SUMBAWAPOST.com |™ Jakarta- Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi Dapil NTB I (Pulau Sumbawa) meminta pembahasan Anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Tahun Anggaran 2027 ditunda. Ia mendorong pendalaman khusus terhadap pelaksanaan Anggaran dan Proses Pengadaan Barang dan Jasa BMKG yang dinilai menunjukkan tingkat serapan Sangat Tinggi.
Hal itu disampaikan Mori dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Sestama BMKG dan BNPP/Basarnas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, (8/9/2026).
Mori meminta Komisi V terlebih dahulu mengevaluasi Pelaksanaan Anggaran BMKG tahun 2025 dan 2026 sebelum membahas usulan Anggaran untuk 2027.
“Saya Minta terkait dengan BMKG, pembahasan terkait dengan Anggaran tahun 2027 untuk di-Pending. Saya punya alasan yang kuat terkait dengan apa yang akan Saya sampaikan. Sebelum Kita melakukan Pembahasan atau mendalami Permohonan Anggaran tahun 2027, saya minta agar Kita mendalami apa yang terjadi di tahun 2026,” kata Mori.
Legislator Fraksi Partai NasDem itu mengungkapkan, dari total pagu Anggaran BMKG sebesar Rp2,42 triliun, tingkat serapan anggaran mencapai 99,05 persen.
Anggaran tersebut mencakup Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan serapan 99,2 persen serta dukungan Manajemen sebesar 98,89 persen.
Sementara itu, penyerapan Anggaran di Pusat tercatat mencapai 99,32 persen dan Daerah sebesar 98,68 persen.
Mori dan juga Ketua DPW NasDen NTB itu kemudian menyoroti Program penguatan kapasitas Layanan Iklim dan Cuaca atau Strengthening Climate and Weather Service Capacity Phase II. Program tersebut memiliki Anggaran sebesar Rp344,011 miliar dengan serapan mencapai 99,74 persen.
Sorotan juga diarahkan pada optimalisasi Sistem Layanan Teknologi Komputasi dan Pengolahan Data melalui Indonesia Disaster Resilience Initiative Project (IDRIP) senilai Rp157,519 miliar. Anggaran tersebut disebut terserap hingga 99,9 persen atau hanya menyisakan sekitar Rp4 juta.
Tak hanya itu, Mori mencermati Pengadaan Peralatan Monitoring dan dampak Gempa Bumi, termasuk intensitimeter dan accelerograph melalui IDRIP.
Dari Anggaran sebesar Rp28,572 miliar, dana yang terserap mencapai Rp28,481 miliar. Pengadaan peralatan monitoring Gempa Bumi dan Tsunami melalui Program yang sama juga memiliki anggaran Rp50,228 miliar dengan serapan mencapai Rp50,178 miliar.
Tingginya angka serapan tersebut membuat Mori mempertanyakan proses Pengadaan yang dilakukan BMKG, khususnya pada sejumlah program dengan nilai Anggaran besar.
“Dari yang Saya catatkan, dari keseluruhan 585 miliar, terserap 99,2 persen. Ini bagaimana cerita Proses Pengadaan nya, Pak? Sampai ada yang 157 miliar, hanya tersisa 4 juta,” ucap dia.
Mantan Pimpinan DPRD NTB itu menegaskan, pembahasan Anggaran BMKG Tahun Anggaran 2027 perlu ditunda sampai Komisi V DPR RI mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan Anggaran pada 2025 dan 2026.
Menurut Mori, evaluasi Penggunaan Anggaran BMKG pada Tahun-tahun sebelumnya perlu dilakukan secara lebih mendalam. Ia bahkan mendorong agar Persoalan tersebut dibawa ke Panitia Kerja (Panja) Komisi V DPR RI.
“Karena itu, dalam forum yang terhormat ini, Saya minta terkait dengan BMKG, untuk pembahasan tahun Anggaran 2027 ini bisa Kita tunda, sambil Kita melihat dulu apa yang terjadi di tahun 2026. Kami tidak ingin apa yang terjadi di tahun 2025, yang ini kalau menurut Saya sudah patut Kita tingkatkan ini ke dalam Panja,”kata Mori.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
