Bawaslu NTB Perkuat Kelembagaan dan Serukan Stabilitas Politik di Tengah Gejolak Daerah

Avatar

- Jurnalis

Senin, 1 September 2025 - 06:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com – Mataram- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Itratip, secara resmi membuka kegiatan Penguatan Kelembagaan bersama Mitra Bawaslu yang digelar di Mataram, Minggu (31/08/2025). Kegiatan ini akan berlangsung hingga 2 September 2025 dan dihadiri berbagai elemen strategis, termasuk anggota Divisi Bawaslu NTB, Kepala Sekretariat Bawaslu NTB, Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten/Kota se-NTB, perwakilan ormas, ketua-ketua partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kepemudaan (OKP), perwakilan disabilitas, serta awak media.

Dalam sambutannya, Itratip menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar penguatan kelembagaan semata, tetapi juga menjadi ruang konsolidasi antar-mitra untuk menjaga kondusivitas daerah di tengah dinamika politik yang kian memanas.

“Kita semua yang punya jejaring, konstituen, dan jamaah, punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan informasi yang menyejukkan kepada masyarakat. Saat ini, media sosial penuh dengan informasi berserakan, bahkan ada upaya memprovokasi dan memperkeruh suasana,” tegas Itratip.

Baca Juga :  NU-DIGDAYA: Transformasi Digital untuk Data dan Layanan!

Situasi politik NTB belakangan ini memang memanas, terlebih setelah Gedung DPRD NTB hangus terbakar dalam insiden mengejutkan yang terjadi hanya dalam hitungan jam. Menurut Itratip, peristiwa tersebut menimbulkan kekhawatiran dan memicu gejolak psikologis di masyarakat.

“Kita tidak pernah membayangkan Gedung DPRD bisa terbakar begitu cepat. Hanya dalam satu hingga dua jam, simbol demokrasi kita ambruk. Ini jelas mengguncang stabilitas politik dan memicu kecemasan publik,” ujarnya.

Lebih jauh, Itratip mengungkapkan bahwa sejumlah kabupaten/kota di NTB sedang bersiap menghadapi aksi demonstrasi dalam beberapa hari ke depan. Bahkan, beredar informasi di media sosial mengenai seruan kepada PNS untuk tidak mengenakan seragam dan mobil dinas sebagai bentuk protes.

Menghadapi kondisi tersebut, Bawaslu NTB mendorong seluruh pihak untuk melawan rasa cemas dan mengedepankan kepercayaan kepada pemerintah serta aparat keamanan.

Baca Juga :  Tanpa Gugatan, KPU Kota Mataram Resmi Tetapkan Mohan-Mujib Jadi Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

“Stabilitas politik adalah kunci. Tanpa stabilitas, kita tak bisa berharap pada pertumbuhan demokrasi yang sehat. Karena itu, kita harus bersatu menjaga ketertiban dan memastikan setiap aspirasi disampaikan dengan damai dan tertib,” imbuhnya.

Itratip berharap, aksi-aksi yang akan digelar di berbagai kabupaten dapat berjalan lancar, damai, dan tanpa bentrokan.

“Kita ingin suasana tetap kondusif. Aspirasi boleh disampaikan, tapi jangan sampai situasi semakin keruh. NTB adalah rumah kita bersama. Mari kita jaga bersama-sama,” pungkasnya.

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu NTB ini diharapkan menjadi momentum penting untuk membangun sinergi multipihak dalam menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan damai, sekaligus menjaga ketahanan demokrasi di tengah dinamika politik yang semakin kompleks.

 

Berita Terkait

DPW PBB NTB Bantah Pembekuan, Sebut SK Cacat Hukum, Kepengurusan Nadirah Tetap Jalan
Sidang Gratifikasi DPRD NTB Disorot, TGH Najamudin Minta Gubernur dan Eks Sekda Dihadirkan sebagai Saksi 
Soal Dana Siluman DPRD NTB, TGH Najamudin Sebut Sumber Gratifikasi Justru dari Kebijakan Gubernur NTB
Sidang Dana ‘Siluman’ DPRD NTB Dinilai Melenceng, TGH Najamudin: Kasus Sudah Lari dari Substansi
Cekcok Soal Uang, Anak Perempuan Diduga Aniaya Ayahnya Hingga Tewas di Lombok Barat
Seorang Ayah di Lombok Tewas Diduga Dianiaya Anak Perempuan Sendiri
TGB Ingatkan Bahaya Ghibah, Tekankan Etika Sosial dalam Halalbihalal NWDI di Mataram
Halalbihalal NWDI Jadi Panggung Konsolidasi, Pemprov NTB Dorong Kolaborasi Percepat Pembangunan
Berita ini 30 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 21 April 2026 - 15:33 WIB

DPW PBB NTB Bantah Pembekuan, Sebut SK Cacat Hukum, Kepengurusan Nadirah Tetap Jalan

Selasa, 21 April 2026 - 13:28 WIB

Sidang Gratifikasi DPRD NTB Disorot, TGH Najamudin Minta Gubernur dan Eks Sekda Dihadirkan sebagai Saksi 

Selasa, 21 April 2026 - 13:05 WIB

Soal Dana Siluman DPRD NTB, TGH Najamudin Sebut Sumber Gratifikasi Justru dari Kebijakan Gubernur NTB

Selasa, 21 April 2026 - 12:10 WIB

Sidang Dana ‘Siluman’ DPRD NTB Dinilai Melenceng, TGH Najamudin: Kasus Sudah Lari dari Substansi

Minggu, 19 April 2026 - 18:32 WIB

Cekcok Soal Uang, Anak Perempuan Diduga Aniaya Ayahnya Hingga Tewas di Lombok Barat

Berita Terbaru