Bawaslu NTB Gandeng DPW PPP Evaluasi Pemilu 2024, Matangkan Persiapan Menuju Pemilu 2029

Avatar

- Jurnalis

Selasa, 14 Juli 2026 - 19:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jajaran Bawaslu Provinsi NTB bersama pengurus DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) NTB saat menggelar silaturahmi dan Konsolidasi Demokrasi di Mataram guna mengevaluasi Pemilu 2024 dan mempersiapkan Pemilu 2029.

Jajaran Bawaslu Provinsi NTB bersama pengurus DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) NTB saat menggelar silaturahmi dan Konsolidasi Demokrasi di Mataram guna mengevaluasi Pemilu 2024 dan mempersiapkan Pemilu 2029.

SUMBAWAPOST.com | Mataram- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat konsolidasi demokrasi bersama partai politik sebagai bagian dari evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024 sekaligus mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2029 yang lebih berkualitas.

Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan silaturahmi dan dialog antara Bawaslu NTB dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) NTB. Pertemuan tersebut menjadi wadah bertukar gagasan sekaligus menghimpun berbagai masukan untuk penyempurnaan regulasi kepemiluan.

Dalam dialog tersebut, sejumlah isu strategis menjadi pembahasan, mulai dari penguatan integritas penyelenggara pemilu, sistem rekapitulasi suara, pengawasan teknologi informasi kepemiluan, hingga kesiapan verifikasi partai politik menjelang Pemilu 2029.

Baca Juga :  Sejarah Baru! Presiden Lantik Serentak Bupati, Wali Kota dan Gubernur, Dijadwalkan 6 Februari 2025

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu NTB, Umar Achmad Seth, menegaskan bahwa evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 menjadi langkah penting untuk menghadirkan proses demokrasi yang semakin baik pada pemilu mendatang.

“Momentum ini penting untuk melakukan refleksi terhadap berbagai persoalan yang muncul selama penyelenggaraan Pemilu 2024 sebagai bahan penyempurnaan regulasi kepemiluan sehingga pelaksanaan Pemilu 2029 dapat berlangsung semakin demokratis, adil, dan berkualitas,” ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu NTB, Umar Achmad Seth.

Baca Juga :  Polisi Usut Dugaan Korupsi Dana Hibah KPU Kabupaten Bima Rp27,40 Miliar

Melalui dialog yang berlangsung secara terbuka, Bawaslu NTB dan DPW PPP NTB sepakat memperkuat sinergi dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, transparan, profesional, dan berkeadilan.

Konsolidasi demokrasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai rekomendasi yang dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus penyempurnaan sistem kepemiluan, sehingga pelaksanaan Pemilu 2029 dapat berjalan lebih efektif, partisipatif, dan semakin dipercaya oleh masyarakat.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Jalan Soromandi Bima Masuk Prioritas IJD 2026, Rp48 Miliar Bersumber dari APBN
Disorot HMI dan DPRD, Pemprov NTB Buka Suara: Jalan Soromandi Masuk IJD 2026, Rp48 Miliar Disiapkan
HMI Sorot Jalan Bima-Dompu, Anggota Komisi IV DPRD NTB Dae Leo Angkat Bicara
Tiga Desa Pasang ‘Benteng Adat’ di Hutan Sesaot, Gubernur Miq Iqbal Perkuat Zona Merah
Warga Jadi ‘Pasukan Infanteri’ Jaga Hutan Sesaot, Gubernur NTB Iqbal: Zona Merah Tak Boleh Disentuh
Hanura NTB Dipacu Menatap 2029, Rio Capella: Musuh Paling Besar Partai Itu Kemalasan
Hanura NTB Bidik Kursi DPRD di 3 Daerah Ini pada Pemilu 2029, Ternyata Ini Alasannya
Hanura NTB Siap ‘Pasang Papan Nama’ di Tiap Desa
Berita ini 26 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 2 September 2026 - 12:13 WIB

Jalan Soromandi Bima Masuk Prioritas IJD 2026, Rp48 Miliar Bersumber dari APBN

Rabu, 2 September 2026 - 10:46 WIB

Disorot HMI dan DPRD, Pemprov NTB Buka Suara: Jalan Soromandi Masuk IJD 2026, Rp48 Miliar Disiapkan

Rabu, 2 September 2026 - 09:45 WIB

HMI Sorot Jalan Bima-Dompu, Anggota Komisi IV DPRD NTB Dae Leo Angkat Bicara

Rabu, 2 September 2026 - 07:16 WIB

Tiga Desa Pasang ‘Benteng Adat’ di Hutan Sesaot, Gubernur Miq Iqbal Perkuat Zona Merah

Rabu, 2 September 2026 - 05:33 WIB

Warga Jadi ‘Pasukan Infanteri’ Jaga Hutan Sesaot, Gubernur NTB Iqbal: Zona Merah Tak Boleh Disentuh

Berita Terbaru