Bawaslu NTB Gandeng DPW PPP Evaluasi Pemilu 2024, Matangkan Persiapan Menuju Pemilu 2029

Avatar

- Jurnalis

Selasa, 14 Juli 2026 - 19:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jajaran Bawaslu Provinsi NTB bersama pengurus DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) NTB saat menggelar silaturahmi dan Konsolidasi Demokrasi di Mataram guna mengevaluasi Pemilu 2024 dan mempersiapkan Pemilu 2029.

Jajaran Bawaslu Provinsi NTB bersama pengurus DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) NTB saat menggelar silaturahmi dan Konsolidasi Demokrasi di Mataram guna mengevaluasi Pemilu 2024 dan mempersiapkan Pemilu 2029.

SUMBAWAPOST.com | Mataram- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat konsolidasi demokrasi bersama partai politik sebagai bagian dari evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024 sekaligus mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2029 yang lebih berkualitas.

Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan silaturahmi dan dialog antara Bawaslu NTB dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) NTB. Pertemuan tersebut menjadi wadah bertukar gagasan sekaligus menghimpun berbagai masukan untuk penyempurnaan regulasi kepemiluan.

Dalam dialog tersebut, sejumlah isu strategis menjadi pembahasan, mulai dari penguatan integritas penyelenggara pemilu, sistem rekapitulasi suara, pengawasan teknologi informasi kepemiluan, hingga kesiapan verifikasi partai politik menjelang Pemilu 2029.

Baca Juga :  Kickoff Zona Integritas, KPU NTB Tegas Kami Anti-Korupsi, Bukan Anti-Kopi Saat Lembur

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu NTB, Umar Achmad Seth, menegaskan bahwa evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 menjadi langkah penting untuk menghadirkan proses demokrasi yang semakin baik pada pemilu mendatang.

“Momentum ini penting untuk melakukan refleksi terhadap berbagai persoalan yang muncul selama penyelenggaraan Pemilu 2024 sebagai bahan penyempurnaan regulasi kepemiluan sehingga pelaksanaan Pemilu 2029 dapat berlangsung semakin demokratis, adil, dan berkualitas,” ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu NTB, Umar Achmad Seth.

Baca Juga :  Mayat Misterius di Gili Nanggu! Wisatawan Gempar, Polda NTB Buru Jawaban di Balik Kematian Janggal

Melalui dialog yang berlangsung secara terbuka, Bawaslu NTB dan DPW PPP NTB sepakat memperkuat sinergi dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, transparan, profesional, dan berkeadilan.

Konsolidasi demokrasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai rekomendasi yang dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus penyempurnaan sistem kepemiluan, sehingga pelaksanaan Pemilu 2029 dapat berjalan lebih efektif, partisipatif, dan semakin dipercaya oleh masyarakat.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Investasi NTB Tembus Rp33,73 Triliun di Semester I 2026, UMKM Jadi Motor Utama Pertumbuhan
Wagub Umi Dinda Pimpin Puluhan Ribu Warga, Lautan Merah Putih Jadi Simbol Persatuan NTB Sambut HUT RI Ke-81
DPMPTSP NTB Ungkap Dugaan Investasi Fiktif dan Penguasaan Lahan di Gili Air, Desak APH Bertindak
DPRD NTB PDIP Tantang Demokrat, Audit Dana BTT Rp484 Miliar Tak Perlu Ditolak Jika Tak Ada Masalah
Empat Rapergub NTB Dibedah Kementerian Hukum, Apa Saja? Ini Daftarnya
KSB Siapkan Pilkades Digital, Bupati Amar Uji E-Voting BRIN
NTB Selangkah Lagi Tinggalkan Sistem Lama, Karier ASN Berbasis Talenta
Badko HMI Bali Nusra Desak Kejati NTB Tak Lempar Kasus Amahami, Minta Segera Tetapkan Tersangka
Berita ini 25 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 7 Agustus 2026 - 10:53 WIB

Investasi NTB Tembus Rp33,73 Triliun di Semester I 2026, UMKM Jadi Motor Utama Pertumbuhan

Jumat, 7 Agustus 2026 - 09:26 WIB

Wagub Umi Dinda Pimpin Puluhan Ribu Warga, Lautan Merah Putih Jadi Simbol Persatuan NTB Sambut HUT RI Ke-81

Jumat, 7 Agustus 2026 - 08:12 WIB

DPMPTSP NTB Ungkap Dugaan Investasi Fiktif dan Penguasaan Lahan di Gili Air, Desak APH Bertindak

Kamis, 6 Agustus 2026 - 22:19 WIB

DPRD NTB PDIP Tantang Demokrat, Audit Dana BTT Rp484 Miliar Tak Perlu Ditolak Jika Tak Ada Masalah

Kamis, 6 Agustus 2026 - 21:18 WIB

Empat Rapergub NTB Dibedah Kementerian Hukum, Apa Saja? Ini Daftarnya

Berita Terbaru