Guru To’i Wakili Bali-Nusra dalam Kaukus Parlemen Hijau Daerah, DPRD NTB Dukung Advokasi Keadilan Ekologis

Avatar

- Jurnalis

Jumat, 8 Agustus 2025 - 10:16 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Bali – Anggota DPRD Provinsi NTB, Akhdiansyah, S.HI yang akrab disapa Guru To’i resmi didaulat sebagai salah satu Presidium Nasional Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD). Ia mewakili zona Bali–Nusa Tenggara dalam forum lintas wilayah yang bertujuan memperkuat peran legislatif daerah dalam advokasi kebijakan lingkungan hidup dan keadilan ekologis.

Deklarasi dan pembentukan KPHD ini menjadi langkah strategis dalam menghadapi krisis iklim dan memperjuangkan hak-hak ekologis masyarakat di daerah. Forum ini menjadi wadah kolektif para legislator daerah yang memiliki komitmen terhadap perlindungan lingkungan, keberlanjutan ekosistem, serta perbaikan tata kelola sumber daya alam di tingkat lokal.

Empat Pilar Komitmen KPHD KPHD menetapkan empat pilar utama sebagai landasan gerakannya:

1. Mendorong kebijakan daerah yang responsif terhadap krisis iklim dan ketimpangan sosial;
2. Mengawal pendanaan ekologis melalui skema Transfer Fiskal Ekologis (TFE);
3. Melindungi hak-hak masyarakat atas kawasan pesisir, hutan, dan gambut;
4. Menolak eksploitasi lingkungan dan memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran ekologis.

DPRD NTB menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan KPHD sebagai wadah inklusif bagi anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota di NTB yang peduli pada isu-isu lingkungan. Keterlibatan langsung para wakil rakyat diharapkan dapat membawa suara lingkungan ke ruang-ruang kebijakan, serta memastikan bahwa legislasi di daerah tidak abai terhadap prinsip keadilan ekologis.

Baca Juga :  PWI NTB Ngamuk, Pemanggilan 7 Media oleh Polres Sumbawa Disebut Upaya Membungkam Pers

“Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi soal masa depan daerah. Parlemen harus hadir sebagai kekuatan yang memastikan bumi tetap lestari dan masyarakat terlindungi,” ujar Guru To’i usai deklarasi 7 Agustus 2025.

Konsolidasi Nasional Menyambut Konferensi EFT ke-7 Sebagai tindak lanjut, akan digelar agenda konsolidasi bersama legislator peduli lingkungan dari seluruh Indonesia pada awal Agustus 2025. Agenda ini dirancang sebagai persiapan menuju Deklarasi Resmi KPHD yang akan berlangsung dalam Konferensi Nasional Transfer Ekologis (EFT) ke-7 di Jakarta.

“Forum ini diharapkan menjadi titik balik bagi keterlibatan aktif DPRD dalam mendorong tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat serta kelestarian lingkungan hidup,”ungkap Duta Partai PKB dapil NTB VI (Bima, Dompu dan Kota Bima)

 

Berita Terkait

Kebun Kakao Lombok Utara Capai 7.300 Hektare, NTB Bidik Pasar Industri Cokelat
NTB Raih Peringkat Ketiga Nasional Anti-Kecurangan JKN, Wagub Umi Dinda: Integritas Harga Mati
Truk Fuso Bermuatan Jagung Terjun 10 Meter di Dompu, Dua Kakak Beradik Asal Lombok Barat Tewas Tragis
DPRD NTB Dukung Sekolah Rakyat, Nadirah Desak Pemerintah Jemput Bola Anak Putus Sekolah
Fraksi ABNR Soroti Anggaran Jalan Rp158 Miliar, Rp150 Miliar untuk Pembebasan Lahan
Anggaran Bansos NTB Melonjak Jadi Rp53,51 Miliar, Fraksi ABNR Pertanyakan Data Penerima
Fraksi ABNR Bongkar Ketidaksinkronan RAPBD NTB 2027, Selisih Anggaran Jadi Sorotan
Ketua DPW PBB NTB Nadirah: Wapres Harus Berpengalaman, Paham Ketatanegaraan, dan Jadi Perekat Bangsa
Berita ini 40 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 16:06 WIB

Kebun Kakao Lombok Utara Capai 7.300 Hektare, NTB Bidik Pasar Industri Cokelat

Rabu, 18 November 2026 - 14:46 WIB

NTB Raih Peringkat Ketiga Nasional Anti-Kecurangan JKN, Wagub Umi Dinda: Integritas Harga Mati

Rabu, 18 November 2026 - 09:22 WIB

Truk Fuso Bermuatan Jagung Terjun 10 Meter di Dompu, Dua Kakak Beradik Asal Lombok Barat Tewas Tragis

Senin, 16 November 2026 - 19:51 WIB

DPRD NTB Dukung Sekolah Rakyat, Nadirah Desak Pemerintah Jemput Bola Anak Putus Sekolah

Senin, 16 November 2026 - 17:05 WIB

Fraksi ABNR Soroti Anggaran Jalan Rp158 Miliar, Rp150 Miliar untuk Pembebasan Lahan

Berita Terbaru