SUMBAWAPOST.com, Jakarta – Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Achmad Sukarman, S.STP, MH, menyambut hangat kunjungan kerja gabungan Komisi I dan II DPRD Provinsi NTB di Wisma NTB, Jalan Garut No. 5, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 7 Juli 2025, kemarin.
Kunjungan ini menjadi momen strategis untuk menggelar rapat bersama membahas sejumlah isu krusial terkait pengelolaan dan pengembangan Badan Penghubung NTB, termasuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan Wisma NTB.
Dalam pemaparannya, Kaban Penghubung menjelaskan beberapa hal yang menjadi perhatian bersama. Di antaranya peningkatan kontribusi PAD dari Wisma NTB, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan, serta rencana relokasi kantor Badan Penghubung dan Wisma NTB yang saat ini berada di zona perumahan dan tidak diperbolehkan digunakan sebagai kantor menurut aturan tata ruang DKI Jakarta.
“Isu relokasi ini penting untuk menjamin keberlanjutan layanan dan legalitas operasional kantor perwakilan daerah di ibu kota,” tegas Lalu Sukarman.
Selain itu, ia juga menyinggung peran Badan Penghubung dalam menangani permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB, serta usulan penyesuaian kesejahteraan pegawai Banhub NTB.
Rapat yang berlangsung di lantai dua Wisma NTB itu dihadiri oleh jajaran pimpinan DPRD NTB, antara lain Wakil Ketua I H. Lalu Wirajaya, Wakil Ketua II H. Yek Agil, Wakil Ketua III Drs. H. Muzihir, Ketua Komisi I H. Mohamad Akri, dan anggota Komisi II H. Lalu Pelita Putra, SH, serta sejumlah anggota dewan lainnya.
Para anggota DPRD menunjukkan pemahaman mendalam atas kondisi dan tantangan yang dihadapi Badan Penghubung. Mereka menyampaikan berbagai masukan konstruktif, baik dari perspektif regulasi hukum maupun prospek ekonomi daerah.
“Apresiasi dan terima kasih kepada Kepala Badan Penghubung atas respon positif dan keterbukaan yang luar biasa dalam pertemuan ini,” ujar Anggota Komisi I DPRD NTB, Marga Harun. Selasa (8/07)
Rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk terus mendorong sinergi antarlembaga guna memperkuat peran strategis Badan Penghubung sebagai jembatan NTB di tingkat nasional.
