Mendagri Salah Tafsir, Ekonom Unram: Ekonomi NTB Justru Tumbuh 5,57 Persen

Avatar

- Jurnalis

Selasa, 27 Mei 2025 - 08:00 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram– Pernyataan Menteri Dalam Negeri Prof. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 yang menyoroti kontraksi ekonomi NTB sebesar minus 1,47 persen, mendapat tanggapan kritis dari akademisi Universitas Mataram.

Dr. Iwan Harsono, SE., M.Ec, Dosen Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, menilai angka tersebut merupakan statistical illusion atau ilusi statistik yang menyesatkan jika dijadikan indikator utama kesejahteraan masyarakat NTB.

“Pertumbuhan ekonomi/tingkat kesejahteraan masyarakat NTB pada Triwulan I 2025 sebenarnya mencapai 5,57 persen, meningkat dibandingkan Triwulan I 2023 yang sebesar 3,01 persen dan Triwulan I 2024 yang sebesar 4,65 persen,” jelas Dr. Iwan Harsono.

Menurutnya, data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) memang sah sebagai acuan utama, tetapi interpretasinya harus dilakukan secara cermat, terutama ketika sektor pertambangan mendominasi komposisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB.

Non-Tambang Lebih Representatif Ukur Kesejahteraan

Dr. Iwan menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi non-tambang jauh lebih relevan untuk menilai kesejahteraan 5,6 juta penduduk NTB secara makro.

Baca Juga :  Popularitas Semakin Tinggi, Umi Rohmi: Kita Menangkan Pilgub NTB 2024 dengan Santun dan Terhormat

Sektor pertambangan, seperti PT Amman Mineral di Sumbawa Barat, memang menyumbang besar terhadap PDRB, namun manfaat langsungnya terhadap masyarakat terbatas. “Sektor ini padat modal, bukan padat karya, nilai tambah dinikmati pusat dan luar negeri, dan tidak banyak menggerakkan sektor-sektor lain seperti UMKM, petani, dan nelayan,” ujar Iwan.

Fluktuasi harga tembaga dan emas di pasar global serta kebijakan larangan ekspor konsentrat mineral mentah oleh pemerintah pusat juga menambah volatilitas sektor ini. Alhasil, meski PDRB naik-turun tajam, sektor riil masyarakat seperti konsumsi, perdagangan, pertanian, dan jasa tetap tumbuh stabil.

Ilusi Pertumbuhan: Masyarakat Tak Merasakan

Ia mencontohkan, tahun 2022 dan 2023 pertumbuhan ekonomi NTB mencapai 6–7 persen karena ekspor tembaga. Namun, masyarakat kecil tidak merasakan efeknya: inflasi naik, harga bahan pokok melambung, sektor pertanian stagnan, dan pengangguran tetap tinggi.

“Kalau indikator seperti itu dijadikan ukuran utama kesejahteraan, maka evaluasi kebijakan akan bias besar,” tegasnya.

Indikator Lain yang Lebih Akurat

Dr. Iwan menyarankan penggunaan indikator non-tambang untuk mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat NTB secara lebih adil dan nyata. Ini mencakup sektor pertanian, perdagangan, industri kecil, transportasi, jasa, serta konsumsi rumah tangga—sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar di NTB.

Indikator lain yang lebih menggambarkan kesejahteraan antara lain:

  • Pengeluaran per kapita (PPP)
  • Tingkat kemiskinan
  • Tingkat pengangguran terbuka (TPT)
  • Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
  • Gini Ratio

Dashboard Indikator Kesejahteraan NTB (2023–2025):

Kesimpulan: Awal Kepemimpinan yang Menjanjikan

Kontraksi ekonomi NTB pada 2025 sebesar -1,47 persen dipicu oleh penurunan tajam sektor pertambangan dan penggalian sebesar 30,14 persen. Namun, di saat yang sama, pertumbuhan ekonomi non-tambang justru meningkat tajam hingga 5,57 persen.

“Ini menunjukkan bahwa sektor riil tumbuh positif dan lebih mencerminkan realitas kesejahteraan masyarakat,” tegas Dr. Iwan.

Ia pun menilai, di awal kepemimpinan Gubernur Dr. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Damayanti Putri, SE, Pemerintah Provinsi NTB telah menorehkan capaian ekonomi yang positif dan layak diapresiasi.

Berita Terkait

Masuk Area Islamic Center NTB Tak Lagi Gratis, Tarif Parkir Tembus Rp15 Ribu
Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya
700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?
NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter
Embarkasi Lombok Terbaik Nasional, DPR RI Bongkar Bangunan Rusak dan Kekurangan Petugas Haji
DPR RI Bongkar Kondisi Asrama Haji Lombok, 63 dari 217 Kamar Belum Layak Jelang Haji 2027
UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari
Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita
Berita ini 1,922 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 20:18 WIB

Masuk Area Islamic Center NTB Tak Lagi Gratis, Tarif Parkir Tembus Rp15 Ribu

Minggu, 22 November 2026 - 18:36 WIB

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya

Minggu, 22 November 2026 - 07:52 WIB

700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?

Sabtu, 21 November 2026 - 20:22 WIB

NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter

Sabtu, 21 November 2026 - 20:09 WIB

Embarkasi Lombok Terbaik Nasional, DPR RI Bongkar Bangunan Rusak dan Kekurangan Petugas Haji

Berita Terbaru

Jemaah Haji Asal Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026 Saat Berada di Asrama Haji Embarkasi Lombok Sebelum Diberangkatkan ke Tanah Suci

Pemerintahan

NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter

Sabtu, 21 Nov 2026 - 20:22 WIB