Tragedi di Bima, Bayi Berusia 2 Hari Meninggal Saat Keluarga Urus Administrasi BPJS

Avatar

- Jurnalis

Minggu, 21 Juni 2026 - 08:46 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Seorang ayah mengangkat jenazah bayi laki-lakinya untuk dibawa ke ambulans usai dinyatakan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di RSUD Bima.

Seorang ayah mengangkat jenazah bayi laki-lakinya untuk dibawa ke ambulans usai dinyatakan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di RSUD Bima.

SUMBAWAPOST.com | Kota Bima- Peristiwa yang menyita perhatian publik terjadi di Kabupaten Bima. Sebuah keluarga di Desa Tolouwi, Kecamatan Monta, mengaku mengalami kendala administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan saat berupaya mendapatkan pelayanan bagi bayi mereka yang lahir dalam kondisi kritis di RSUD Bima.

Di tengah proses pengurusan administrasi tersebut, bayi laki-laki yang baru berusia dua hari itu akhirnya meninggal dunia pada Jumat (19/6/2026), sehingga memicu keprihatinan keluarga dan warga setempat.

Perwakilan keluarga, Ahyar, menjelaskan bahwa bayi tersebut merupakan putra pasangan Arif Rahman (28) dan Fitriani (20). Bayi itu lahir di Puskesmas Monta sebelum dirujuk ke RSUD Bima karena membutuhkan penanganan medis lanjutan.

Menurut Ahyar, setibanya di RSUD Bima, bayi sempat mendapatkan penanganan dari tenaga medis. Namun ketika membutuhkan obat-obatan tertentu, keluarga mengaku menghadapi kendala karena bayi tersebut belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

“Karena belum terdaftar BPJS, penebusan obat dipersulit oleh petugas Apotik RSUD Bima. Padahal kondisi bayi saat itu sangat urgent dan membutuhkan obat,” kata Ahyar, Sabtu (20/6/2026).

Keluarga, lanjut Ahyar, berupaya mencari solusi agar obat yang dibutuhkan tetap dapat diperoleh. Mereka mengaku bersedia menebus obat secara mandiri tanpa menggunakan fasilitas BPJS.

“Kita beri jaminan sembari menunggu kiriman uang dari kampung untuk menebus obat yang dibutuhkan tanpa BPJS,” ujarnya.

Namun, menurut keterangan keluarga, mereka diarahkan untuk terlebih dahulu mengurus pengalihan kepesertaan BPJS dari ibu bayi kepada pasien serta melengkapi dokumen administrasi yang diperlukan.

“Kami diarahkan untuk mengalihkan BPJS ibunya ke bayi dulu baru obat bisa ditebus,” katanya.

Di tengah proses tersebut, kondisi bayi terus menurun hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis RSUD Bima. Jenazah kemudian dipulangkan ke Desa Tolouwi menggunakan ambulans untuk dimakamkan.

Peristiwa tersebut menimbulkan duka mendalam sekaligus keprihatinan di tengah masyarakat. Keluarga menilai pelayanan terhadap pasien dalam kondisi darurat seharusnya tidak terkendala persoalan administrasi, terutama ketika keselamatan pasien menjadi prioritas utama.

“Kejadian ini sangat kami sayangkan. Kami mengecam keras tindakan pihak RSUD Bima,” ujar Ahyar.

Hingga berita ini diterbitkan, Direktur RSUD Bima belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan terkait dugaan kendala pelayanan tersebut. Pihak rumah sakit juga belum menyampaikan keterangan resmi mengenai kronologi penanganan pasien maupun prosedur yang diterapkan dalam kasus tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian publik dan memunculkan harapan agar seluruh pihak terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka sehingga diperoleh gambaran utuh mengenai peristiwa yang terjadi. Selain itu, masyarakat berharap pelayanan kesehatan bagi pasien dalam kondisi darurat dapat berjalan optimal tanpa hambatan yang berpotensi memengaruhi keselamatan pasien.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Ketua DPW PBB NTB Nadirah: Wapres Harus Berpengalaman, Paham Ketatanegaraan, dan Jadi Perekat Bangsa
Mengapa Iqbal Sebut Persatuan NTB dan NTT sebagai Takdir? Ini Alasannya
Bali-NTB-NTT Siapkan Gebrakan Besar di Lima Sektor Ini
Gubernur NTB Sisir Rumah Warga Miskin Ekstrem di Mataram, Serahkan Buku Tabungan Bantuan Modal Usaha Rp7 Juta
HMI Sumbawa Dukung Tes Urine Pejabat Segera Digelar, Hasilnya Harus Dibuka ke Publik
Foto Gibran Dicopot dari Ruang Paripurna DPRD Kota Bima, IMM: Bentuk Perlawanan
IMM Bima Kepung Dua Kantor DPRD Bawa 13 Tuntutan, Soroti Penyadapan, Polemik Gibran hingga Krisis Air Bersih
Badai NTB Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum, Tim Advokat Sentil Jaksa: Kejar Bandar Narkoba, Bukan Aktivis!
Berita ini 65 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 18:57 WIB

Ketua DPW PBB NTB Nadirah: Wapres Harus Berpengalaman, Paham Ketatanegaraan, dan Jadi Perekat Bangsa

Sabtu, 14 November 2026 - 08:55 WIB

Mengapa Iqbal Sebut Persatuan NTB dan NTT sebagai Takdir? Ini Alasannya

Sabtu, 14 November 2026 - 07:46 WIB

Bali-NTB-NTT Siapkan Gebrakan Besar di Lima Sektor Ini

Jumat, 13 November 2026 - 17:14 WIB

Gubernur NTB Sisir Rumah Warga Miskin Ekstrem di Mataram, Serahkan Buku Tabungan Bantuan Modal Usaha Rp7 Juta

Jumat, 13 November 2026 - 16:06 WIB

HMI Sumbawa Dukung Tes Urine Pejabat Segera Digelar, Hasilnya Harus Dibuka ke Publik

Berita Terbaru

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Gubernur Bali I Wayan Koster dan perwakilan Pemprov NTT dalam penandatanganan lima Rencana Aksi KRBNN di Denpasar, Bali

Pemerintahan

Bali-NTB-NTT Siapkan Gebrakan Besar di Lima Sektor Ini

Sabtu, 14 Nov 2026 - 07:46 WIB