Sumbawa Barat – Enam tahun pasca pembebasan lahan untuk pembangunan smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), keresahan mulai dirasakan oleh ratusan eks pemilik tanah. Janji perekrutan tenaga kerja lokal yang disepakati sejak 2019 silam kembali ditagih, menyusul belum rampungnya pembangunan smelter di Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat.
Proses pelepasan tanah pada 2019 kala itu berjalan alot. Para pemilik enggan melepas lahan yang dinilai memiliki nilai ekonomi dan historis tinggi. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kemudian turun tangan sebagai mediator, hingga akhirnya warga sepakat menyerahkan lahan dengan satu poin penting: anak-anak mereka akan diprioritaskan bekerja di industri smelter setelah pembangunan selesai dan operasi dimulai.
Namun, enam tahun berlalu, janji tersebut belum terealisasi. Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan 174 kepala keluarga eks pemilik lahan.
“Kesepakatan itu sudah berjalan enam tahun. Kami hanya menagih janji yang pernah disampaikan dulu di hadapan pemerintah dan tokoh masyarakat. Dulu warga sudah ikhlas melepas tanah demi kepentingan bangsa, sekarang janji itu harus ditepati,” tegas Rizal Asbari, tokoh pemuda, aktivis Maluk, sekaligus perwakilan eks pemilik lahan, Minggu (31/8/2025).
Rizal menekankan bahwa perekrutan tenaga kerja lokal tidak boleh dipandang sebagai sekadar janji sosial, melainkan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat yang telah berkorban.
Lebih lanjut, ia memastikan bahwa pihaknya akan terus berupaya menjalin komunikasi dengan perusahaan maupun pemerintah terkait, tanpa mengganggu ketertiban daerah.
“Kami tetap menjaga kondusifitas wilayah Maluk khususnya, dan Sumbawa Barat pada umumnya. Sebab di sini berdiri Objek Vital Nasional (Obvitnas) dan smelter ini juga termasuk Proyek Strategis Nasional,” tambahnya.
Seruan ini menjadi pengingat bagi perusahaan agar menghormati komitmen awal, sekaligus menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar yang telah memberikan dukungan penuh sejak awal pembangunan.
