SUMBAWAPOST.com, Bima- Warga Desa Nanga Wera, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima kembali menunjukkan kekecewaannya terhadap Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan DPRD NTB. Mereka melakukan blokade jalan di Dusun Jati, lokasi terdampak banjir, sebagai bentuk protes karena korban banjir masih bertahan di lokasi dengan kondisi memprihatinkan. Aksi ini dikawal ketat aparat kepolisian dan TNI untuk menjaga keamanan, meskipun sempat terjadi gesekan namun berhasil dilerai.
Tokoh pemuda setempat, Ahmadi alias Uba Bimba, menegaskan kekecewaan warga karena bantuan rumah layak huni belum diberikan, saluran irigasi rusak, dan fasilitas penting lainnya masih belum diperbaiki.
“Kami sudah bertahan berbulan-bulan di lokasi banjir, tapi hingga kini belum ada tindakan nyata dari pemerintah,” ujarnya. Kamis (25/9).
Apalagi, menurut informasi yang mereka dapatkan, Dana Tak Terduga (BTT) APBD-P 2025 belum dialokasikan untuk penanganan dampak banjir di Bima, padahal dana tersebut seharusnya menjadi solusi cepat untuk meringankan penderitaan masyarakat.
Warga menuntut agar Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama DPRD NTB segera mengalokasikan dana tersebut, mempercepat perbaikan rumah dan infrastruktur, serta memastikan bantuan benar-benar sampai kepada korban.
Terpisah, Anggota DPRD Dapil NTB VI, Muhamad Aminurlah (Aji Maman), menekankan pentingnya alokasi Dana BTT untuk korban bencana banjir di Kabupaten Bima. Pernyataan ini disampaikannya usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD NTB yang membahas jawaban Gubernur atas Pandangan Fraksi terkait APBD-P NTB 2025, Rabu (24/9).
Menurut Aji Maman, dana BTT menjadi kebutuhan mendesak untuk membantu masyarakat terdampak, terutama di tiga kecamatan yang paling parah: Lambu, Wera, dan Ambalawi.
“Yang BTT itu wajib dianggarkan untuk korban bencana di Bima, terutama tiga kecamatan itu. Itu wajib,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa prioritas utama adalah pemulihan sektor pertanian. Banyak petani kesulitan menanam karena sawah terdampak banjir, kerusakan dam, jaringan irigasi, hingga sedimentasi sungai yang belum tertangani.
“Petani harus bisa kembali menanam, sawah harus kembali produktif, dan sistem irigasi serta dam yang rusak harus segera diperbaiki agar kegiatan pertanian bisa normal kembali,” ujar Aji Maman.
Lebih jauh, Aji Maman menyoroti kondisi masyarakat pasca-banjir yang masih memperihatinkan. Banyak keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar karena rumah dan fasilitas umum rusak parah. Ia menegaskan bahwa alokasi BTT bukan sekadar angka di APBD, tetapi menjadi garansi hidup dan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
“Meskipun dalam rancangan perubahan APBD 2025 saat ini alokasi untuk tiga daerah tersebut belum ada, insya Allah saya akan terus memperjuangkan agar BTT yang seharusnya masuk untuk wilayah ini dapat dianggarkan,” kata Aji Maman dengan tegas.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi penggunaan dana BTT, agar masyarakat bisa memantau bantuan yang diberikan, memastikan bantuan tepat sasaran, dan mencegah penyalahgunaan.
“Ini bukan hanya soal uang, tapi soal kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” jelasnya.
Politisi asal Dapil Bima, Kota Bima, dan Dompu ini menegaskan bahwa pemerintah provinsi harus segera bertindak. Ia juga mendorong agar seluruh stakeholder terkait melakukan verifikasi cepat korban terdampak banjir, sehingga tidak ada warga yang tertinggal dari program pemulihan.
“Kita harus bergerak cepat. Banyak warga masih kesulitan pasca-banjir, kebutuhan pokok dan pemulihan infrastruktur menjadi prioritas utama,” tambahnya.
