Guru Ngaku Gajinya Dipotong, Kepala Sekolah SMK PP Bima Pilih Bungkam

Avatar

- Jurnalis

Senin, 10 November 2025 - 13:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sejumlah Tenaga Pengajar di SMK PP Negeri Bima mengaku gajinya dipotong tanpa alasan yang jelas. Ironisnya, di tengah keresahan para tenaga Pendidik, sang kepala sekolah justru memilih bungkam.

SUMBAWAPOST.com, Bima- Aroma penyalahgunaan kewenangan kembali menyeruak di dunia pendidikan. SMK PP Negeri Bima diduga kuat melakukan pemotongan gaji terhadap sejumlah tenaga pengajar tanpa dasar dan kejelasan.

Informasi ini terungkap dari pengakuan salah satu guru yang enggan disebutkan namanya. Ia membenarkan adanya pemotongan gaji yang dilakukan secara sepihak oleh pihak sekolah.

Baca Juga :  NTB Pelajari Rahasia BLK Legendaris Singosari: Strategi Tingkatkan SDM Unggul dan Berdaya Saing

“Iya benar ada pemotongan,” ungkap salah seorang guru beberapa hari lalu saat menggelar pertemuan bahas soal Kelanjutan Aksi Honorer Pemprov 518 di Mataram.

Namun, ia mengaku tidak mengetahui alasan pasti di balik kebijakan pemotongan tersebut. Hingga kini, tidak ada penjelasan resmi dari pihak sekolah mengenai dasar dan tujuan pemotongan gaji itu. Dan pemotongan gaji itu berafariasi, dari Rp300.000 (Tiga Ratus Ribu) hingga Rp750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu)

Baca Juga :  Pj Gubernur NTB Utus 53 Kafilah Diajang MTQ Tingkat Nasional Tahun 2024 di Samarinda

Sementara itu, Kepala Sekolah SMK PP Negeri Bima, Abdul Hamid,  Senin (10/11/2025) yang coba dikonfirmasi oleh media ini melalui telepon dan pesan singkat, belum memberikan tanggapan apa pun hingga berita ini diterbitkan.

Kasus dugaan pemotongan gaji ini menambah daftar panjang keluhan para tenaga pengajar di Dunia Pendidikan.

Berita Terkait

Dompu Dapat Rapor Merah KPK, Tata Kelola Pemerintahan Era Bambang Firdaus Dipertanyakan
HMI Dompu Resmi Laporkan Rekomendasi Fraksi DPRD, BK Diminta Bertindak
Gubernur NTB Iqbal Ungkap Banyak Aset Provinsi Tak Tercatat dan Belum Bersurat
Gubernur Iqbal Bongkar Sistem Pendapatan NTB: Buruknya Secara Sistemik
Kader Jaelani-Marga Harun Mulai Disandingkan untuk 2029, Peta Politik Dompu Kembali Jadi Sorotan
Maluku Utara ‘Berguru’ ke NTB, Belajar Jurus Kelola Laut
Mori Hanafi Tagih Janji Pemerintah, Desak Kepastian Dana Gedung DPRD NTB 2027
ASN Dinas Pertanian NTB Disorot, Ada yang Tak Masuk Kerja hingga 93 Hari
Berita ini 91 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 4 September 2026 - 17:54 WIB

Dompu Dapat Rapor Merah KPK, Tata Kelola Pemerintahan Era Bambang Firdaus Dipertanyakan

Jumat, 4 September 2026 - 15:05 WIB

HMI Dompu Resmi Laporkan Rekomendasi Fraksi DPRD, BK Diminta Bertindak

Jumat, 4 September 2026 - 11:26 WIB

Gubernur NTB Iqbal Ungkap Banyak Aset Provinsi Tak Tercatat dan Belum Bersurat

Jumat, 4 September 2026 - 10:00 WIB

Gubernur Iqbal Bongkar Sistem Pendapatan NTB: Buruknya Secara Sistemik

Jumat, 4 September 2026 - 01:10 WIB

Kader Jaelani-Marga Harun Mulai Disandingkan untuk 2029, Peta Politik Dompu Kembali Jadi Sorotan

Berita Terbaru