SUMBAWAPOST.com, Bali – Anggota DPRD Provinsi NTB, Akhdiansyah, S.HI yang akrab disapa Guru To’i resmi didaulat sebagai salah satu Presidium Nasional Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD). Ia mewakili zona Bali–Nusa Tenggara dalam forum lintas wilayah yang bertujuan memperkuat peran legislatif daerah dalam advokasi kebijakan lingkungan hidup dan keadilan ekologis.
Deklarasi dan pembentukan KPHD ini menjadi langkah strategis dalam menghadapi krisis iklim dan memperjuangkan hak-hak ekologis masyarakat di daerah. Forum ini menjadi wadah kolektif para legislator daerah yang memiliki komitmen terhadap perlindungan lingkungan, keberlanjutan ekosistem, serta perbaikan tata kelola sumber daya alam di tingkat lokal.
Empat Pilar Komitmen KPHD KPHD menetapkan empat pilar utama sebagai landasan gerakannya:
1. Mendorong kebijakan daerah yang responsif terhadap krisis iklim dan ketimpangan sosial;
2. Mengawal pendanaan ekologis melalui skema Transfer Fiskal Ekologis (TFE);
3. Melindungi hak-hak masyarakat atas kawasan pesisir, hutan, dan gambut;
4. Menolak eksploitasi lingkungan dan memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran ekologis.
DPRD NTB menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan KPHD sebagai wadah inklusif bagi anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota di NTB yang peduli pada isu-isu lingkungan. Keterlibatan langsung para wakil rakyat diharapkan dapat membawa suara lingkungan ke ruang-ruang kebijakan, serta memastikan bahwa legislasi di daerah tidak abai terhadap prinsip keadilan ekologis.
“Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi soal masa depan daerah. Parlemen harus hadir sebagai kekuatan yang memastikan bumi tetap lestari dan masyarakat terlindungi,” ujar Guru To’i usai deklarasi 7 Agustus 2025.
Konsolidasi Nasional Menyambut Konferensi EFT ke-7 Sebagai tindak lanjut, akan digelar agenda konsolidasi bersama legislator peduli lingkungan dari seluruh Indonesia pada awal Agustus 2025. Agenda ini dirancang sebagai persiapan menuju Deklarasi Resmi KPHD yang akan berlangsung dalam Konferensi Nasional Transfer Ekologis (EFT) ke-7 di Jakarta.
“Forum ini diharapkan menjadi titik balik bagi keterlibatan aktif DPRD dalam mendorong tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat serta kelestarian lingkungan hidup,”ungkap Duta Partai PKB dapil NTB VI (Bima, Dompu dan Kota Bima)
