SUMBAWAPOST.com, Mataram – Praktik perdagangan orang masih menjadi ancaman nyata di berbagai desa di Nusa Tenggara Barat (NTB). Meski kampanye migrasi aman terus digaungkan melalui media sosial hingga baliho di ruang publik, sejumlah warga masih terperangkap bujuk rayu calo dan jalur penempatan pekerja migran yang tidak sesuai prosedur.
Merespons kondisi tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB mengambil langkah baru dengan menggelar forum dialog terbuka bersama sejumlah organisasi dan lembaga terkait, seperti Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Himpunan Buruh Migran Indonesia (HIBMI), serta Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTB. Kegiatan ini berlangsung di Lombok Plaza, Selasa (22/7).
Plt. Kepala Disnakertrans NTB, Baiq Nelly Yuniarti, A.P., M.Si., yang hadir dan memimpin langsung forum ini, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan kelompok masyarakat sipil dalam memperkuat edukasi di tingkat akar rumput.
“Kami sudah cukup lama mengandalkan media digital untuk sosialisasi. Tapi kami menyadari, pendekatan itu belum sepenuhnya menjangkau masyarakat di desa-desa. Boleh jadi, cara kami belum menyentuh kebutuhan mereka. Ke depan, kami ingin lebih sering turun langsung dan hadir di tengah-tengah masyarakat,” tutur Baiq Nelly.
Ia menambahkan bahwa upaya perlindungan pekerja migran tidak bisa hanya mengandalkan spanduk dan media daring, tetapi membutuhkan komunikasi tatap muka yang lebih humanis dan dialogis di desa-desa rawan migrasi nonprosedural.
