Suasana rapat Banggar DPR RI di Pendopo Gubernur NTB mendadak berubah tegang ketika Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., Berteriak menyuarakan kegelisahan Daerahnya. Di hadapan para pejabat pusat dan Gubernur NTB, Jarot menegaskan bahwa Sumbawa telah menjadi garda terdepan negara, namun ironisnya masih ada 60 kilometer jalan yang tak pernah tersentuh pembangunan.
SUMBAWAPOST.com| Mataram-Suasana Pendopo Gubernur NTB berubah hening saat Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menyuarakan kegelisahan daerahnya. Dengan bahasa lugas namun penuh elegansi politik, ia menegaskan bahwa Sumbawa selalu berada di garis depan mendukung kebijakan pemerintah pusat, harus berjuang dengan sisa-sisa anggaran yang nyaris habis untuk belanja pegawai.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ke Provinsi NTB, Kamis (13/11/2025), yang turut dihadiri Gubernur NTB Dr. Lalu Muhammad Iqbal; Wakil Ketua Banggar DPR RI Jazilul Fawaid, Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, serta para kepala daerah se-NTB. Forum ini menjadi panggung penting pembahasan Dana Transfer ke Daerah dan arah kebijakan fiskal nasional yang lebih adil dan proporsional.
Bupati Jarot tak menutupi kondisi fiskal Sumbawa yang sangat terbatas.
“Dengan komposisi anggaran seperti ini, bisa dikatakan kami hanya mampu membiayai gaji pegawai. Namun kami tetap berkomitmen mengikuti arah kebijakan pusat,” ujarnya.
Selain anggaran yang terbatas, beban infrastruktur dasar juga masih besar. Jarot menegaskan bahwa masih ada 60 kilometer ruas jalan di Sumbawa yang belum pernah tersentuh pembangunan, dan sejumlah kecamatan masih kesulitan menghubungkan wilayahnya secara memadai.
“Di wilayah kami masih ada ruas jalan sepanjang 60 kilometer yang belum tersentuh pembangunan. Bahkan di beberapa kecamatan, akses antarwilayah masih terbatas. Ini menjadi kendala dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Dalam nada yang lebih tegas, Jarot menempatkan daerah sebagai garda terdepan pelaksanaan program nasional.
“Kami ini pasukan terdepan pemerintah pusat di daerah. Semangat kami untuk menghijaukan kembali Sumbawa yang kian gersang tidak pernah surut. Tapi kami butuh dukungan dan perhatian lebih dari pemerintah pusat agar upaya ini tidak berhenti di niat,” tegasnya.
Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhammad Iqbal, merespons dengan menyampaikan kabar baik: Kementerian PUPR telah menyetujui pembangunan tiga ruas jalan di Kabupaten Sumbawa melalui skema multi years untuk memperkuat akses dasar dan membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru.
Sementara itu, Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, memastikan dukungan pusat dalam memperkuat pondasi fiskal daerah.
“Kami di Kemenkeu siap membantu agar perekonomian NTB, termasuk Sumbawa, terus tumbuh dan Pendapatan Asli Daerah meningkat,” ujarnya.
Gubernur Iqbal juga menegaskan urgensi pembahasan RUU Daerah Kepulauan sebagai instrumen hukum yang dapat memperkuat alokasi anggaran bagi wilayah dengan karakteristik geografis maritim.
“Kami hidup dari laut, tapi diatur oleh regulasi berbasis daratan. Sudah saatnya politik anggaran berpihak pada wilayah kepulauan,” tegasnya.
Kunjungan kerja Banggar DPR RI ke NTB ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi Pusat dan Daerah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, terutama bagi NTB yang memiliki potensi besar namun menghadapi tantangan geografis dan fiskal yang tidak ringan.
