SUMBAWAPOST.com | Mataram- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong seluruh partai politik peserta pemilu untuk lebih aktif memperbarui data keanggotaan dan kepengurusan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
Langkah ini dinilai penting agar data partai politik tetap akurat dan tidak jadul, mengingat dinamika organisasi yang terus berubah seiring waktu.
Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Provinsi NTB, M. Khuwailid, dalam Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui SIPOL Semester I Tahun 2026 yang digelar KPU NTB, Kamis (18/6) di Kantor KPU NTB.
Khuwailid menegaskan bahwa pemutakhiran data dilakukan setiap semester karena dinamika internal partai politik yang cukup tinggi, baik dari sisi keanggotaan maupun kepengurusan.
Menurutnya, perubahan status anggota hingga pergeseran jabatan pengurus di berbagai tingkatan harus selalu diperbarui agar data di SIPOL tetap valid dan tidak ngambang.
“Tidak hanya keanggotaan, tetapi juga perubahan kepengurusan partai politik yang terjadi dari waktu ke waktu,” ujar Khuwailid, dalam keterangan yang diterima media ini. Minggu (21/6/2026).
Ia menambahkan bahwa partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia.
Karena itu, sinergi antara penyelenggara pemilu dan partai politik harus terus diperkuat, termasuk dalam pengelolaan data serta pendidikan politik kepada masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota KPU Provinsi NTB, Zuriati, menilai bahwa pemeliharaan data secara berkelanjutan jauh lebih efisien dibandingkan harus melakukan pembaruan besar-besaran saat tahapan pemilu dimulai, yang biasanya justru membuat semua pihak keburu sibuk.
“Kami menghimbau Pengurus partai politik untuk memanfaatkan aplikasi SIPOL dengan sebaik-baiknya,”tegasnya.
Melalui SIPOL, kata Zuriati, partai politik dapat memantau keputusan pimpinan, struktur kepengurusan, hingga memastikan keterwakilan perempuan dalam struktur organisasi partai.
“Melalui SIPOL, dapat memonitor keputusan pimpinan partai, struktur kepengurusan, nama dan jabatan pengurus, serta memastikan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik,” jelasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri tim penghubung sejumlah partai politik, Bawaslu NTB, Kesbangpoldagri Provinsi NTB, serta Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
