Interpelasi DAK NTB Bikin DPRD Terbelah: Golkar Main Aman, 5 Fraksi Tolak Mentah-Mentah

Avatar

- Jurnalis

Rabu, 23 April 2025 - 13:06 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram – Setelah melewati proses panjang dan penuh dinamika, wacana interpelasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) akhirnya mulai menemukan titik terang. Sejumlah fraksi resmi menyatakan sikap atas usulan hak interpelasi yang dilayangkan oleh 14 anggota dewan beberapa waktu lalu.

Wacana interpelasi ini mencuat buntut dari kisruh pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024 di hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

Dari delapan fraksi di DPRD NTB, hanya dua yang secara tegas mendukung interpelasi: Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Persatuan Perjuangan Restorasi (PPR), gabungan NasDem, PDIP, dan Perindo.

Baca Juga :  Kerja Keras Petani Bawang Sumbawa Diapresiasi, Pj Gubernur NTB Minta Harus Mampu Beradaptasi Dengan Inovasi

Sebaliknya, lima fraksi menolak mentah-mentah: Gerindra, PKS, PPP, PKB, dan Fraksi Amanat Bintang Nurani Rakyat (ABNR) yang merupakan gabungan PAN, PBB, dan Hanura. Sementara Fraksi Golkar, yang memiliki jumlah kursi terbanyak, memilih bersikap aman: abstain.

Wakil Ketua DPRD NTB, Yek Agil, menegaskan bahwa setiap fraksi memiliki hak penuh untuk menentukan sikapnya tanpa intervensi dari pimpinan dewan.

Baca Juga :  Saling Lempar Tanggungjawab Soal TKA Asal China di Lobar, Aktivis Datangi DPRD NTB

“Semua fraksi punya otonomi dalam menyampaikan pandangan. Tidak ada intervensi dari pimpinan,” tegas politisi PKS itu usai memimpin rapat paripurna, Kamis, 23 April 2025 di Gedung DPRD NTB, Mataram.

Agil merinci, dari delapan fraksi yang menyampaikan pandangan, lima menolak, satu abstain, dan dua mendukung.

Langkah selanjutnya, kata dia, adalah menggelar paripurna lanjutan untuk memutuskan nasib hak interpelasi tersebut. Rapat pemutus akan digelar Senin, 5 Mei 2025.

“Nanti akan dilakukan voting karena hari ini baru pandangan fraksi. Keputusan finalnya melalui mekanisme voting,” tandasnya.

 

Berita Terkait

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya
700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?
UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari
Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita
Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya
Gubernur NTB Minta Desa Berdaya dan Kartu Sumbawa Barat Maju Disinkronkan, Ini Alasannya
Wagub NTB Minta Pelayanan 67 Lansia di PPSLU Mandalika Ditingkatkan, Klinik Segera Diaktifkan
Surplus Telur NTB Capai 5.890 Ton, Gubernur Iqbal Kirim 20,7 Ton ke NTT
Berita ini 99 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:36 WIB

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya

Minggu, 22 November 2026 - 07:52 WIB

700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?

Sabtu, 21 November 2026 - 19:15 WIB

UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari

Sabtu, 21 November 2026 - 05:32 WIB

Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita

Jumat, 20 November 2026 - 17:13 WIB

Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya

Berita Terbaru