Kartini Masa Kini di NTB, Wagub Umi Dinda Tegaskan Perempuan IPPAT Jadi Garda Depan Penegakan Hukum

Avatar

- Jurnalis

Sabtu, 25 April 2026 - 19:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri menyampaikan kata sambutan saat menghadiri kegiatan upgrading IPPAT NTB dalam momentum Hari Kartini di Mataram.

Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri menyampaikan kata sambutan saat menghadiri kegiatan upgrading IPPAT NTB dalam momentum Hari Kartini di Mataram.

SUMBAWAPOST.com | Mataram- Semangat Hari Kartini terasa kuat dalam kegiatan upgrading IPPAT NTB, yang tahun ini menjadi momentum penting penegasan peran perempuan sebagai garda depan pembangunan hukum di daerah.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Indah Damayanti Putri, menegaskan bahwa perempuan IPPAT NTB kini telah menjangkau seluruh wilayah provinsi dan menjadi kekuatan strategis dalam memastikan keadilan hadir hingga ke akar rumput.

“Perempuan IPPAT NTB telah menyebar di seluruh penjuru daerah. Ini bukan sekadar persebaran profesi, tetapi kekuatan besar yang memastikan negara hadir melalui kepastian hukum bagi masyarakat,” ujarnya.

Perempuan yang akrab disapa Umi Dinda tersebut menekankan bahwa keberadaan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah NTB merupakan bukti nyata penguatan peran perempuan dalam pembangunan daerah. Menurutnya, perempuan NTB bukan lagi sekadar objek pembangunan, melainkan subyek utama yang menentukan arah kemajuan.

“IPPAT NTB telah membuktikan mendukung. Perempuan NTB adalah perempuan tangguh. Dalam setiap kemajuan daerah, keterlibatan perempuan itu wajib bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai subyek dan penggerak ekonomi,” ujarnya.

Baca Juga :  Kebangkitan Nasional Bukan Sekadar Upacara, Wagub NTB Umi Dinda: Bangkit Itu Harus Jadi Aktor Perubahan

Namun di balik kemajuan tersebut, Umi Dinda mengingatkan masih adanya tantangan serius, terutama terkait kekerasan terhadap perempuan di sejumlah wilayah. Ia menilai, kehadiran perempuan dalam sektor hukum menjadi kunci penting dalam memastikan perlindungan dan keadilan berjalan efektif.

“Kita masih menghadapi kekerasan terhadap perempuan. Di sinilah pentingnya perempuan hadir dalam sistem hukum agar ada keberpihakan, ada perlindungan, dan ada keadilan yang benar-benar dirasakan,” kata dia.

Ia juga menegaskan bahwa cita-cita besar NTB makmur mendunia tidak akan tercapai tanpa keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan yang kini berada di garis depan pelayanan hukum.

“Ini adalah tugas bersama. Kita butuh keberanian, integritas, dan kolaborasi untuk membawa NTB melangkah lebih jauh,” ujarnya.

Lebih lanjut, Umi Dinda berharap kegiatan upgrading ini tidak berhenti pada seremoni semata, tetapi mampu melahirkan gagasan konkret yang menjawab tantangan di lapangan.

“Saya ingin dari forum ini lahir ide-ide luar biasa yang bukan hanya dibicarakan, tetapi diwujudkan,” ujarnya.

Baca Juga :  Bupati Bima: Pelantikan Ketua KONI Jadi Momentum Kebangkitan Prestasi Olahraga Kabupaten Bima

Sementara itu, Ketua IPPAT NTB, Saharjo, menilai pesan tersebut sebagai panggilan untuk memperkuat peran organisasi dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan.

“Ini bukan sekadar jaringan, ini adalah barisan pejuang kepastian hukum. Perempuan-perempuan IPPAT NTB hadir di tengah masyarakat, memastikan setiap hak atas tanah terlindungi, setiap proses berjalan dengan integritas,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa IPPAT NTB siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal visi pembangunan daerah. Menurutnya, kegiatan upgrading ini merupakan momentum konsolidasi untuk melahirkan langkah nyata yang berdampak luas.

“Kami tidak ingin berhenti pada wacana. Dari forum ini harus lahir gerakan-gerakan pelayanan hukum yang cepat, transparan, dan berpihak pada masyarakat. Inilah kontribusi nyata kami untuk NTB makmur mendunia,” kata dia.

Dengan semangat Kartini masa kini, perempuan NTB tidak lagi berada di belakang, tetapi tampil memimpin dari depan. Dari ruang pelayanan hukum hingga pelosok desa, mereka hadir sebagai simbol keberanian, integritas, dan harapan, memastikan keadilan menjadi hak setiap warga, bukan hanya milik segelintir orang.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Jelang MotoGP Mandalika, 53 Warga Bilebante Digembleng Jadi SDM Pariwisata
Paradoks “No Viral, No Justice”
Sekda NTB Sebut Manajemen Risiko seperti VAR, Biar Tak Salah Kasih ‘Kartu Merah’
Wagub NTB Sentil Pejabat: Jangan Cuma Kejar Prestasi, Bawahan Jangan Sampai Takut
Gubernur NTB: Pejabat Tanpa Sertifikasi Manajemen Risiko Tak Bisa Naik Eselon II
Mandalika Tak Lagi Cuma Sirkuit, NTB Siapkan Etalase UMKM dan Budaya untuk Wisatawan
Sumbawa Barat Jadi Penyumbang Investasi Terbesar NTB, Lebih dari Rp11 Triliun, Disusul Dompu
Kejati NTB Jawab Desakan Badko HMI soal Reklamasi Amahami: Masih Ditangani
Berita ini 40 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 9 Agustus 2026 - 15:39 WIB

Jelang MotoGP Mandalika, 53 Warga Bilebante Digembleng Jadi SDM Pariwisata

Minggu, 9 Agustus 2026 - 15:07 WIB

Paradoks “No Viral, No Justice”

Minggu, 9 Agustus 2026 - 10:04 WIB

Sekda NTB Sebut Manajemen Risiko seperti VAR, Biar Tak Salah Kasih ‘Kartu Merah’

Minggu, 9 Agustus 2026 - 09:54 WIB

Wagub NTB Sentil Pejabat: Jangan Cuma Kejar Prestasi, Bawahan Jangan Sampai Takut

Minggu, 9 Agustus 2026 - 09:05 WIB

Gubernur NTB: Pejabat Tanpa Sertifikasi Manajemen Risiko Tak Bisa Naik Eselon II

Berita Terbaru

Dr. Ufran, SH., MH., Ketua Departemen Hukum Pidana FHISIP Unram, menyoroti Paradoks “No Viral, No Justice” dan Pengaruh Viralitas Media Sosial Terhadap Perhatian Publik Serta Penegakan Hukum

Hukum & Kriminal

Paradoks “No Viral, No Justice”

Minggu, 9 Agu 2026 - 15:07 WIB