Di tengah semangat Hari Sumpah Pemuda ke-97, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram menggugah publik lewat diskusi publik bertajuk ‘Blueprint Kepemudaan NTB: Efektivitas Perda No. 2 Tahun 2019’. Forum ini tak sekadar memperingati sejarah, tetapi menjadi ajang kritik tajam terhadap mandeknya implementasi kebijakan kepemudaan di Nusa Tenggara Barat yang enam tahun berjalan tanpa arah dan kejelasan.
SUMBAWAPOST.com, Mataram- Dalam semangat peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram menggugah kesadaran publik dengan menggelar Diskusi Publik bertajuk ‘Blueprint Kepemudaan NTB: Efektivitas Perda No. 2 Tahun 2019’, yang diselenggarakan oleh Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda HMI Cabang Mataram.
Momen 28 Oktober bukan sekadar perayaan seremonial, melainkan momentum refleksi terhadap nasib dan arah pembangunan pemuda di Nusa Tenggara Barat. Dari semangat pemuda 1928 yang menolak terpecah oleh sekat suku, bahasa, dan daerah kini, semangat itu dihidupkan kembali lewat gerakan intelektual pemuda kampus.
Ketua Umum HMI Cabang Mataram, Lalu Aldiara Elang Sakti, menegaskan bahwa pemuda harus menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan.
“Keterlibatan pemuda tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek pembangunan. Pemuda harus terlibat langsung dan berkolaborasi dalam leading sector pembangunan daerah,” ujarnya.
Elang menekankan, Blueprint Kepemudaan NTB tak boleh berhenti di meja diskusi, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan konkret yang menjadi pedoman pembangunan kepemudaan di NTB. HMI Cabang Mataram kemudian mengeluarkan tiga rekomendasi strategis:
- Mendorong komitmen kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan dan penguatan kapasitas pemuda.
- Menjamin pendidikan gratis dan beasiswa bagi anak muda NTB.
- Membangun infrastruktur kepemudaan sebagai sarana penguatan nilai kebangsaan dan kreativitas.
Sementara itu, Lalu Pahrurozzi menyoroti rendahnya produktivitas generasi muda yang belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Pemuda perlu mengambil peran di sektor pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan. Pemerintah terbuka terhadap gagasan inovatif dari pemuda yang selaras dengan program pembangunan daerah NTB,” ungkap Anggota Tim Percepatan Gubernur NTB.
Dari unsur legislatif, Ali Usman Ahim, anggota DPRD Provinsi NTB dari Fraksi Gerindra, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.
“Pemuda perlu lebih aktif berproduksi dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Mulailah dengan mendeteksi permasalahan di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten agar bisa dirumuskan solusi yang tepat melalui kajian bersama,” tegasnya.
Sedangkan Ketua KNPI NTB, Baihaqi, mengkritik keras mandeknya implementasi Perda No. 2 Tahun 2019.
“Pemerintah perlu segera merumuskan nomenklatur yang terkait dengan perda tersebut agar dapat diterbitkan Peraturan Gubernur (Pergub). Selama enam tahun berjalan, perda ini belum memiliki kejelasan dan tindak lanjut nyata,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemuda harus mampu menjemput program-program pemerintah yang selaras dengan produktivitas dan kontribusi nyata di berbagai sektor.
Kritik HMI terhadap Perda Kepemudaan NTB
- Lambatnya Implementasi Perda No. 2 Tahun 2019.
Enam tahun disahkan, perda ini belum punya Pergub dan nomenklatur yang jelas, membuat arah kebijakan kepemudaan kabur. - Minimnya Dukungan Nyata terhadap Pemberdayaan Pemuda.
Akses terhadap pelatihan, pendidikan, dan fasilitas pemberdayaan masih terbatas terutama di pelosok. - Kolaborasi Pemerintah dan Pemuda yang Masih Lemah.
Pemuda sering hanya jadi penonton kebijakan, bukan pelaku pembangunan. - Kurangnya Infrastruktur Kepemudaan.
Fasilitas seperti youth center, balai pelatihan, dan ruang kreatif masih minim.
Rekomendasi HMI untuk Pemerintah NTB
- Segera terbitkan Pergub turunan Perda No. 2 Tahun 2019.
Tanpa regulasi turunan, kebijakan pemuda hanya jadi slogan. - Bangun Infrastruktur Kepemudaan yang Representatif.
Dirikan Youth Center sebagai pusat pelatihan, kreativitas, dan inovasi anak muda NTB. - Fokus pada Pemberdayaan Berbasis Potensi Lokal.
Dorong pemuda terjun ke sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. - Perkuat Kolaborasi Pemerintah, Pemuda, dan Akademisi.
Bentuk forum lintas sektor untuk mengawal implementasi kebijakan kepemudaan. - Perluas Akses Pendidikan dan Beasiswa.
Pendidikan gratis dan beasiswa daerah wajib jadi prioritas untuk mencetak pemuda tangguh dan berdaya saing.
Momentum Sumpah Pemuda bukan sekadar nostalgia sejarah, melainkan panggilan untuk bangkit dan berdaya. HMI Cabang Mataram mengingatkan, kebangkitan bangsa tak akan lahir dari seremoni, tapi dari keberanian pemuda menagih janji perubahan.
“Sudah saatnya pemerintah dan pemuda NTB berjalan seiring membangun ekosistem kepemudaan yang produktif, inklusif, dan berdaya saing tinggi,” tutup Elang.
