Ketua DPRD Dompu Muttakun Tantang Gaya Kritik : Kalau Cuma Nyinyir, Dompu Nggak Akan Maju

Avatar

- Jurnalis

Jumat, 11 April 2025 - 04:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Dompu – Komitmen luar biasa ditunjukkan Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Ir. Muttakun, dalam mendorong lahirnya ruang-ruang diskusi konstruktif demi masa depan daerah. Saat menghadiri acara dialog publik bertajuk “Membedah Rancangan RPJMD Kabupaten Dompu” yang digelar oleh Ruber bertempat di jalan Gajah Mada 08 Dompu, dan dihadiri berbagai elemen akademisi, komunitas, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, media, hingga praktisi, Muttakun secara terbuka menyampaikan dukungannya terhadap kegiatan serupa.

“Saya sangat mengapresiasi acara ini. Saya siap mendukung kegiatan apapun terkait ruang diskusi membangun Dompu. Bahkan kalau perlu, saya keluarkan kocek pribadi, uang lauk pauk saya pun siap dialokasikan untuk bantu kegiatan seperti ini, demi merumuskan dan memikirkan pembangunan Dompu,” tegasnya. Kamis 10 April 2025 malam.

Menurutnya, forum seperti ini tak boleh berhenti di satu momen saja. Harus menjadi kebiasaan baru demi mengawal arah pembangunan daerah.

Baca Juga :  Gubernur NTB Tampil Beda, Hari Pertama Ngantor Langsung Evaluasi Pejabat dan Pastikan Kebijakan Anti Asal-asalan

“Hal seperti ini jangan cuma sekali. Ini bagian dari bentuk pengawalan terhadap kebijakan daerah,” tegas Muttakun.

Ia juga menegaskan bahwa Dompu bukan hanya milik pemerintah atau pejabat saja, tapi milik seluruh masyarakat. Karena itu, masyarakat punya hak dan kewajiban untuk terlibat aktif dalam menyusun arah pembangunan.

“Dompu bukan hanya milik DPRD, Bupati, atau Wakil Bupati. Dompu adalah milik kita semua. RPJMD ini disusun oleh kita bersama, sebagai acuan dasar menyelesaikan persoalan daerah. Berbagai masalah sudah dipotret oleh teman-teman hari ini. Itu sangat penting,” ujarnya.

Lebih jauh, Muttakun menjelaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan merupakan amanat yang jelas dalam regulasi.

“Peraturan pemerintah sudah sangat jelas, bahwa pembangunan daerah harus melibatkan masyarakat. Maka dialog publik seperti ini sangat relevan dan harus terus dilakukan,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan mendorong Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk mengekspos isi RPJMD secara internal terlebih dahulu, sebelum dibuka untuk ruang dialog publik yang lebih luas.

Baca Juga :  Sapi Nyasar, Parang Melayang! Warga Dompu Duel Gara-Gara Jagung Terinjak

“Nanti setelah itu, atas nama institusi, kami akan undang masyarakat secara resmi untuk menyampaikan pandangan dan masukan terhadap RPJMD,” jelasnya.

Muttakun mengingatkan agar momen seperti ini tidak dibiarkan hilang begitu saja. Menurutnya, jika masyarakat tidak bergerak memberi kontribusi secara nyata dalam penyusunan kebijakan, maka kritik yang datang belakangan menjadi tidak efektif.

“Kalau kita tidak berbuat apa-apa, lalu hanya nyinyir saat RPJMD selesai, nyinyir saat kebijakan sudah jalan, itu akan jadi sia-sia. Kita harus lakukan dengan cara-cara yang baik, elegan, bukan cuma nyinyir tanpa arah. Kalau tak ada ruang seperti ini, kritik pun bisa jadi destruktif. Maka kita harus jaga ruang ini tetap ada,” pungkasnya.

Berita Terkait

Diduga Telantarkan Istri Usai Jadi Ajudan Bupati, Polisi di Bima Sepakat Cerai Usai Disidang
Hardiknas 2026, Guru PPPK Paruh Waktu NTB di Era Iqbal-Dinda Dapat Insentif Rp500 Ribu
Dipaksakan dan Tak Sah, Subhan Bongkar Dugaan Kejanggalan Muscab PPP Dompu
PPP NTB Bergejolak, Marga Harun Sebut Muscab Dompu Tak Sah dan Bermasalah
Iqbal Libatkan Buruh di ‘Dapur Perda’, Skema PMI Disiapkan Putus Kemiskinan, Umi Dinda Ingatkan Ini
NTB ‘Sesak Napas,’ Badko HMI Bali-Nusra Bongkar Ketimpangan di Balik Mimpi Makmur Mendunia
Polisi di Bima Diduga Telantarkan Istri, Ajukan Cerai Usai Jadi Ajudan Bupati
Rinjani 100 Siap Digelar, 2.275 Pelari dari 38 Negara Bakal Taklukkan Gunung Rinjani
Berita ini 94 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 2 Mei 2026 - 20:57 WIB

Diduga Telantarkan Istri Usai Jadi Ajudan Bupati, Polisi di Bima Sepakat Cerai Usai Disidang

Sabtu, 2 Mei 2026 - 14:23 WIB

Hardiknas 2026, Guru PPPK Paruh Waktu NTB di Era Iqbal-Dinda Dapat Insentif Rp500 Ribu

Sabtu, 2 Mei 2026 - 13:55 WIB

Dipaksakan dan Tak Sah, Subhan Bongkar Dugaan Kejanggalan Muscab PPP Dompu

Sabtu, 2 Mei 2026 - 12:32 WIB

PPP NTB Bergejolak, Marga Harun Sebut Muscab Dompu Tak Sah dan Bermasalah

Jumat, 1 Mei 2026 - 18:48 WIB

Iqbal Libatkan Buruh di ‘Dapur Perda’, Skema PMI Disiapkan Putus Kemiskinan, Umi Dinda Ingatkan Ini

Berita Terbaru