SUMBAWAPOST.com | Mataram- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya menerapkan prinsip meritokrasi dalam pengisian jabatan eselon III. Sebanyak 416 Aparatur Sipil Negara (ASN) mendaftar mengikuti seleksi beauty contest yang menilai sepenuhnya kemampuan, prestasi, dan kualifikasi peserta. Seleksi ini dipastikan tidak memberi ruang bagi praktik subjektif seperti nepotisme, kedekatan politik, latar suku, maupun koneksi pribadi.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan sikapnya. “Cara-cara lama tidak banyak mengubah NTB dari waktu ke waktu. Saya sudah berkomitmen untuk menerapkan meritokrasi, yakni menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat,” tegasnya dalam keterangan yang diterima media ini, Minggu (16/11/2025).
Seleksi terbuka ini menjadi langkah strategis Pemprov NTB untuk membangun birokrasi yang profesional, transparan, dan berdaya saing tinggi. Dengan mekanisme tersebut, pejabat yang terpilih diharapkan mampu menghadirkan inovasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong percepatan pembangunan daerah.
Dari total 416 pendaftar, sebanyak 414 ASN lingkup Pemprov NTB dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti beauty contest jabatan administrator atau eselon III. Dua peserta lainnya gugur karena terlambat menyerahkan berkas hingga batas waktu yang ditentukan.
“Jadi, jumlah pendaftar sebetulnya ada 416 orang, cuman 2 orang gugur karena terlambat menyerahkan berkas (dokumen) sampai dengan batas waktu yang ditentukan, sehingga jumlah pendaftar yang diterima sebanyak 414 orang,” ujar Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB, Yusron Hadi, Selasa (11/11).
Para peserta akan bersaing memperebutkan 50 posisi eselon III yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB.
“Mulai hari Senin sampai dengan Kamis (10-13 November), peserta akan mengikuti tahapan pemetaan potensi dan kompetensi,” jelasnya.
Yusron menegaskan bahwa pelaksanaan beauty contest ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah provinsi untuk membangun sistem promosi dan mutasi yang lebih objektif, berbasis potensi dan talenta masing-masing ASN.
“Prosesnya baru dimulai karena pemerintah ingin membangun sistem yang baik. Perlu waktu mempersiapkannya supaya tetap dalam koridor ketentuan pemerintah pusat dengan tetap berada dalam ruang kebutuhan Pemprov NTB,” tutupnya.
