Dari Mandalika untuk Indonesia. KPU Provinsi NTB tak hanya dikenal dengan pemilu yang berintegritas, Tapi kini juga menjadi magnet Nasional. Selama dua hari penuh, 6-7 November 2025, Kawasan eksotis Mandalika disulap menjadi Laboratorium Demokrasi. Tempat para petinggi KPU se-Indonesia berkumpul membahas pembenahan besar-besaran tata kerja dan Sistem Kelembagaan Penyelenggara Pemilu.
SUMBAWAPOST.com| Mandalika- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali mencuri perhatian. Kali ini, lembaga penyelenggara pemilu tersebut dipercaya menjadi tuan rumah Focus Group Discussion (FGD) Nasional bertema ‘Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan dan Tata Kerja Anggota KPU, KPU Provinsi, serta KPU Kabupaten/Kota’.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 6-7 November 2025, di kawasan Mandalika, Lombok Tengah, ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat tata kelola kelembagaan dan mempererat sinergi antardivisi KPU di seluruh Indonesia.
Ketua Divisi SDM KPU RI, Parsadaan Harahap, menegaskan pentingnya forum ini sebagai momentum rekonstruksi PKPU Nomor 8 tentang Tata Kerja.
“Secara substantif, tujuan FGD ini adalah pembenahan menyeluruh terhadap PKPU Tata Kerja agar adaptif terhadap dinamika kelembagaan,” ujar Parsa.
Ia juga menekankan agar proses revisi dilakukan secara terbuka dan partisipatif, melibatkan seluruh unsur kelembagaan KPU di berbagai tingkatan.
Sementara itu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Iffa Rosita, menyoroti pentingnya kolaborasi erat antara divisi hukum dan SDM. Ia mengingatkan bahwa masih banyak satuan kerja KPU yang belum meraih predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi).
“Integritas adalah satu kesatuan utuh, antara ucapan dan perbuatan harus selaras,” tegasnya.
Iffa juga memberikan apresiasi tinggi kepada KPU NTB yang telah lebih dulu meraih predikat WBK dan kini tengah berproses menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).
Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU NTB, Muhammad Khuwailid, menyampaikan sambutan selamat datang kepada para peserta sekaligus memperkenalkan keindahan alam dan keramahan masyarakat Lombok.
“Kami berharap FGD di Mandalika ini melahirkan rumusan strategis untuk penguatan SDM KPU di seluruh tingkatan,” ujarnya optimistis.
FGD Nasional ini diikuti oleh Ketua KPU dari 12 provinsi, Anggota KPU Divisi SDM dari 38 provinsi, Sekretaris KPU dari 6 provinsi, serta sejumlah tenaga ahli, pejabat manajerial, dan unsur sekretariat KPU.
