Tak Hanya Jaga Kamtibmas, Polres Dompu Kini Turun Sawah Demi Ketahanan Pangan

Avatar

- Jurnalis

Selasa, 17 Juni 2025 - 04:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Dompu – Dalam upaya mendukung program ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045, Polres Dompu bersama Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Ketahanan Pangan Tahun 2025.

Penandatanganan kerja sama ini berlangsung di lobi Mapolres Dompu, pada Senin, 16 Juni 2025, pukul 13.30 WITA. Hadir langsung Kapolres Dompu, AKBP Sodikin Fahrojin Nur, S.I.K., dan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu untuk menandatangani dokumen sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam memperkuat swasembada pangan dan pengamanan sektor pertanian.

Baca Juga :  Artis Ibu Kota Hibur Belasan Ribu Pendukung Bambang Firdaus-Syirajuddin

Kasi Humas Polres Dompu, AKP Zuharis, S.H., dalam keterangannya menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan komitmen institusi Polri untuk turut berperan aktif dalam penguatan sistem ketahanan pangan di tingkat daerah.

“Penandatanganan MoU ini menjadi bukti nyata bahwa Polres Dompu siap berperan aktif dalam menjaga stabilitas sektor pangan, termasuk mendukung program-program pertanian strategis di wilayah Dompu,” ujar AKP Zuharis.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kesepakatan ini menjadi langkah awal menuju sinergitas jangka panjang antara Polres dan dinas pertanian, dengan fokus pada pengawasan distribusi hasil pertanian, perlindungan petani dari praktik ilegal, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketahanan pangan berkelanjutan.

Baca Juga :  Sabu 73 Gram dan Senjata Api Disita, Bandar Bima Gagal Tampil di Liga Narkoba

Dengan kerja sama strategis ini, Kabupaten Dompu diharapkan mampu menjadi daerah percontohan dalam pelaksanaan program ketahanan pangan yang terintegrasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

Kegiatan berlangsung aman, lancar, dan penuh semangat kolaboratif antara kedua institusi.

 

Berita Terkait

DPW PBB NTB Bantah Pembekuan, Sebut SK Cacat Hukum, Kepengurusan Nadirah Tetap Jalan
Sidang Gratifikasi DPRD NTB Disorot, TGH Najamudin Minta Gubernur dan Eks Sekda Dihadirkan sebagai Saksi 
Soal Dana Siluman DPRD NTB, TGH Najamudin Sebut Sumber Gratifikasi Justru dari Kebijakan Gubernur NTB
Sidang Dana ‘Siluman’ DPRD NTB Dinilai Melenceng, TGH Najamudin: Kasus Sudah Lari dari Substansi
Cekcok Soal Uang, Anak Perempuan Diduga Aniaya Ayahnya Hingga Tewas di Lombok Barat
Seorang Ayah di Lombok Tewas Diduga Dianiaya Anak Perempuan Sendiri
TGB Ingatkan Bahaya Ghibah, Tekankan Etika Sosial dalam Halalbihalal NWDI di Mataram
Halalbihalal NWDI Jadi Panggung Konsolidasi, Pemprov NTB Dorong Kolaborasi Percepat Pembangunan
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 21 April 2026 - 15:33 WIB

DPW PBB NTB Bantah Pembekuan, Sebut SK Cacat Hukum, Kepengurusan Nadirah Tetap Jalan

Selasa, 21 April 2026 - 13:28 WIB

Sidang Gratifikasi DPRD NTB Disorot, TGH Najamudin Minta Gubernur dan Eks Sekda Dihadirkan sebagai Saksi 

Selasa, 21 April 2026 - 13:05 WIB

Soal Dana Siluman DPRD NTB, TGH Najamudin Sebut Sumber Gratifikasi Justru dari Kebijakan Gubernur NTB

Selasa, 21 April 2026 - 12:10 WIB

Sidang Dana ‘Siluman’ DPRD NTB Dinilai Melenceng, TGH Najamudin: Kasus Sudah Lari dari Substansi

Minggu, 19 April 2026 - 18:32 WIB

Cekcok Soal Uang, Anak Perempuan Diduga Aniaya Ayahnya Hingga Tewas di Lombok Barat

Berita Terbaru