Oleh: Abu Bakar Beko (Tokoh Pemuda PPS)
Perjuangan menjadikan Pulau Sumbawa sebagai provinsi baru bukan sekadar wacana pemekaran wilayah administratif. Di baliknya, tersimpan pertarungan panjang mengenai keadilan pembangunan, distribusi kekuasaan, dan kepentingan politik yang telah berlangsung lebih dari seperempat abad.
Di tengah semangat masyarakat yang terus memperjuangkan pemerataan dan keadilan, terdapat kelompok-kelompok tertentu terutama kalangan elit politik, birokrat, dan pengusaha yang berpusat di Lombok, yang merasa sangat nyaman dengan kondisi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini. Kelompok inilah yang kerap dianggap menjadi penghambat utama lahirnya Provinsi Pulau Sumbawa, baik secara terbuka maupun melalui cara-cara yang lebih halus.
Mengapa Ada Kelompok yang Nyaman Ber-NTB?
Posisi mereka sesungguhnya cukup jelas. Selama Pulau Sumbawa masih menjadi bagian dari NTB, berbagai keuntungan politik, ekonomi, dan kekuasaan tetap berada dalam genggaman mereka.
1. Dominasi Pusat Kekuasaan di Lombok
Pemerintahan provinsi berpusat di Mataram. Hampir seluruh keputusan strategis, mulai dari kebijakan, alokasi anggaran, hingga distribusi jabatan penting, berputar di sekitar pusat kekuasaan tersebut. Bagi kelompok yang telah lama menikmati posisi itu, memimpin dua pulau sekaligus berarti mempertahankan kendali atas sumber daya, jabatan, dan arah pembangunan. Jika Pulau Sumbawa berdiri sebagai provinsi sendiri, maka wilayah yang luas beserta potensi kekayaan alamnya tidak lagi berada dalam ruang kendali yang sama. Mereka merasa nyaman karena selama ini berada pada posisi sebagai Tuan Rumah yang menentukan arah perjalanan daerah.
2. Sumbawa sebagai Sumber Daya, Bukan Mitra Setara
Di sinilah letak persoalan yang sering disebut sebagai ego-sentrisme pembangunan. Pulau Sumbawa memiliki kekayaan sumber daya yang sangat besar, mulai dari tambang emas dan tembaga di Sumbawa Barat, sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga potensi pariwisata yang terus berkembang.
Namun, dalam pandangan sebagian masyarakat, manfaat pembangunan yang lahir dari kekayaan tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara proporsional di Pulau Sumbawa. Infrastruktur, fasilitas publik, hingga berbagai proyek strategis dinilai lebih banyak terkonsentrasi di Lombok, sementara sejumlah wilayah di Sumbawa masih menghadapi ketimpangan pembangunan.
Bagi kelompok yang nyaman dengan kondisi sekarang, Sumbawa dipandang sebagai sumber daya yang menopang pembangunan, sehingga mereka tidak ingin kehilangan sumber kekuatan ekonomi tersebut.
3. Jabatan dan Proyek yang Terpusat
Selama NTB tetap berada dalam satu struktur provinsi, jabatan-jabatan strategis seperti gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, kepala dinas, hingga berbagai proyek pembangunan bernilai besar cenderung berputar dalam lingkaran kekuasaan yang sama. Meski terdapat ruang bagi putra-putri Sumbawa untuk terlibat, banyak pihak menilai kesempatan tersebut masih terbatas.
Apabila Provinsi Pulau Sumbawa terbentuk, maka ruang kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan pembangunan akan terbuka lebih luas bagi masyarakat setempat. Inilah yang dianggap dapat mengurangi dominasi politik dan ekonomi yang selama ini terpusat.
4. Narasi Persatuan sebagai Tameng
Tidak jarang muncul argumentasi bahwa pemekaran akan mengancam persatuan masyarakat NTB.
Narasi seperti kita satu NTB atau persatuan lebih penting daripada pemisahan sering dikemukakan untuk menolak gagasan pembentukan provinsi baru.
Padahal, bagi para pendukung pemekaran, perjuangan ini bukanlah upaya memutus persaudaraan antara masyarakat Lombok dan Sumbawa. Yang diperjuangkan adalah kesetaraan hak, pemerataan pembangunan, serta kewenangan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat Pulau Sumbawa.
Mereka menilai bahwa tuntutan keadilan tidak seharusnya dipersepsikan sebagai ancaman terhadap persatuan.
Pertarungan Dua Pandangan
1. Pihak Pendukung Provinsi Pulau Sumbawa
Kelompok pendukung meyakini bahwa kondisi geografis, budaya, karakter wilayah, dan kebutuhan pembangunan Pulau Sumbawa memiliki kekhasan tersendiri.
Dengan menjadi provinsi sendiri, anggaran dapat lebih fokus dikelola untuk kepentingan masyarakat setempat, pelayanan publik menjadi lebih dekat, pembangunan lebih tepat sasaran, dan kekayaan daerah dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi rakyat. Mereka menginginkan kemandirian dan kesetaraan, bukan permusuhan.
Mereka tidak membenci Lombok, tetapi menolak sistem yang dianggap tidak memberikan keadilan secara proporsional.
2. Pihak yang Nyaman Ber-NTB
Sebaliknya, kelompok yang menolak pemekaran memandang pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa sebagai kerugian politik dan ekonomi yang besar.
NTB akan kehilangan sebagian wilayah, potensi sumber daya, serta pengaruh politiknya di tingkat nasional.
Mereka berpendapat bahwa pemekaran berpotensi menambah beban birokrasi dan anggaran negara. Namun, para pendukung pemekaran beranggapan bahwa biaya tersebut sebanding dengan manfaat jangka panjang berupa pemerataan pembangunan dan percepatan pelayanan publik.
Dalam pandangan kelompok pendukung, yang sesungguhnya dikhawatirkan adalah berkurangnya ruang kendali dan keuntungan yang selama ini dinikmati oleh kelompok tertentu.
Perjuangan Provinsi Pulau Sumbawa dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap ketimpangan dan ketidakadilan struktural yang dirasakan selama puluhan tahun. Kelompok yang menolak pemekaran dinilai bukan semata-mata karena alasan kepentingan pembangunan, tetapi juga karena kekhawatiran kehilangan kendali atas sumber daya, kekuasaan, dan pengaruh politik yang selama ini dimiliki.
Keadilan sulit tumbuh dalam situasi yang dipersepsikan tidak setara. Kemajuan juga akan sulit dicapai apabila keputusan-keputusan penting terus ditentukan oleh pihak yang dianggap tidak sepenuhnya memahami tantangan dan kebutuhan masyarakat Pulau Sumbawa. Karena itu, perjuangan ini terus digelorakan bukan untuk memutus persaudaraan, melainkan untuk memperjuangkan kemandirian, pemerataan, dan masa depan yang lebih adil.
Bagi para pendukungnya, Provinsi Pulau Sumbawa bukan sekadar agenda pemekaran wilayah, melainkan sebuah cita-cita politik demi terwujudnya keadilan, kemakmuran, dan kedaulatan masyarakat Pulau Sumbawa di masa depan.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
