SUMBAWAPOST.com, Mataram – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram menyatakan penolakan terhadap rencana penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2028 di Nusa Tenggara Barat (NTB). Penolakan ini didasari pada situasi fiskal daerah yang dinilai belum stabil dan banyaknya kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak untuk diprioritaskan.
Muhammad Reza, Kepala Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Mataram, menilai rencana penyelenggaraan PON yang diperkirakan menelan anggaran hingga Rp4 triliun sangat membebani keuangan daerah. Padahal, dalam APBD Provinsi NTB Tahun 2025, pendapatan daerah hanya sebesar Rp6,33 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp6,23 triliun.
“Dalam kondisi fiskal seperti ini, menyelenggarakan PON sangat tidak realistis. Pemerintah daerah bahkan sedang melakukan efisiensi anggaran akibat keterbatasan fiskal. Jangan sampai ambisi justru menimbulkan beban utang baru,” tegas Reza. Kamis (8/5).
Ia juga menyoroti fakta bahwa Pemprov NTB baru saja melunasi utang daerah sebesar Rp171,4 miliar. Sementara itu, kesiapan infrastruktur olahraga untuk perhelatan PON dinilai masih minim. Jika pembangunan dipaksakan dalam waktu singkat, kata Reza, NTB berisiko menghadapi tumpukan beban utang baru.
“Kita bisa belajar dari daerah lain. Banyak fasilitas olahraga yang dibangun untuk event besar justru terbengkalai karena tidak mampu dirawat. Ini bentuk pemborosan anggaran yang tak memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” ujarnya.
HMI Cabang Mataram mendesak Gubernur NTB agar lebih realistis dalam mengambil kebijakan dan mengutamakan kebutuhan rakyat. “Triliunan anggaran itu lebih baik digunakan untuk pendidikan, membuka lapangan kerja, serta membenahi sektor-sektor krusial yang langsung dirasakan masyarakat,” tambah Reza.
Di tengah polemik penolakan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 oleh HMI Cabang Mataram, Badko HMI Bali-Nusra justru menyatakan dukungan penuh terhadap rencana tersebut.
Ketua Badko HMI Bali-Nusra, Caca Handika, menyayangkan adanya penolakan dari sebagian pihak. Menurutnya, PON justru bisa menjadi momentum penting untuk membangkitkan berbagai sektor strategis di Nusa Tenggara Barat, khususnya pariwisata, UMKM, dan ekonomi lokal.
“Kalau ada PON, selain promosi wisata, semua sektor akan hidup, terutama UMKM. Perputaran geliat ekonomi akan semakin bagus,” tegas Caca.
Ia menambahkan, wajar bila ada perbedaan pendapat, namun penolakan terhadap kesempatan besar seperti ini justru dinilai keliru.
“Kalau ada penolakan, itu hal biasa, tapi patut disayangkan. Semua daerah di Indonesia ingin menjadi tuan rumah PON, kenapa kita harus menolak?” ujarnya.
Caca mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk bersikap tegas dan tidak ragu menyambut peluang besar ini. Ia menyebut PON bukan hanya urusan olahraga, tetapi juga kebangkitan ekonomi dan citra daerah di tingkat nasional.
Sikap ini menjadi kontras dengan pandangan HMI Cabang Mataram yang sebelumnya menyatakan bahwa penyelenggaraan PON 2028 akan membebani fiskal daerah. Meski begitu, dinamika perbedaan pandangan ini dinilai sehat dalam demokrasi dan pembangunan daerah.
Terpisah, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr Lalu Muhamad Iqbal atau akrab disapa Miq Iqbal akan tetap mengawal NTB sebagai tuan rumah ajang nasional PON XXII NTB-NTT 2028. Melalui pesan singkatnya, Gubernur menyampaikan bahwa langkah konkret sudah dilakukan.
“Alhamdulillah, sudah ketemu Menpora dan sudah ada beberapa kesepakatan, sembari menunggu arahan Presiden,” Kata Gubernur NTB Miq Iqbal, Selasa (6/5).
Pernyataan ini menjawab berbagai suara dari masyarakat NTB yang menginginkan komitmen dan kehadiran langsung Gubernur dalam memperjuangkan posisi strategis NTB di kancah nasional, khususnya dalam agenda-agenda besar yang membutuhkan dukungan pusat.
Meski belum merinci isi kesepakatan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Gubernur memastikan bahwa komunikasi dan koordinasi terus dilakukan dengan pemerintah pusat. Ia menegaskan, semua langkah yang diambil bertujuan memastikan NTB tetap diperhitungkan dalam peta kebijakan nasional.
