Tambang NTB Bukan Sekadar Cuan, Wagub Umi Dinda Ingatkan Soal Lingkungan

Avatar

- Jurnalis

Kamis, 20 Agustus 2026 - 16:30 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri atau Umi Dinda saat Menerima Kunjungan Studi Tiru Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Terkait Penerapan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Kamis (20/8/2026).

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri atau Umi Dinda saat Menerima Kunjungan Studi Tiru Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Terkait Penerapan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Kamis (20/8/2026).

SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Kekayaan Tambang di Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai memiliki Potensi Besar untuk Mendorong Perekonomian dan Fiskal Daerah. Namun, di balik Potensi tersebut, Pemerintah Mengingatkan Agar Aktivitas Pertambangan tidak Menimbulkan Kerusakan Lingkungan yang harus Diwariskan kepada Generasi Mendatang.

Pesan tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri saat Menerima Kunjungan Studi Tiru Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait Penerapan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Kamis (20/8/2026).

Menurut Perempuan yang Akrab disapa Umi Dinda, aktivitas Pertambangan memang memberikan Kontribusi terhadap Perekonomian dan Fiskal Daerah. Namun, manfaat Ekonomi tersebut tidak boleh dibayar dengan Kerusakan Lingkungan.

“Kita tidak memungkiri bahwa Sumber Penghasilan dari Tambang cukup membantu dari Fiskal di Masing-masing Daerah. Tetapi tentunya kita juga tidak ingin Daerah yang subur dan sangat terjaga ini tidak bisa kita Warisi pada Generasi selanjutnya,” kata Umi Dinda.

Pernyataan Wagub NTB  tersebut menjadi sorotan di tengah upaya Pemerintah menata Pertambangan Rakyat melalui Mekanisme Legal. Bagi NTB, Legalisasi Pertambangan tidak cukup hanya memberikan Izin kepada Masyarakat.

Baca Juga :  Diskop UKM NTB Jadi Rujukan Sumatera Barat dalam Tata Kelola Koperasi Pertambangan

Pemerintah juga harus memastikan kegiatan Pertambangan berjalan Aman, memiliki Kepastian Hukum, memperhatikan Keselamatan Kerja, serta tetap menjaga Kelestarian Lingkungan.

Umi Wagub menyebut persoalan Pertambangan saat ini menjadi salah satu isu strategis secara Nasional. Menurutnya, Kesalahan dalam Kajian, Perizinan maupun Pelaksanaan kegiatan Pertambangan dapat menimbulkan Persoalan Serius, termasuk Pencemaran Lingkungan.

Karena itu, Pemprov NTB menyambut Baik Studi Tiru yang dilakukan Pemprov Sumatera Selatan. Pengalaman NTB dalam menata Pertambangan Rakyat diharapkan dapat menjadi referensi bagi Daerah lain untuk membangun Tatakelola Pertambangan yang lebih Tertib dan Berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM NTB Samsudin menjelaskan bahwa NTB memiliki Potensi Mineral yang besar karena berada di Kawasan Ring of Fire (Cincin Api Pasifik)

Sejumlah Mineral Logam seperti Emas, Perak dan Tembaga tersebar di sejumlah Wilayah Lombok dan Sumbawa.

Namun, Potensi tersebut juga menghadirkan tantangan. Sebagian Penambang Rakyat masih belum sepenuhnya memperhatikan Aspek Keselamatan Kerja maupun dampak Aktivitas Pertambangan terhadap Lingkungan.

Pemerintah juga menemukan Potensi Konflik ketika Pengelola Tambang bukan Masyarakat setempat atau belum memiliki Kesepakatan yang jelas dengan Pemilik Lahan.

Baca Juga :  Dari Marshal Lokal Hingga Mario Aji, MotoGP Mandalika Lahirkan Talenta Indonesia Kelas Dunia

Karena itu, penerapan IPR harus melalui Proses Verifikasi dan Validasi yang ketat. Setiap lokasi harus dipastikan tidak menimbulkan Persoalan Baru, Baik terkait Kawasan Hutan, Lahan Pertanian, Wilayah Sungai, Kepemilikan Lahan maupun Konflik Sosial.

Pemprov NTB juga menyiapkan sejumlah tahapan, mulai dari Dokumen Reklamasi Pasca-Tambang, Sosialisasi kepada Masyarakat, Pembagian Blok, hingga Verifikasi dan Validasi Koperasi yang menjadi Pengelola.

Samsudin menegaskan, IPR memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar memberikan Legalitas terhadap Aktivitas Pertambangan Rakyat.

“Tiga fungsi. Pertama adalah mampu meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat setempat. Yang Kedua, mampu menjaga Lingkungannya agar Lingkungan yang dititipkan ke anak cucu Kita bisa kita jaga Kelestariannya. Yang Ketiga, adanya Komitmen bahwa sebagai PAD untuk Masyarakat untuk kita bisa membiayai Pembangunan,” kata Samsudin.

Hingga kini, NTB memiliki 68 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang tersebar di lima kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, 16 blok telah memiliki dokumen pengelolaan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Di sisi lain, sebanyak 21 koperasi telah mengajukan IPR, sementara tiga koperasi telah ditetapkan memperoleh IPR.

Pemprov NTB masih menunggu Regulasi terkait Pemungutan Retribusi IPR dari Pemerintah Pusat. Selain itu, Pembahasan Perda tentang Pendelegasian Kewenangan di bidang Minerba masih berlangsung di DPRD NTB.

 

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya
700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?
NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter
Embarkasi Lombok Terbaik Nasional, DPR RI Bongkar Bangunan Rusak dan Kekurangan Petugas Haji
DPR RI Bongkar Kondisi Asrama Haji Lombok, 63 dari 217 Kamar Belum Layak Jelang Haji 2027
UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari
Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita
Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya
Berita ini 45 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:36 WIB

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya

Minggu, 22 November 2026 - 07:52 WIB

700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?

Sabtu, 21 November 2026 - 20:22 WIB

NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter

Sabtu, 21 November 2026 - 20:09 WIB

Embarkasi Lombok Terbaik Nasional, DPR RI Bongkar Bangunan Rusak dan Kekurangan Petugas Haji

Sabtu, 21 November 2026 - 20:00 WIB

DPR RI Bongkar Kondisi Asrama Haji Lombok, 63 dari 217 Kamar Belum Layak Jelang Haji 2027

Berita Terbaru

Jemaah Haji Asal Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026 Saat Berada di Asrama Haji Embarkasi Lombok Sebelum Diberangkatkan ke Tanah Suci

Pemerintahan

NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter

Sabtu, 21 Nov 2026 - 20:22 WIB