SUMBAWAPOST.com, Mataram- Aroma tak sedap kembali menyeruak dari proyek pemerintah di Nusa Tenggara Barat (NTB). Proyek Penggantian Jembatan Doro O’o di Kabupaten Bima dengan pagu anggaran Rp6,298 miliar kini menuai sorotan tajam dari Kelompok Pemuda Anti Korupsi (Kompak) NTB.
Pasalnya, perusahaan pemenang, PT Amanat Semesta, justru lolos dengan penawaran Rp6,168 miliar, nyaris menyentuh nilai pagu. Padahal, terdapat empat perusahaan lain yang menawarkan harga jauh lebih rendah, di antaranya:
- CV Kukuh Harapan Rp5,825,453,804
- CV Anshori Rp5,534,690,398
- PT Doro Belo Angkasa Rp5,540,048,213
- CV Kukuh Harapan (penawaran kedua) Rp5,282,000,000
Dalam keterangannya, Ramadhan, perwakilan Kompak NTB, menilai proses tender tersebut janggal dan tidak transparan.
“Bayangkan, penawaran harga yang jauh lebih rendah justru tersingkir, sementara penawaran hampir menyamai pagu keluar sebagai pemenang. Kami menduga kuat ada pihak-pihak tertentu yang sengaja mengatur jalannya tender ini,” tegas Ramadhan.
Lebih jauh, ia juga mengungkap dugaan bahwa PT Amanat Semesta sebagai pemenang tender tidak memiliki kelengkapan dokumen memadai. “Kalau dokumennya saja tidak lengkap, kenapa bisa diloloskan? Ini jelas menimbulkan tanda tanya besar,” imbuhnya.
Kompak NTB juga menyoroti kebijakan mutasi Pemprov NTB yang melantik Sadimin, ST, MT sebagai Kepala Dinas PUPR sekaligus merangkap Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ).
“Dua jabatan yang sangat berkaitan erat dipegang satu orang. Itu artinya, urusan proyek bisa selesai hanya dalam satu tarikan nafas. Ini bukan hanya berani, tapi juga sarat indikasi penyalahgunaan wewenang,” kata Ramadhan. Rabu (17/9) usai menyampaikan Laporan ke Polda NTB.
Kompak NTB menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar administrasi, melainkan sudah masuk ke ranah dugaan tindak pidana korupsi yang berpotensi merugikan negara miliaran rupiah.
Mereka mendesak agar BPBJ Setda Provinsi NTB dan Dinas PUPR NTB segera membuka fakta secara transparan agar publik mengetahui kebenaran terkait tender tersebut.
“Ini soal keadilan dan kepercayaan publik. Jangan sampai proyek miliaran justru dijadikan ajang permainan oleh segelintir elit birokrasi,” tutup Ramadhan.
Hingga berita ini diturunkan, Sadimin, yang kini hanya menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR NTB yang dihubungi media ini belum memberikan tanggapan.
