SUMBAWAPOST.com, Mataram – Drama panas jelang pemilihan Ketua KONI Kabupaten Dompu kembali memanas. Ketua PSSI NTB, H. Mori Hanafi, secara tegas menyatakan pencabutan surat keterangan kepengurusan yang sempat dijadikan ‘senjata pamungkas’ oleh salah satu bakal calon, Asrullah, ST dan juga Ketua TP2D Kabupaten Dompu.
“SK yang lama itu kita batalkan. Ternyata, dia (Asrullah) tidak pernah jadi Ketua PSSI Dompu. Itu gak boleh, karena itu salah satu syarat untuk jadi Ketua KONI. Kalau syaratnya palsu, nanti kita yang digugat,” tegas Mori Hanafi saat di temui di Kantor DPW NasDem NTB. Selasa (24/06).
Ketegasan Mori Hanafi bukan tanpa dasar. Dalam surat resmi bernomor 61/PSSI-NTB/VI-2025 tertanggal 23 Juni 2025, PSSI NTB menyatakan bahwa surat keterangan sebelumnya – No. 59/PSSI-NTB/VI-2025 – secara resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
“Pencabutan ini dilakukan setelah penelusuran lebih lanjut, dan tidak ditemukan bukti legal bahwa Sdr. Asrullah pernah menjabat sebagai Ketua PSSI Dompu,” demikian bunyi surat yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PSSI NTB H. Mori Hanafi, S.E., M.Comm dan Sekum drg. H. Arbain Ishak, M.M.
Surat tersebut dialamatkan kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) Calon Ketua KONI Dompu Periode 2025–2029, dengan tembusan ke Ketua KONI Dompu, Ketua PSSI Dompu, hingga arsip internal.
Mori yang juga KONI Ketua NTB juga mengingatkan agar proses seleksi ketua KONI di seluruh kabupaten/kota di NTB tidak main-main dan harus berdasarkan dokumen yang sah. Ia bahkan menyinggung pengalaman pahit saat penjaringan KONI di Lombok Barat.
“Siapa pun boleh maju, tapi harus penuhi syarat. Jangan sampai kita ulang kejadian di Lombok Barat,” ujarnya.
Pencabutan SK ini sontak jadi perbincangan hangat di kalangan insan olahraga Dompu, terutama para penggiat sepak bola. Pasalnya, klaim Asrullah sebagai eks Ketua PSSI Dompu merupakan modal utama dalam pencalonannya sebagai Ketua KONI.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak Asrullah dan TPP KONI Dompu belum memberikan klarifikasi resmi.
Langkah PSSI NTB ini menuai respons positif. Banyak pihak menilai ini sebagai langkah bersih-bersih organisasi, serta penegasan bahwa tak ada ruang untuk rekayasa dokumen dalam urusan olahraga.
