SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) NTB menggelar Konsolidasi Demokrasi di sekretariat DPW PKB NTB, Jalan Merdeka, Pagesangan, Mataram, Kamis (22/10/2026).
Pertemuan yang dihadiri Ketua dan anggota Bawaslu NTB tersebut menjadi momentum untuk memperkuat Komunikasi dan Koordinasi kelembagaan antara Pengawas Pemilu dan Partai Politik, termasuk membahas kesiapan Organisasi serta integritas dalam menghadapi tahapan Pemilu mendatang.
Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani, mengapresiasi peran Bawaslu dalam menjaga integritas Demokrasi dan mengawasi Pelaksanaan Pemilu, khususnya di NTB.
“Terima kasih kepada Bawaslu yang telah menjadi Penjaga Demokrasi di Indonesia, terlebih di NTB. PKB saat ini juga terus berbenah dengan melakukan restrukturisasi jajaran hingga ke tingkat ranting,” ungkap Lalu Hadrian.
Ia menegaskan, pembenahan Organisasi terus dilakukan PKB NTB melalui restrukturisasi kepengurusan hingga tingkat ranting sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur partai.
Dalam pertemuan tersebut, aspek Komunikasi antara Pengawas Pemilu dan Partai Politik menjadi salah satu perhatian utama. Komunikasi dinilai penting untuk membangun pemahaman terhadap regulasi kepemiluan sekaligus mendorong kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Ketua Bawaslu NTB, Itratip, menegaskan Komunikasi antara Pengawas Pemilu dan Partai Politik perlu terus dijaga, baik selama tahapan Pemilu berlangsung maupun di luar tahapan.
Ia juga mengingatkan Partai Politik agar mempersiapkan Dokumen Kepengurusan, Keanggotaan, dan Status Kantor sebagai bagian dari persyaratan yang perlu diperhatikan dalam menghadapi proses Verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Partai memiliki peran penting dalam Pemilu serta regenerasi pemilih. Kami mengapresiasi PKB yang berhasil mendidik kadernya, terbukti dari keaktifan para saksi saat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Provinsi pada Pemilu 2024,” ujar Itratip.
Dalam diskusi tersebut, anggota PKB, Ari Sukra, turut menyampaikan masukan mengenai pentingnya merekrut penyelenggara pemilu yang berintegritas di tingkat bawah serta memperkuat standar tanda pengenal saksi Partai Politik.
Masukan tersebut berkaitan dengan upaya menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu, terutama pada tingkat bawah yang bersentuhan langsung dengan proses pengawasan dan penghitungan suara.
Menanggapi hal itu, Bawaslu NTB menyatakan komitmennya untuk memperketat proses seleksi pengawas ad hoc serta mengoptimalkan pelatihan saksi partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pemilu.
Selain itu, Bawaslu NTB menekankan pentingnya peran saksi sebagai bagian dari pengawasan perolehan suara. Saksi Partai Politik memiliki posisi strategis dalam mengawal data hasil penghitungan dan rekapitulasi suara agar prosesnya berlangsung sesuai ketentuan.
Dalam pembahasan tersebut, keterbukaan akses terhadap Sistem Rekapitulasi Digital (Sirekap) juga menjadi perhatian. Akses informasi yang memadai dinilai penting untuk mendukung pemantauan perolehan suara oleh Partai Politik.
Konsolidasi Demokrasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat Komunikasi antara Bawaslu dan Partai Politik, sekaligus mendorong kesiapan Organisasi, Kepatuhan terhadap Regulasi, dan Integritas dalam Penyelenggaraan Pemilu.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
