KPU NTB Puji Terobosan KPU Lombok Timur, Pendidikan Demokrasi Pertama di Indonesia Masuk Madrasah Aliyah

Avatar

- Jurnalis

Selasa, 14 Juli 2026 - 16:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota KPU Provinsi NTB Mastur bersama jajaran KPU Lombok Timur dan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur saat Seminar dan Penetapan Modul Kokurikuler Generasi Demokrasi (Gen D) bagi Madrasah Aliyah di Lombok Timur.

Anggota KPU Provinsi NTB Mastur bersama jajaran KPU Lombok Timur dan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur saat Seminar dan Penetapan Modul Kokurikuler Generasi Demokrasi (Gen D) bagi Madrasah Aliyah di Lombok Timur.

SUMBAWAPOST.com | Lombok Timur- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan apresiasi terhadap terobosan yang dilakukan KPU Kabupaten Lombok Timur melalui penyelenggaraan Seminar dan Penetapan Modul Kokurikuler Generasi Demokrasi (Gen D) bagi Madrasah Aliyah (MA), Selasa (30/6/2026).

Program tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam menghadirkan pendidikan demokrasi secara formal di lingkungan madrasah. Inovasi ini bahkan menjadi yang pertama diterapkan melalui kerja sama antara KPU dan Madrasah Aliyah di Lombok Timur, sekaligus menjadi pionir di Indonesia.

Baca Juga :  Ada 4 Kabupaten 1 Kota di NTB, Warga Meninggal Masih Tercatat Sebagai Pemilih Pilkada 2024

Anggota KPU Provinsi NTB, Mastur, menyampaikan apresiasi atas lahirnya program tersebut. Menurutnya, masuknya pendidikan demokrasi ke dalam kegiatan kokurikuler Madrasah Aliyah merupakan bentuk sinergi yang patut diapresiasi dan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

“Masuknya pendidikan demokrasi ke dalam kegiatan kokurikuler Madrasah Aliyah merupakan bentuk sinergi yang patut dibanggakan. KPU Lombok Timur telah menghadirkan inovasi yang tidak hanya mendukung pendidikan politik bagi generasi muda, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam menyiapkan pemilih cerdas menuju Pemilu 2029,” ujar Anggota KPU Provinsi NTB, Mastur, dalam keterangan yang diterima media ini. Selasa (14/7/2026).

Baca Juga :  Proyek Rp19 Miliar Lenangguar-Lunyuk Dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi NTB, Dugaan Kerugian Negara Rp1,9 Miliar

Menurut Mastur, pendidikan demokrasi sejak bangku sekolah merupakan investasi penting untuk membangun budaya politik yang sehat sekaligus meningkatkan kualitas partisipasi pemilih pemula pada masa mendatang.

Program Generasi Demokrasi (Gen D) diharapkan menjadi fondasi dalam membangun karakter generasi muda yang cerdas, kritis, dan berintegritas sehingga mampu memperkuat kualitas demokrasi Indonesia menuju Pemilu 2029.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Program Kampung Nelayan Merah Putih NTB Dikebut, SPBN Jadi Kebutuhan Mendesak Nelayan
Investasi Rp1,6 Triliun Masuk NTB, Gubernur Miq Iqbal Fokus Bangun Wisata Lombok Selatan
Investasi NTB Tembus Rp33,73 Triliun di Semester I 2026, UMKM Jadi Motor Utama Pertumbuhan
Wagub Umi Dinda Pimpin Puluhan Ribu Warga, Lautan Merah Putih Jadi Simbol Persatuan NTB Sambut HUT RI Ke-81
DPMPTSP NTB Ungkap Dugaan Investasi Fiktif dan Penguasaan Lahan di Gili Air, Desak APH Bertindak
DPRD NTB PDIP Tantang Demokrat, Audit Dana BTT Rp484 Miliar Tak Perlu Ditolak Jika Tak Ada Masalah
Empat Rapergub NTB Dibedah Kementerian Hukum, Apa Saja? Ini Daftarnya
KSB Siapkan Pilkades Digital, Bupati Amar Uji E-Voting BRIN
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 7 Agustus 2026 - 17:07 WIB

Program Kampung Nelayan Merah Putih NTB Dikebut, SPBN Jadi Kebutuhan Mendesak Nelayan

Jumat, 7 Agustus 2026 - 16:53 WIB

Investasi Rp1,6 Triliun Masuk NTB, Gubernur Miq Iqbal Fokus Bangun Wisata Lombok Selatan

Jumat, 7 Agustus 2026 - 10:53 WIB

Investasi NTB Tembus Rp33,73 Triliun di Semester I 2026, UMKM Jadi Motor Utama Pertumbuhan

Jumat, 7 Agustus 2026 - 09:26 WIB

Wagub Umi Dinda Pimpin Puluhan Ribu Warga, Lautan Merah Putih Jadi Simbol Persatuan NTB Sambut HUT RI Ke-81

Jumat, 7 Agustus 2026 - 08:12 WIB

DPMPTSP NTB Ungkap Dugaan Investasi Fiktif dan Penguasaan Lahan di Gili Air, Desak APH Bertindak

Berita Terbaru