Investasi NTB Triwulan II 2026 Tembus Rp33,73 Triliun, Serap 10.614 Tenaga Kerja

Avatar

- Jurnalis

Rabu, 16 September 2026 - 12:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala DPMPTSP NTB H. Irnadi Kusuma Saat Menyampaikan Perkembangan Investasi NTB Dalam Sosialisasi Pengawasan Perizinan di Hotel Lombok Raya.

Kepala DPMPTSP NTB H. Irnadi Kusuma Saat Menyampaikan Perkembangan Investasi NTB Dalam Sosialisasi Pengawasan Perizinan di Hotel Lombok Raya.

SUMBAWAPOST.com |™ Mataram-Realisasi Investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga Triwulan II 2026 mencapai Rp33,73 triliun. Investasi tersebut juga telah menyerap sebanyak 10.614 Tenaga Kerja.

Data tersebut disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, H. Irnadi Kusuma, S.STP., M.E., dalam Sosialisasi Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi NTB di Hotel Lombok Raya, Senin (14/9/2026) kemarin.

Irnadi menyampaikan, realisasi investasi NTB menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun.

“Dari sisi investasi, realisasi investasi NTB terus menunjukkan tren positif, dari Rp39,8 triliun pada 2023, Rp54,5 triliun pada 2024, hingga Rp61,10 triliun pada 2025,” ujar Irnadi Kusuma, dalam keterangan yang diterima media ini. Rabu (16/9/2026)

Baca Juga :  Bongkar Mafia DAK, APPM NTB Desak Kapolda Hadi Gunawan Tunjukkan Taring Lewat DAK

Hingga Triwulan II 2026, nilai investasi yang terealisasi telah mencapai Rp33,73 triliun dengan penyerapan Tenaga Kerja sebanyak 10.614 Orang.

Pertumbuhan investasi tersebut berjalan seiring dengan meningkatnya aktivitas usaha di NTB. Berdasarkan data Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), hingga 13 September 2026 tercatat 482.664 Proyek Kegiatan Usaha.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 279.954 Nomor Induk Berusaha (NIB) telah diterbitkan melalui sistem OSS-RBA.

Sementara itu, Inspektur Provinsi NTB, Budi Herman, S.H., M.H., menekankan pentingnya pengawasan perizinan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Baca Juga :  MK Putuskan Kritik Pemerintah 'Sah' Secara Hukum, Demokrasi Tak Boleh Bungkam Rakyat

“Pengawasan perizinan yang terkoordinasi penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat, transparan, dan berintegritas,” ujar Budi Herman.

Penguatan pengawasan dilakukan melalui koordinasi antara DPMPTSP dan OPD teknis, digitalisasi proses perizinan, pemenuhan batas waktu verifikasi, serta percepatan penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kabupaten/Kota.

DPMPTSP NTB juga menghadirkan sejumlah inovasi pelayanan, di antaranya Live Chat Konsultasi, Virtual Konsultasi, dan SIM LANTAS KWAN.

Pemerintah Daerah mendorong agar Pelayanan dan Pengawasan Perizinan semakin terintegrasi, efektif, dan transparan sehingga mendukung pertumbuhan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan di NTB.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Perda Jalan Dikritik, Aji Maman DPRD NTB: Jangan Buang Anggaran, Cukup Nota Kesepakatan
Operasi Sabu di Sumbawa Ricuh, Polisi Dibacok dan Pelaku Terkena Tembakan
Pendapatan NTB Baru 66,53 Persen, Iqbal Yakin Target APBD Perubahan 2026 Tercapai
Bansos NTB Melonjak 980 Persen, Defisit Rp369,6 Miliar, SiLPA Rp431 Miliar Jadi Sorotan PKS
PAD NTB Naik Rp97,2 Miliar, Belanja Tembus Rp6,05 Triliun, PKS Pertanyakan Dasar Perhitungannya
482.664 Proyek Usaha Tercatat di NTB Hingga September 2026, Investasi Rp33,73 Triliun
4 Anggota DPRD PDIP Tarik Diri dari Pembahasan APBD Perubahan NTB 2026, Ini Alasannya
Eks Kapolda NTB Hadi Gunawan Sinyalkan Tantang Iqbal di Pilgub NTB
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 16 September 2026 - 22:26 WIB

Perda Jalan Dikritik, Aji Maman DPRD NTB: Jangan Buang Anggaran, Cukup Nota Kesepakatan

Rabu, 16 September 2026 - 21:24 WIB

Operasi Sabu di Sumbawa Ricuh, Polisi Dibacok dan Pelaku Terkena Tembakan

Rabu, 16 September 2026 - 21:14 WIB

Pendapatan NTB Baru 66,53 Persen, Iqbal Yakin Target APBD Perubahan 2026 Tercapai

Rabu, 16 September 2026 - 20:35 WIB

Bansos NTB Melonjak 980 Persen, Defisit Rp369,6 Miliar, SiLPA Rp431 Miliar Jadi Sorotan PKS

Rabu, 16 September 2026 - 14:55 WIB

PAD NTB Naik Rp97,2 Miliar, Belanja Tembus Rp6,05 Triliun, PKS Pertanyakan Dasar Perhitungannya

Berita Terbaru