SUMBAWAPOST.com, Mataram – Anggota DPRD NTB Dapil VI (Bima, Kota Bima, Dompu), Muhamad Aminurlah, menyuarakan keresahan mendalam terkait lambannya respons pemerintah terhadap dampak bencana alam yang melanda wilayah timur NTB. Dalam hasil resesnya, Muhamad Aminurlah menekankan pentingnya percepatan transisi dari darurat ke tahap pemulihan, terutama dalam konteks ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Pemulihan pasca-bencana itu wajib segera dilakukan. Kita tidak bisa bicara soal ketahanan pangan kalau dampak bencana saja tidak ditindaklanjuti. Ini bukan hanya tugas pemerintah kabupaten, tapi juga provinsi dan pusat,” tegas Aji Maman sapaan Muhammad Aminurlah Senin (19/05) usai mengikuti Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Reses Anggota DPRD NTB.
Ia mengingatkan bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan, maka kemiskinan akan semakin memburuk. Salah satu aspek vital yang ditekankannya adalah normalisasi jaringan irigasi yang rusak akibat bencana. “Irigasi itu urat nadi pertanian. Tanpa air, bagaimana mau bicara ketahanan pangan?,” ujarnya.
Politisi PAN yang dikenal vokal itu juga menyoroti ketimpangan dalam sistem perencanaan pembangunan di NTB. Ia menuntut keadilan distribusi anggaran antarwilayah agar tidak ada daerah yang merasa dianaktirikan.
“Jangan sampai kekuatan Bima, Dompu, dan Sumbawa hanya dikasih setengah, sementara Mataram dan Lombok Tengah dapat program penuh. Ini yang bikin muncul kemiskinan ekstrem. Musrenbang harus jadi ruang duduk bersama, bukan sekadar formalitas,” tegasnya.
Aji Maman juga menyentil lemahnya perencanaan infrastruktur provinsi, khususnya dalam pengelolaan drainase dan irigasi. Ia mencontohkan banjir bandang di Lambu yang menurutnya terjadi karena buruknya sistem drainase jalan provinsi.
“Semua kepala Bappeda yang hadir di musyawarah daerah sudah sampaikan, perlu ada perbaikan serius. Harus ada pengawasan dan keseimbangan. Jangan sampai aspirasi dari timur NTB diminta tunjuk, tapi yang dapat anggaran justru wilayah barat,” sindirnya tajam.
Ia pun mengingatkan bahwa prioritas pembangunan Gubernur NTB pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan pengembangan destinasi wisata dunia tidak akan tercapai tanpa pemerataan dan keadilan anggaran.
“Sudah saatnya eksekutif dan legislatif duduk bersama, tentukan skala prioritas, dan pandu arah pembangunan dengan adil. Jangan lagi ada ‘omon-omon’, harus ada aksi nyata,” pungkasnya.
