Napi Sultan di Lapas Kuripan, Diduga Bayar Rp2 Juta per Malam untuk AC dan Springbed, Rp300 Juta Langsung Pindah Lapas

Avatar

- Jurnalis

Senin, 26 Mei 2025 - 16:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, MATARAM – Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat Nusa Tenggara Barat (APPM NTB) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Wilayah Imigrasi dan Pemasyarakatan NTB pada Senin (26/05). Aksi tersebut menyoroti dugaan praktik mafia dan makelar kasus di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kuripan, Lombok Barat, yang melibatkan narapidana kasus korupsi proyek pasir besi di Lombok Timur, PO Swandi. Kasus ini diketahui telah merugikan negara hingga Rp46 miliar.

Indra, Koordinator Lapangan aksi, menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang mereka terima, PO Swandi diduga mendapat perlakuan istimewa di dalam Lapas Kuripan. Fasilitas mewah seperti ruang klinik ber-AC dan spring bed disebut-sebut disediakan dengan tarif Rp2 juta per hari. Tak hanya itu, napi tersebut juga diduga membayar hingga Rp300 juta demi bisa dipindahkan ke Lapas Tangerang, meski tindak pidana korupsinya terjadi di wilayah Lombok Timur, NTB.

Baca Juga :  Rapat Bareng Mendagri, Miq Iqbal Pasang Jurus ‘Es Teh Manis’: NTB Adem, Demo Padam, Siaga Tetap On

“Kami mendesak Kepala Kantor Wilayah Imigrasi dan Pemasyarakatan NTB untuk segera memanggil dan memeriksa Kalapas serta Kasi Pemasyarakatan Lapas Kuripan. Ini bentuk pembusukan sistem hukum dari dalam,” tegas Indra.

Baca Juga :  Pimpinan dan Anggota DPRD NTB Desak Pj Gubernur Segera Mundur, ini Alasannya

Massa aksi akhirnya diterima oleh Rachmat, Kepala Subbidang Pembinaan di Kanwil Imigrasi dan Pemasyarakatan NTB. Ia berjanji akan segera mengirimkan tim khusus guna mengusut tuntas dugaan praktik mafia dan makelar kasus tersebut.

“Tuntutan adik-adik kami terima dan kami apresiasi. Tim akan segera kami bentuk dan turunkan,” ujar Rachmat menutup pertemuan dengan massa aksi.

Berita Terkait

Nama Gubernur NTB Ikut Terseret di Sidang Kasus Dana Siluman DPRD, Publik Tuntut Klarifikasi Terbuka dan Dihadirkan di Persidangan
DPR RI Turun ke NTB, Penegakan Hukum Disorot di Tengah Sidang Kasus Dana Siluman DPRD
NTB Jadi Kiblat Baru Ekonomi Syariah Nasional, BPRS Tampil Perkasa di Tengah Krisis
Darurat! Ribuan Siswa di Lombok Utara ‘Dikepung’ Iklan Rokok Murah, Riset IYCTC Bongkar Fakta Mencengangkan
DPW PBB NTB Bantah Pembekuan, Sebut SK Cacat Hukum, Kepengurusan Nadirah Tetap Jalan
Sidang Gratifikasi DPRD NTB Disorot, TGH Najamudin Minta Gubernur dan Eks Sekda Dihadirkan sebagai Saksi 
Soal Dana Siluman DPRD NTB, TGH Najamudin Sebut Sumber Gratifikasi Justru dari Kebijakan Gubernur NTB
Sidang Dana ‘Siluman’ DPRD NTB Dinilai Melenceng, TGH Najamudin: Kasus Sudah Lari dari Substansi
Berita ini 322 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 22 April 2026 - 15:14 WIB

Nama Gubernur NTB Ikut Terseret di Sidang Kasus Dana Siluman DPRD, Publik Tuntut Klarifikasi Terbuka dan Dihadirkan di Persidangan

Selasa, 21 April 2026 - 20:56 WIB

DPR RI Turun ke NTB, Penegakan Hukum Disorot di Tengah Sidang Kasus Dana Siluman DPRD

Selasa, 21 April 2026 - 18:53 WIB

NTB Jadi Kiblat Baru Ekonomi Syariah Nasional, BPRS Tampil Perkasa di Tengah Krisis

Selasa, 21 April 2026 - 17:07 WIB

Darurat! Ribuan Siswa di Lombok Utara ‘Dikepung’ Iklan Rokok Murah, Riset IYCTC Bongkar Fakta Mencengangkan

Selasa, 21 April 2026 - 15:33 WIB

DPW PBB NTB Bantah Pembekuan, Sebut SK Cacat Hukum, Kepengurusan Nadirah Tetap Jalan

Berita Terbaru