TGH Najamuddin Desak Bupati Lotim Inventarisasi Tanah Terlantar di Pesisir Selatan: Ancaman Demo Jika Tak Ditindak

Avatar

- Jurnalis

Selasa, 16 Desember 2025 - 17:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tokoh masyarakat Lombok Timur sekaligus mantan Anggota DPRD NTB periode 2019-2024, TGH Najamuddin Mustafa

Tokoh masyarakat Lombok Timur sekaligus mantan Anggota DPRD NTB periode 2019-2024, TGH Najamuddin Mustafa

SUMBAWAPOST.com| Lombok Timur-Tokoh masyarakat Lombok Timur sekaligus mantan Anggota DPRD NTB periode 2019-2024, TGH Najamuddin Mustafa, mendesak Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, khususnya Bupati Lombok Timur, untuk segera melakukan inventarisasi dan evaluasi tanah-tanah terlantar di kawasan pesisir selatan, mulai dari Teluk Ekas, Pantai Cemara, hingga wilayah sekitarnya.

Menurut Najamuddin, ratusan hektare lahan di kawasan strategis pariwisata tersebut dibiarkan terlantar selama puluhan tahun tanpa aktivitas pembangunan. Akibatnya, Lombok Timur dirugikan karena tidak lahirnya hotel, resort, maupun fasilitas pariwisata yang seharusnya dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Tanah-tanah ini sudah terlalu lama dibiarkan terlantar. Tidak ada pembangunan, tidak ada hotel, tidak ada pemasukan PAD dari sektor perhotelan. Ini jelas merugikan Lombok Timur,” tegas Najamuddin, dalam keterangan ke Media ini. Selasa (16/12/2025).

Ia menilai pemerintah daerah selama ini terkesan membiarkan kondisi tersebut, padahal berbagai fasilitas dasar sudah disiapkan, seperti jalan yang memadai dan ketersediaan air bersih. Namun, menurutnya, semua itu menjadi sia-sia jika tidak diikuti dengan pembangunan kawasan wisata.

Baca Juga :  Kemenkum NTB-Dinas Koperasi Percepat Pendaftaran Merek Kolektif, Targetkan Satu Desa Satu Merek

“Apa gunanya jalan bagus dan air bersih kalau tidak ada bangunan wisata? Tidak ada hotel, tidak ada aktivitas ekonomi. Pariwisata Lombok Selatan tidak pernah tumbuh karena lahannya dikuasai pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

Najamuddin meminta Bupati Lombok Timur berani mengambil langkah tegas, termasuk mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk mencabut Hak Guna Usaha (HGU) atau bentuk hak pengelolaan lain yang telah diberikan kepada investor atau pengembang, namun tidak pernah direalisasikan.

“Kalau sudah diberikan hak oleh pemerintah pusat tapi tidak dibangun, harusnya dicabut. Itu tanah negara, bukan untuk disimpan puluhan tahun tanpa aktivitas,” katanya.

Ia menegaskan, Pemkab Lombok Timur harus menyiapkan argumentasi dan data yang kuat agar pemerintah pusat dapat mencabut hak-hak tersebut dan mengembalikan lahan kepada negara untuk kemudian diberikan kepada investor yang benar-benar siap membangun.

“Kita butuh pengembang yang punya modal dan komitmen. Bukan yang hanya menguasai lahan tapi tidak punya kemampuan membangun,” ujarnya.

Baca Juga :  Ribuan Bendera Merah Putih Warnai Kota Mataram, DPRD NTB Kobarkan Semangat Persatuan dari Sangkareang ke Teras Udayana

Najamuddin juga menilai potensi wisata pesisir selatan Lombok Timur sangat luar biasa, bahkan disebutnya tidak kalah, bahkan lebih baik dibanding Mandalika jika dikelola secara serius.

“Pantai Cemara, Teluk Ekas, dan kawasan selatan Lombok Timur itu view-nya luar biasa. Tapi sampai sekarang tidak berkembang karena persoalan lahan,” katanya.

Sebagai warga Lombok Selatan, Najamuddin mengaku sudah terlalu lama bersabar. Ia bahkan melontarkan ancaman akan menggerakkan aksi demonstrasi jika pemerintah daerah tidak segera mengambil langkah nyata.

“Kalau ini tidak segera diselesaikan, saya akan turun demo. Saya akan ajak masyarakat. Ini peringatan serius,” tegasnya.

Ia berharap Bupati Lombok Timur segera memanggil para pengembang, melakukan klarifikasi, membuka data secara transparan, dan membawa persoalan tanah terlantar tersebut ke pemerintah pusat.

“Sudah puluhan tahun 20, 30, bahkan 40 tahun tanah ini dibiarkan. Itu kerugian besar bagi Lombok Timur. Saatnya diambil alih dan diberikan kepada investor yang benar-benar mau membangun,” pungkas Najamuddin.

 

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

TGB Ingatkan Bahaya Ghibah, Tekankan Etika Sosial dalam Halalbihalal NWDI di Mataram
Halalbihalal NWDI Jadi Panggung Konsolidasi, Pemprov NTB Dorong Kolaborasi Percepat Pembangunan
Di Hadapan RKB-WRKB Pulau Lombok, Wagub NTB Serukan Gotong Royong: Bangun Daerah dari Kita, Oleh Kita, untuk Kita
Ribuan Warga Bima Padati UIN Mataram, Ketua RKBPL Dorong Ekonomi Mandiri Berbasis Gotong Royong
Qori Cilik Juara Internasional Tampil, Halalbihalal dan Pelepasan Jamaah Calon Haji RKB Pulau Lombok Kian Khusyuk
KONI NTB Rapatkan Barisan, Matangkan Slot Atlet dan Nomor Unggulan Jelang Porprov 2026
Jalan Langgudu Selatan Dikebut Masuk IJD 2026, Pemda Bima Diberi Deadline 2 Bulan Lengkapi 5 Ruas
Tak Mau Tertinggal, Pemprov NTB Gandeng DPD RI Dorong Jalan Waduruka-Sarae Ruma Bima Masuk IJD
Berita ini 33 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 19 April 2026 - 15:13 WIB

TGB Ingatkan Bahaya Ghibah, Tekankan Etika Sosial dalam Halalbihalal NWDI di Mataram

Minggu, 19 April 2026 - 14:01 WIB

Halalbihalal NWDI Jadi Panggung Konsolidasi, Pemprov NTB Dorong Kolaborasi Percepat Pembangunan

Minggu, 19 April 2026 - 13:24 WIB

Di Hadapan RKB-WRKB Pulau Lombok, Wagub NTB Serukan Gotong Royong: Bangun Daerah dari Kita, Oleh Kita, untuk Kita

Minggu, 19 April 2026 - 11:31 WIB

Qori Cilik Juara Internasional Tampil, Halalbihalal dan Pelepasan Jamaah Calon Haji RKB Pulau Lombok Kian Khusyuk

Sabtu, 18 April 2026 - 19:19 WIB

KONI NTB Rapatkan Barisan, Matangkan Slot Atlet dan Nomor Unggulan Jelang Porprov 2026

Berita Terbaru

Terlihat Terduga Pelaku bersama Petugas kepolisian saat melakukan olah TKP kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan seorang ayah di Desa Tamansari, Lombok Barat.

Hukum & Kriminal

Seorang Ayah di Lombok Tewas Diduga Dianiaya Anak Perempuan Sendiri

Minggu, 19 Apr 2026 - 18:05 WIB