Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Lalu Moh. Faozal, melantik 40 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB. Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah strategis NTB dalam membangun Birokrasi Modern yang Profesional dan Adaptif, sekaligus mendorong ASN untuk terus meningkatkan kompetensi dan inovasi dalam pelayanan publik.
SUMBAWAPOST.com| Mataram- Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Lalu Moh. Faozal, melantik 40 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, Senin (10/11). Pelantikan berlangsung di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, dan disaksikan oleh Asisten Administrasi Umum Setda NTB, Eva Dewiyani, Kepala BKD NTB, Tri Budiprayitno, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Faozal menegaskan bahwa jabatan fungsional memiliki peran strategis dalam sistem kepegawaian daerah.
“Jabatan fungsional ini menjadi desain yang paling penting dari tata kelola kepegawaian di Nusa Tenggara Barat. Kalau boleh saya sampaikan bahwa apa yang ditempuh oleh teman-teman untuk mengambil jabatan fungsional ini adalah pilihan yang sangat tepat di tengah semakin kita merampingkan struktur organisasi dan tata kelola OPD kita di tingkat Provinsi NTB,” ujar Faozal.
Ia menekankan pentingnya kompetensi dan profesionalisme bagi pejabat yang baru dilantik.
“Kepada seluruh rekan-rekan yang baru saja dilantik, mari terus mengembangkan diri. Tidak cukup sampai dengan hari ini, teman-teman. Tetapi, jabatan fungsional itu saya kira selalu membutuhkan profesionalisme. Ambil terus keahlian dari teman-teman untuk semakin hari semakin dibutuhkan oleh daerah kita yang kita cintai,” tambahnya.
Pelantikan ini merupakan bagian dari strategi Pemerintah Provinsi NTB untuk memperkuat kinerja aparatur sipil negara melalui sistem jabatan fungsional yang lebih efektif, profesional, dan adaptif terhadap tantangan birokrasi modern.
Dengan langkah ini, diharapkan para pejabat fungsional dapat menjadi motor penggerak inovasi dan profesionalisme dalam pelayanan publik, sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.
