SUMBAWAPOST.com | Mataram- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai membuka ruang diskusi terkait inovasi sistem pemungutan suara berbasis digital atau E-Voting sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemilu yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Wacana tersebut mengemuka dalam kunjungan konsolidasi Demokrasi Bawaslu NTB ke kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTB yang diterima langsung oleh Direktur WALHI NTB, Amri Nuryadin, Kamis (18/6/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog strategis yang membahas kolaborasi pengawasan pemilu ramah lingkungan, pengelolaan alat peraga kampanye (APK), hingga penguatan konsep Green Democracy Indonesia yang kini mulai didorong dalam praktik Demokrasi modern.
Dalam pertemuan itu, Ketua Bawaslu NTB, Itratip, menegaskan bahwa pengawasan pemilu ke depan tidak hanya berfokus pada aspek kepatuhan regulasi, tetapi juga harus memperhatikan dampak lingkungan dari setiap tahapan demokrasi.
Ia menilai WALHI memiliki perspektif penting dalam mendorong penyelenggaraan pemilu yang tidak hanya Demokratis, tetapi juga berkelanjutan dan ramah lingkungan.
“Kami melihat WALHI memiliki perspektif penting terkait keramahtamahan lingkungan dalam penyelenggaraan pemilu. Karena itu, kolaborasi antara Bawaslu dan WALHI menjadi sangat strategis untuk mendorong lahirnya pemilu yang tidak hanya demokratis, tetapi juga berkelanjutan dan ramah lingkungan,” ujar Itratip.
Menurutnya, salah satu fokus kolaborasi adalah pengawasan alat peraga kampanye (APK), termasuk penanganan sampah pasca-penertiban yang kerap menjadi persoalan di ruang publik.
Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan data terkait pencetakan APK oleh peserta pemilu.
“Semestinya ketika peserta pemilu mencetak APK di luar yang difasilitasi KPU, seluruh informasi terkait jumlah, materi muatan, desain, hingga spesifikasinya dilaporkan kepada penyelenggara pemilu. Hal ini penting untuk memastikan kepatuhan regulasi sekaligus memudahkan pengawasan,” katanya.
Bawaslu NTB juga membuka ruang partisipasi WALHI untuk ikut melakukan pemantauan dari sisi lingkungan, mulai dari jumlah APK, bahan yang digunakan, hingga sebarannya di wilayah desa dan kelurahan.
“WALHI dapat melihat dari sisi keramahtamahan lingkungannya. Misalnya mengawasi berapa jumlah APK yang terpasang, dipasang pada media apa, menggunakan penyangga dari bahan apa, serta sebarannya di setiap desa dan kelurahan. Temuan tersebut dapat dilaporkan untuk kemudian ditindaklanjuti melalui mekanisme penertiban sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Dari sisi lingkungan, Direktur WALHI NTB, Amri Nuryadin, menegaskan bahwa Demokrasi tidak dapat dipisahkan dari isu keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).
Ia menilai konsep Green Democracy Indonesia perlu terus diperkuat agar proses politik tidak meninggalkan dampak lingkungan yang merugikan.
“Kami melihat adanya hubungan yang erat antara Demokrasi, pengelolaan Sumber Daya Alam, dan keberlanjutan lingkungan. Karena itu, gagasan Green Democracy Indonesia perlu terus didorong agar proses politik tidak menghasilkan limbah yang merugikan lingkungan,” ujar Amri.
Amri juga menyoroti praktik pemasangan APK yang masih banyak menempel pada pohon atau menggunakan material yang tidak ramah lingkungan.
“Pemasangan APK pada pohon sama tidak ramah lingkungannya dengan pemasangan APK yang menggunakan penyangga dari kayu. Keduanya perlu menjadi perhatian bersama karena berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan,” tegasnya.
Selain itu, diskusi turut menyoroti besarnya penggunaan surat suara dalam setiap pemilu yang menghasilkan konsumsi kertas dalam jumlah besar. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan lingkungan yang perlu dicarikan solusi ke depan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu NTB menyebut perkembangan teknologi dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi dampak lingkungan dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk melalui opsi E-Voting.
“Penggunaan surat suara sebagai alat menghitung perolehan suara dapat dipandang sebagai salah satu aspek yang kurang ramah lingkungan karena membutuhkan penggunaan kertas dalam jumlah sangat besar. Dalam konteks tersebut, E-Voting bisa dimaknai sebagai salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan untuk mewujudkan pemilu yang lebih ramah lingkungan,” ujarnya.
Sementara itu, WALHI NTB menilai efisiensi penggunaan sumber daya dalam sistem pemilu merupakan bagian penting dari reformasi Demokrasi yang perlu terus dikaji.
“Jika berbicara lebih jauh, pemilu yang ramah lingkungan juga dapat dikaitkan dengan pilihan sistem pemilu yang lebih efisien dalam penggunaan sumber daya. Ini tentu menjadi ruang diskusi yang menarik untuk dikaji bersama oleh berbagai pihak,” katanya.
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara Bawaslu NTB dan WALHI NTB. Kedua pihak sepakat bahwa penguatan demokrasi dan perlindungan lingkungan merupakan agenda yang dapat berjalan beriringan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih berintegritas dan berkelanjutan.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
