SUMBAWAPOST.com, Mataram – Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP, yang akrab disapa Umi Dinda memberikan apresiasi tinggi terhadap peluncuran Taxpayers’ Charter atau Piagam Wajib Pajak, yang dinilainya sebagai langkah strategis dalam membangun sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan berkeadilan sosial.
Hal itu disampaikan Wagub saat menghadiri peluncuran Piagam Wajib Pajak dan pembukaan Forum Konsultasi Publik 2025 yang digelar oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara, Selasa (5/8/2025).
“Piagam ini mencerminkan relasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat berlandaskan saling percaya, saling menghargai, dan tanggung jawab bersama dalam membangun negeri,” ujar Wagub dalam sambutannya.
Menurutnya, peluncuran piagam ini menandai komitmen nyata negara dalam menghadirkan layanan pajak yang profesional, berintegritas, dan inklusif, sekaligus menguatkan peran serta masyarakat sebagai mitra pembangunan.
Wagub menekankan bahwa pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi juga bentuk gotong royong modern. Setiap rupiah yang disetor, katanya, akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan dan kesejahteraan bersama.
“Pajak adalah investasi sosial. Dengan membayar pajak secara sadar dan tepat waktu, kita sedang menanam untuk masa depan bangsa,” tegas Umi Dinda.
Sebagai bagian dari komitmen mendorong kesadaran kolektif terhadap kewajiban pajak, Pemprov NTB juga telah meluncurkan Program Gebyar Diskon Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2025, yang berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September. Program ini diharapkan mampu meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak.
Dalam forum yang sama, Wakil Gubernur juga menyoroti pentingnya Forum Konsultasi Publik sebagai sarana dua arah antara pemerintah dan warga.
“Forum ini sangat penting sebagai ruang dialog terbuka. Di sinilah aspirasi, kritik, hingga solusi terbaik dapat ditemukan secara langsung dari masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap, hasil dari forum ini bisa menjadi dasar dalam perbaikan sistem layanan perpajakan, yang pada akhirnya akan memperkuat budaya pajak yang sehat dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat.
