12 Ribu Warga NTB Alami Gangguan Mata, 5.000 Disiapkan untuk Operasi Gratis

Avatar

- Jurnalis

Sabtu, 25 April 2026 - 20:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur NTB bersama perwakilan Fred Hollows Foundation saat membahas program operasi mata bagi ribuan warga NTB.

Gubernur NTB bersama perwakilan Fred Hollows Foundation saat membahas program operasi mata bagi ribuan warga NTB.

SUMBAWAPOST.com | Mataram- Persoalan gangguan kesehatan mata di Nusa Tenggara Barat (NTB) kini memasuki fase yang mengkhawatirkan. Tercatat, sekitar 12.000 warga mengalami gangguan penglihatan, mulai dari katarak hingga berbagai keluhan lainnya.

Menjawab kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menggandeng yayasan internasional asal Australia, Fred Hollows Foundation (FHF), dengan target sedikitnya 5.000 penderita akan mendapatkan operasi mata gratis.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah daerah dalam memperkuat layanan kesehatan berbasis masyarakat sekaligus membuka akses penanganan hingga ke tingkat Desa.

Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan salah satu fondasi utama pembangunan, selain pendidikan dan infrastruktur. Karena itu, kolaborasi dengan FHF dinilai sebagai langkah konkret mempercepat penanganan gangguan penglihatan di Daerah.

“Australia adalah partner penting NTB sebagai tetangga dekat dalam banyak hal. Kami berharap roadmap dan data penanganan kesehatan mata masyarakat makin terintegrasi dengan RS Mata provinsi sampai ke Desa Desa bersama FHF,” jelas Gubernur saat menerima direksi FHF di Kantor Gubernur, Selasa (21/04/2026).

Baca Juga :  Menteri Hukum Resmikan 1.166 Posbankum di Desa dan Kelurahan NTB, Keadilan Desa Didorong Berbasis ‘Sabalong Samalewa’

Iqbal juga mengungkapkan bahwa tingginya angka penderita gangguan mata di NTB membutuhkan penanganan serius dan melibatkan banyak pihak.

Dirinya menambahkan, terdapat sekitar 12.000 penderita gangguan kesehatan mata, termasuk katarak, yang penanganannya dapat melibatkan berbagai elemen seperti Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), sekitar 7.000 Posyandu, serta 400 ribu kader yang tersebar di seluruh NTB.
Di sisi lain, Manajer FHF, Alicia Godicky, menegaskan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada operasi mata, tetapi juga pada penguatan kapasitas tenaga kesehatan di tingkat layanan dasar.

“Kita akan mulai dari Puskesmas Bagu di kota Mataram dan berlanjut di sepuluh titik di seluruh NTB,” jelasnya.

Selama tiga hari kegiatan, FHF bersama Kementerian Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan NTB melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi untuk memberikan edukasi kepada tenaga kesehatan sekaligus melaksanakan bakti sosial operasi mata.

Baca Juga :  Diduga Ada Pengkondisian Tender, FPP-NTB Kepung Kejati Desak Usut Proyek Air Bersih Lombok Utara

Alicia menambahkan, program ini menyasar berbagai kelompok usia, tidak hanya lansia tetapi juga usia produktif hingga anak-anak. Ia menyoroti tren meningkatnya gangguan penglihatan sejak dini yang berpotensi mengganggu proses belajar.

Misalnya, anak-anak usia sekolah yang mengalami penurunan kemampuan belajar akibat gangguan mata yang belum terdeteksi, yang sebenarnya dapat diatasi melalui pemeriksaan dini dan bantuan kacamata.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa kasus katarak sebagai gangguan mata terbanyak di NTB sejatinya dapat ditangani lebih cepat jika deteksi dilakukan sejak awal oleh tenaga kesehatan yang telah mendapatkan pelatihan.

Program FHF sendiri telah berjalan sejak 2012 dan terus berlanjut hingga saat ini, termasuk melalui peluncuran program terbaru yang dibarengi dengan kunjungan langsung dewan direksi ke NTB.

Kerja sama ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam menekan angka gangguan penglihatan di NTB, sekaligus memperkuat sistem layanan kesehatan mata yang terintegrasi dari tingkat provinsi hingga pelosok desa.

Berita Terkait

Jelang MotoGP Mandalika, 53 Warga Bilebante Digembleng Jadi SDM Pariwisata
Paradoks “No Viral, No Justice”
Sekda NTB Sebut Manajemen Risiko seperti VAR, Biar Tak Salah Kasih ‘Kartu Merah’
Wagub NTB Sentil Pejabat: Jangan Cuma Kejar Prestasi, Bawahan Jangan Sampai Takut
Gubernur NTB: Pejabat Tanpa Sertifikasi Manajemen Risiko Tak Bisa Naik Eselon II
Mandalika Tak Lagi Cuma Sirkuit, NTB Siapkan Etalase UMKM dan Budaya untuk Wisatawan
Sumbawa Barat Jadi Penyumbang Investasi Terbesar NTB, Lebih dari Rp11 Triliun, Disusul Dompu
Kejati NTB Jawab Desakan Badko HMI soal Reklamasi Amahami: Masih Ditangani
Berita ini 58 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 9 Agustus 2026 - 15:39 WIB

Jelang MotoGP Mandalika, 53 Warga Bilebante Digembleng Jadi SDM Pariwisata

Minggu, 9 Agustus 2026 - 15:07 WIB

Paradoks “No Viral, No Justice”

Minggu, 9 Agustus 2026 - 10:04 WIB

Sekda NTB Sebut Manajemen Risiko seperti VAR, Biar Tak Salah Kasih ‘Kartu Merah’

Minggu, 9 Agustus 2026 - 09:54 WIB

Wagub NTB Sentil Pejabat: Jangan Cuma Kejar Prestasi, Bawahan Jangan Sampai Takut

Minggu, 9 Agustus 2026 - 09:05 WIB

Gubernur NTB: Pejabat Tanpa Sertifikasi Manajemen Risiko Tak Bisa Naik Eselon II

Berita Terbaru

Dr. Ufran, SH., MH., Ketua Departemen Hukum Pidana FHISIP Unram, menyoroti Paradoks “No Viral, No Justice” dan Pengaruh Viralitas Media Sosial Terhadap Perhatian Publik Serta Penegakan Hukum

Hukum & Kriminal

Paradoks “No Viral, No Justice”

Minggu, 9 Agu 2026 - 15:07 WIB