yang berintegritas dan jauh dari praktek korupsi.
“Sebagaimana yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto,”terang Caca.
Selain pekerjaan Bendungan Beringin Sila yang dinilai bermasalah. Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko Bali-Nusra) juga melakukan investigasi terkait dengan pembangunan Bendungan Meninting yang berlokasi di Lombok Barat yang diduga dibangun secara ugal-ugalan dan tidak menuhi kualitas mutu dan bestek. Pembangunan Bendungan yang menelan anggaran Rp, 1,4 triliun ini diduga banyak meninggalkan masalah standar operasional pengerjaan.
“Proyek ugal-ugalan tersebut diduga tidak memperhatikan dampak buruk bagi masyarakat disekitar bendungan, pasalnya ada banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang pencemaran air akibat adanya pembangunan bendungan tersebut,”ungkap Caca.
Dari hal tersebut, sehingga muncul pertanyaan kami Dari Badko HMI Bali Nusra:
1. Bagaimana Historis Perencanaan pembangunan 2 bendungan Meninting di Kab Lombok Barat dan bendungan Beringin Sila di Kab. Sumbawa? Sehingga 2 tempat tsb tersentuh APBN.
2. Bagaimana bisa 2 bendungan tersebut dibangun di wilayah yang rawan bahaya bagi masyarakat: pertama: bendungan Meninting dibangun dekat dengan Kota Mataram, kami teringat tragedi jebolnya bendungan situ gintung. Kedua, 2 bendungan tsb merupakan wilayah di titik rawan gempa.
3. Berdasarkan investigasi yang kami lakukan, pasca pembangunan 2 bendungan tersebut (Meninting Lombok Barat (Lobar) dan Beringin Sila Sumbawa), tidak terjadi peningkatan produksi pertanian.
“Bagaimana perencanaan pembangunan bendungan ini, apakah hanya asal bangun dan hanya jadi proyek saja? Tanpa mempertimbangkan kebermanfaatan untuk masyarakat.
Oleh karena demikian kami ingin menyampaikan permohonan atensi kepada Bapak Prabowo Subianto, KPK dan Kejaksaan agar mengusut tuntas dugaan mega korupsi pada proyek pembangunan Bendungan tersebut,”kata Caca.
Sebagai langkah kongrit Badan koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Bali Nusra menegaskan Bahwa akan melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut pertanggungjawaban dari pihak terkait.
“Kami akan mengawal permasalahan ini dan memastikan bahwa suara para petani didengar. Infrastruktur pertanian yang baik adalah hak dasar masyarakat, dan kami berjuang untuk itu,” tegasnya.
