Belum Diresmikan Jembatan Bolo-Rede Bima Sudah Retak, PUPR: Kontraktor Harus Perbaiki Sebelum PHO

Avatar

- Jurnalis

Jumat, 7 November 2025 - 13:32 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Bima- Belum juga diresmikan secara resmi, jembatan penghubung Desa Rade dan Desa Bolo di Kabupaten Bima sudah mengalami keretakan setelah diterjang banjir deras pada Kamis (6/11/2025).

Jembatan yang baru sekitar sebulan dipakai warga itu menjadi sorotan karena bagian oprit jembatan tampak turun dan retak, tepat di atas plat injak, akibat hantaman arus air. Warga khawatir kerusakan tersebut bisa mengancam keselamatan pengguna jalan.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bima, M. Farid Wajdi, membenarkan adanya kerusakan tersebut.

“Benar ada kerusakan jembatan diakibatkan oleh banjir deras,” kata Farid saat dihubungi.

Menurutnya, kerusakan itu bukan pada struktur utama jembatan, melainkan pada timbunan bagian oprit yang tergerus air hujan deras. Namun, ia menegaskan kerusakan sekecil apa pun tetap harus segera diperbaiki.

“Kerusakan terjadi penurunan pada timbunan di bagian oprit jembatan, tepat di atas plat injak. Kami akan meminta pihak kontraktor untuk membongkar dan memperbaiki kembali sebelum PHO,” tegas Farid.

Farid menambahkan, proyek jembatan dengan nilai miliaran rupiah itu belum dibayarkan seluruhnya, sehingga kontraktor masih punya kewajiban penuh untuk memperbaiki dan memelihara hasil pekerjaannya.

“Pelaksananya Bunga Raya atau CV Dewi Wangi,” ujarnya.

Menanggapi desakan publik soal audit proyek, Farid menjelaskan bahwa proyek masih dalam masa kontrak pelaksanaan, sehingga audit menyeluruh akan dilakukan setelah pekerjaan rampung.

Baca Juga :  Resmi Dilantik, Inilah Daftar Lengkap 40 Anggota DPRD Kota Mataram 2024-2029

“Setelah proyek ini berakhir tetap akan ada audit, baik dari internal Inspektorat maupun dari BPK,” jelasnya.

Ia menegaskan, Dinas PUPR akan mengawasi langsung proses perbaikan dan tidak akan menolerir hasil pekerjaan yang tidak memenuhi standar mutu.

“Kami pastikan semua sesuai spesifikasi teknis. Kalau ada kekurangan, kontraktor wajib memperbaikinya,” tegas Farid menutup.

 

Berita Terkait

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya
700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?
UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari
Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita
Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya
Gubernur NTB Minta Desa Berdaya dan Kartu Sumbawa Barat Maju Disinkronkan, Ini Alasannya
Wagub NTB Minta Pelayanan 67 Lansia di PPSLU Mandalika Ditingkatkan, Klinik Segera Diaktifkan
Surplus Telur NTB Capai 5.890 Ton, Gubernur Iqbal Kirim 20,7 Ton ke NTT
Berita ini 27 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:36 WIB

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya

Minggu, 22 November 2026 - 07:52 WIB

700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?

Sabtu, 21 November 2026 - 19:15 WIB

UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari

Sabtu, 21 November 2026 - 05:32 WIB

Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita

Jumat, 20 November 2026 - 17:13 WIB

Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya

Berita Terbaru