SUMBAWAPOST.com, Mataram – Proyek 10 embung di Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, yang digadang-gadang sebagai solusi kekeringan justru menuai polemik. Alih-alih menyelesaikan masalah, proyek senilai Rp 1,9 miliar ini diduga hanya menguntungkan segelintir pihak.
DPRD NTB pun angkat suara. Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim, secara tegas meminta Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, untuk segera menyetop proyek tersebut sebelum lebih banyak uang rakyat terbuang sia-sia.
“Jika proyek ini hanya untuk kepentingan segelintir orang dan tidak benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, maka lebih baik dihentikan saja,” tegas Hamdan, Kasim 20 Maret 2025 dalam keterangan yang diterima media ini.
Embung atau Proyek Akal-akalan?
Proyek ini mendapat sorotan tajam setelah kelompok masyarakat yang tergabung dalam GERAK NTB menemukan indikasi kuat bahwa embung-embung ini tidak efektif dan lebih terkesan sebagai proyek serampangan yang asal jalan. Masing-masing embung menelan Rp 190 juta, namun manfaatnya bagi warga sangat dipertanyakan.
“Ini seperti rumah bocor yang cuma ditampung pakai baskom. Tidak menyelesaikan masalah. Harusnya ada aliran air besar yang benar-benar bisa mengatasi kekeringan di Lombok Selatan,” ujar Hamdan geram.
Lebih lanjut, Hamdan menegaskan bahwa alokasi anggaran seharusnya dialihkan ke sektor yang lebih bermanfaat, seperti pembangunan irigasi, usaha tani, subsidi pupuk, atau penciptaan lapangan kerja.
“Jika benar proyek ini hanya orientasi proyek semata, saya rekomendasikan dihentikan. Bahkan, pihak berwenang harus turun tangan mengusut proyek ini,” tegasnya.
Kejaksaan Mulai Menelisik!
Kejaksaan Negeri Lombok Timur pun mulai bergerak. Kasi Pidsus Ida Bagus Putu Swadharma Putra mengaku sudah menerima informasi terkait proyek embung ini dan akan menelusuri lebih lanjut.
“Kami akan pelajari dulu. Jika ada data tambahan dari masyarakat, silakan serahkan ke kami,” ujarnya.
Berdasarkan data LPSE Satker Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok, proyek embung ini tersebar di 10 lokasi dengan nilai total Rp 1,9 miliar. Namun, kualitas pengerjaan yang asal-asalan membuat publik bertanya-tanya: Ke mana sebenarnya uang rakyat mengalir?
